Connect with us

Editor's Choice

Commander of Military Region 172/PWY/Jayapura : “Borderland still need troops”

Published

on

Indonesia’s Soldiers (msc.navy.mil)

Jayapura (25/8) — Chairman of the Traditional Council of Keerom, Hubertus Kwambre admitted, the military operation still exist in Keerom Regency untill today.

“The military operation still exist until now because there is still shooting and violence in our region ,” he said at Waris, Keerom, Friday (24/8).

Regarding this situation, Kwambre have requested, security forces in Keerom having a good relationship with the community. “Church and society should wake up good cooperation with the security forces. There should be a security networks here, between church, community and security forces.” he said.

He added, shootings always reported by media was taken by an unknown person (OTK). “I asked the officer to arrested the perpetrator. Do not arrest OTK, but catching the perpetrator. If OTK arrested then similar events will continue to happen, ” he said.

Meanwhile, Danrem 172/PWY/Jayapura, Colonel Infantry Joppy E. Onesimus Wayangkau confirmed, if peoples still think about the problems for months, it will not thrive. According to him, the border still needs troops assigned. “Borderland still need troops,” he said.

Troops in the borderland could be reduced if Local Goverment of Keerom, Traditional Council of Keerom and community in Keerom could ensure the security. “Troops can be reduced if there are security guarantees from local government, traditional council, community and security forces,” Wayangkau says.

Wayangkau also said he hoped people who know about the shooting could be reporting to the head of the security forces. Because firearms only held by the military and police. Indeed, there are others who hold firearms but with the permission of the Chief of National Police. “The shootings problem in Keerom currently investigated. However it is the responsibility of the police,” he said.

Wayangkau said, the shooting problems and other problems in Keerom remains a national commodity as the border area. However, on the other hand, do not be overstated. “In other border area like in Kalimantan or Java are also having the same issue even more worst than here. But not like in Keerom. Not too shocking, ” he said. (Jubi/Musa Abubar/Victor Mambor)

Continue Reading
Click to comment

Editor's Choice

Aksi Rakyat Papua Dukung Koalisi Negara Pasifik di Majelis Umum PBB

Published

on

Rakyat Papua yang dimediasi KNPB saat memadati halaman Rusunawa Perumnas III Waena, Kota Jayapura. Digunakan fasilitas ini lantaran terus diblokade aparat kepolisian Indonesia, Senin, (19/09/2016) - Jubi/Abeth You

Rakyat Papua yang dimediasi KNPB saat memadati halaman Rusunawa Perumnas III Waena, Kota Jayapura. Digunakan fasilitas ini lantaran terus diblokade aparat kepolisian Indonesia, Senin, (19/09/2016) – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Puluhan ribu rakyat Papua di Jayapura, Timika, Manokwari, Yahukimo, Merauke, Nabire, Fakfak, dan Sorong,  Senin (19/9/2016) beraksi menunjukkan dukungannya pada Koalisi negara-negara Pasifik untuk West Papua yang akan membawa isu hak penentuan nasib sendiri Papua dan pelanggaran HAM ke Sidang Majelis Umum PBB, yang berlangsung hingga 25 September mendatang.

Di Jayapura, aksi yang difasilitasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berlangsung di halaman Rusunawa Universitas Cenderawasih, Perumnas III Waena, dihadiri lebih dari seribu orang. Aksi mimbar bebas tersebut diisi oleh doa, pidato-pidato politik dan sosialisasi proses advokasi isu politik Papua di sidang Majelis Umum PBB.

Badan Pengurus Pusat KNPB, yang diwakili oleh Agus Kossay dan Mecky Yeimo, khusus menyoroti peran koalisi negara-negara Pasifik untuk Papua Barat yang sedang mendorong isu West Papua untuk dibicarakan di sidang Majelis Umum PBB.

“Proses ini menunjukkan perjuangan kita tidak berhenti di Melanesian Spearhead Group (MSG). Enam negara (Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, Tuvalu, Tonga, dan Nauru) adalah negara-negara yang akan membawa isu hak penentuan nasib sendiri West Papua ke Majelis Umum PBB,” tuturnya di hadapan massa aksi yang setia berpanas-panasan sejak pukul 13.00 hingga selesai.  

Menurut Agus Kossay, rakyat Papua memang sudah memiliki hubungan keakraban dan pergaulan di Pasific (Melanesia) sejak dahulu sebelum Indonesia mengambil alih wilayah Papua sebagai koloninya. “Ras Melanesia sudah melakukan kerja sama dalam aspek baik secara politik dan social budaya di Pasific Selatan,” ujarnya.

Namun, lanjut Kossay, kontak-kontak insentif semakin berkurang ketika Indonesia menganeksasi Papua sejak 1963 hingga pelaksanaan PEPERA 1969 yang cacat hukum dan moral itu. “Lalu Indonesia memblokade komunikasi rakyat Papua dengan Pasifik,” tuturnya.

