Media Berperan Penting Kawal Korupsi Pengadaan Barang Jasa

share on:
Tomi Aryanto (Jubi/Musa)

Tangerang (14/10)Sebagai bagian dari pilar demokrasi, media massa memiliki peran penting dalam proses pengadaan barang dan jasa, yakni memantau proses berlangsungnya hal tersebut, guna menghindari terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), selain media berperan untuk membangun informasi dan kesadaran publik.

Hal ini disampaikan, Nadjib Abu Yasser dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Jakarta melalui kerangka acuan Training of Trainers (TOT) untuk Pemantauan Pengadaan Barang  menyatakan, sebagai bagian dari masyarakat media massa memiliki peran penting dalam proses tersebut. “Sejumlah peran media dapat disebutkan di sini,” kata Najib, Minggu (14/10).

Dari kerangka acuan itu, pertama, media dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran para pihak tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang berintegritas. Kedua, media massa dapat berperan sebagai saluran komunikasi dan informasi para pihak dalam mengembangkan sistem pengadaan barang dan jasa yang berintegritas. Termasuk di sini adalah peran media sebagai penyedia ruang bagi mekanisme keluhan dan peran media sebagai saluran partisipasi masyarakat dalam pengawasan proses pengadaan barang dan jasa. Ketiga, adalah peran media selaku aktor yang menjalankan fungsi pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa atau lebih dikenal sebagai fungsi watchdog.

Seharusnya demikian namun, kata Najib, sayangnya, peran tersebut masih belum maksimal karena keterbatasan pemahaman dan ketrampilan peliputan terkait isu pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan yang selalu berprinsip “capacity from within and pressure from without” memfasilitasi sejumlah upaya bagi penguatan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk media massa.

Berdasarkan laporan KPK yang disampaikan dalam peluncuran Project cleaning, 16 kasus dari 40 kasus yang ditangani KPK pada tahun 2010 adalah kasus korupsi pengadan barang dan jasa.  Dari kasus itu, beberapa tersangka adalah mantan pejabat pusat maupun daerah. Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa kian memprihatinkan mengingat kenyataan bahwa pengeluaran untuk sektor ini menyerap hampir 70% anggaran negara/daerah.

Tomi Aryanto dari majalah Tempo Jakarta mengaku, wartawan boleh leluasa menulis berita dari informasi yang diperoleh dari narasumber. Namun, lanjut dia, tak selamanya berita itu ditulis mentah-mentah, perlu dicek kebenaranya. Dalam penulisan investigasi, membutuhkan fakta dan data-data akurat. “Meski demikian, bagi media mainstream seperti media online dan harian lainnya setiap berita yang didapat dari narasumber harus ditulis. Pemberitaan itu juga sewaktu-waktu bisa menjadi informasi awal untuk mengungkap satu kasus,” ungkapnya. (Jubi/Eveerth Joumilena)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Media Berperan Penting Kawal Korupsi Pengadaan Barang Jasa