Dikatakan Kossay 54 tahun Indonesia menggunakan kekuatan kolonial untuk membatasi dan memisahkan rakyat Papua dari pergaulan dengan rakyat Melanesia di Pasifik, baik di forum regional maupun dalam sosial budaya.

“Padahal hubungan itu sudah dilakukan sejak tahun 1940-an sebelum Indonesia merdeka secara politik tahun 1945. Bahkan wilayah Nederland New Guinea (kini Papua Barat) pernah ikut terlibat secara resmi bergabung dalam South Pasific Confrence sejak 1947 hingga 1962,” ujarnya sambil menambahkan bahwa terdapat semangat untuk membebaskan wilayah-wilayah Pasifik dari penjajahan, dan membentuk pemerintahannya sendiri, di dalam konferensi tersebut.

Sementara itu Sekretaris I KNPB Pusat, Mecky Yeimo dikesempatan yang sama menghimbau agar rakyat Papua tetap bekerja keras untuk perjuangan menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang dihargai oleh bangsa lain di dunia, juga sebagai keluarga Melanesia dan Pasific.

Massa aksi menuntut PBB melakukan referendum ulang terhadap West Papua _ JUBI/Zely Ariane

Massa aksi menuntut PBB melakukan referendum ulang terhadap West Papua _ JUBI/Zely Ariane

“Kami rakyat Papua Barat juga mendukung penuh Pasific Island Forum (PIF) dengan harapan para pemimpin negara memperhatikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541,” katanya.

Mereka juga mendesak PBB agar segera mengirim tim pemantau Hak Penentuan Nasib sendiri (Self Determination) sesuai dengan deklarasi Westminster 3 Mei 2016 di Inggris. “Karena, pelaksanaan PEPERA tahun 1969 cacat hukum dan moral serta melanggar prinsip-prinsip act of free choice dalam perjanjian New York Agreement 1962,” tegas Mecky.

Aksi serupa berlangsung di beberapa daerah dalam bentuk turun ke jalan maupun mimbar bebas di sekretariatan.

Menurut keterangan Mecky Yeimo kepada Jubi, aksi secara umum berlangsung lancar walau beberapa penghadangan yang terjadi terhadap aksi turun ke jalan. “Ribuan orang di Yahukimo berhasil melakukan aksi, namun 13 orang semapt ditangkap aparat kepolisian, 5 diantaranya anak-anak, namun sudah dikelaurkan sore tadi. Merauke juga mengalami penangkapan sebanyak 82 orang, dan sudah dikeluarkan sore pukul 5 tadi,” ujar Mecky.(*)

 

 

 

Continue Reading

Editor's Choice

Charlot Salwai: Pemimpin Pasifik Sepakat Bawa Isu Papua Ke PBB

Published

on

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai mendengarkan pidato pembukaan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Palikir, Ibu Kota Mikronesia, Kamis, (8/9/2016) - Foto: AFP

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai mendengarkan pidato pembukaan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Palikir, Ibu Kota Mikronesia, Kamis, (8/9/2016) – Foto: AFP

Jayapura, Jubi – Vanuatu menegaskan bahwa para pemimpin Forum Kepulauan Pasific (PIF) telah bersepakat membawa isu West Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai wujud keprihatinan kawasan tersebut pada persoalan Papua.

Pertemuan PIF minggu lalu di Negara Federasi Mikronesia (FSM) telah mencapai konsensus terhadap laporan kejahatan hak azasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di Papua, demikian dinyatakan Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, seperti dilansir Radio New Zealand International/RNZI, Kamis (15/9/2016).

Konsensus ini termasuk membicarakan tuduhan pelanggaran HAM tersebut dengan Indonesia, sekaligus membawanya ke Komite HAM PBB.

Hal ini merupakan tindak lanjut atas gagalnya rencana Forum tahun lalu mengirimkan misi pencari fakta ke wilayah Papua karena penolakan Jakarta.

Oleh karena itu, menurut Salwai, respon kawasan terkait Papua justru semakin mengarah ke PBB, “walaupun Forum (PIF) masih sedikit yang mendukung seruan penentuan nasib sendiri West Papua,” ujar Salwai dengan nada menyesal.

Dia menyatakan, lima negara Forum (PIF) yang mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua meyakini bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua justru disebabkan oleh aspirasi politik rakyat Papua. Oleh karena itu Forum bersepakat agar negara-negara (5 negara) tersebut membawa kasus West Papua ke Komite Dekolonisasi PBB, tegas Salwai.

Sementara dirinya sendiri akan menyuarakan isu pelanggaran HAM di West Papua pada pertemuan Majelis Umum PBB bulan ini di New York.

Sebelumnya, seperti diberitakan, komunike PIF ke-47 terkait West Papua dirasa kurang memiliki substansi, padahal isu pelanggaran HAM dan hak penentuan nasib sendiri sudah masuk menjadi agenda pembicaraan para pemimpim Forum.

“Para pemimpin mengakui sensitifitas isu West Papua (Papua) dan sepakat isu tuduhan pelanggaran HAM di West Papua (Papua) harus tetap ada dalam agenda,” demikian hasil komunike yang juga menegaskan kesepakatan para pemimpin atas pentingnya dialog terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait isu itu.(*)

Continue Reading

Editor's Choice

Mientje D E Roembiak, Mama Antropologi Itu Telah Pergi

Published

on

Mendiang Mama Mientje DE Roembiak didampingi putri sulungnya dr Corazon Mirino-Jubi/ist

Mendiang Mama Mientje DE Roembiak (kanan) didampingi putri sulungnya dr Corazon Mirino (kiri)-Jubi/ist

Jayapura, Jubi-Dosen senior dan perempuan Papua pertama antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan antropologi telah pergi menghadap Sang Pencipta, Sabtu (10/9/2016) pukul 7.10 WIB atau pukul 09.10 Waktu Papua di Rumah Sakit Angkatan Darat(RSAD) Gatot Subroto di Jakarta.
Setelah menderita sakit sejak April 2016, almarhumah tetap menjalani tugasnya
sebagai Ketua Jurusan Antropologi FISIP Universitas Cenderawasih.

“Saat ini jumlah dosen di Universitas Cenderawasih tercatat sebanyak 606 dan meninggalnya mama Mientje D E Roembiak maka jumlah dosen menjadu 605 dosen yang memberi kuliah,”kata Julius Ary Mollet PhD Pembantu Rektor IV Universitas Cenderawasih saat mewakili Rektor Uncen saat ibadah pelepasan almarhum Mientje DE Roembiak di kediamannya di Nirwana Angkasa, Senin (12/9/2016).

Dia mengingatkan saat bersama dengan mendiang Mama Mientje Roembiak berkunjung ke Universitas Indonesia 2012 lalu menegaskan kalau Universitas Cenderawasih sudah harus membenahi diri karena ini sangat penting.

“Kontribusinya sangat besar terhadap Universitas Cenderawasih dan juga bagi tanah Papua,”kata PR IV yang menyebut kalau ibu Mientje akrab disapa Mama Mientje.

Sementara itu saudara kandung mendiang Mientje Roembiak, mewakili keluarga besar JKH Roembiak mengakatakan selama ini kakak kandungnya lebih banyak melakukan penelitian di daerah pegunungan tengah sehingga referensi soal wilayah pantai termasuk Biak Numfor sangat minim. Walau pun demikian kaka kandungnya ini sangat fasih berbahasa Belanda, Biak dan Inggris.

JKH Roembiak mengatakan selama mengajar di Kampus Uncen selalu naik ojek dan juga menyewa angkutan umum untuk melakukan tugas pengabdiannya di Fakultas FISIP Jurusan Antropologi.

Padahal kata dia mendiang kakaknya ini termasuk dosen senior tetapi kurang mendapat perhatian dari Universitas Cenderawasih. Namun demikian JKH Roembiak mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua civitas akademika Universitas Cenderawasih khususnya di Jurusan Antropologi Universitas Cenderawasih.

Abdi Frank PhD salah satu anak didik dari mendiang almarhumah Mientje D Roembiak mengatakan mereka selalu memanggil ibu dengan sebutan “Mama Mien. Abdi Frank yang membacakan daftar riwayat hidup itu menyebutkan almarhumah lahir di Biak 19 Mei 1952 menyelesaikan studi sarjana muda di jurusan antropologi Universitas Gajahmada Yogyakarta dan Sarjana Antropologi di Universitas Indonesia Jakarta, 1983.

Mengawali karier sebagai dosen antropologi di Universitas Cenderawasih pada 1 Mei 1984 dengan golongan kepangkatan III/A. Jabatan terakhir sebagai Ketua Jurusan Antropologi dengan golongan kepangkatan III D.

Selain mengajar almarhumah juga pernah beberapa kali mengikuti pertemuan Konggres Wanita Se Dunia di Kenya Nairobi, termasuk ke Fiji di Pasifik Selatan. Almarhumah juga pernah menjadi Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Jubi terakhir bertemu dengan mendiang Mientje D Roembiak saat diskusi buku berjudul Yesus Papua karya Pdt Mth Mawene di Aula STT IS Kijne, 2 Juli 2016 lalu. Saat itu Mama Mien Roembiak mengatakan dalam sesi tanya jawab bahwa ketika berbicara budaya menyebut kepercayaann agama-agama lokal. “Ada persamaan tetapi ada juga perbedaan. “Kristus Papua dan Kristus Nasaret,”kata Mama Mien kala itu.
Lebih lanjut Mama Mien mengatakan tujuan utama Kristen/Kristologi, maka menyarankan kalau mengangkat ini kepada kerya ilmiah. “Sesungguhnya teologi pembebasan itu apa dalam teologi orang Papua,”katanya.

Almarhumah Mientje D E Roembiak menikah dan mempunyai tiga orang anak serta dua orang cucu. Almarhum merupakan anak pertama dari sembilan bersaudara alm LS Roembiak dan B Boerdam almarhumah.Mendiang dosen antropolog perempuan Papua pertama ini telah dimakamkan di TPU Abepura, Senin(12/9/2016)-(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.