Disbudpar Papua Akan Mendata Benda Cagar Budaya

share on:
Alex-Jubi-KADIS PARIWISATA W. CH RUMBINO

Jayapura (24/10)—Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Papua, akan melakukan investarisasi/ mendata benda-benda cagar budaya yang ada di Papua, untuk mengantisipasi adanya jual beli benda-benda bersejarah secara ilegal.

 

“Seharunya kita membuat aturan untuk memproteksi itu, dimulai dari pemerintah setempat. Waktu itu memang belum tertip sehingga siapapun bisa menjual dan membawa dengan seenaknya bahkan sampai ke luar negeri. Saya punya niat kedepan kita mungkin akan melakukan investarisasi/mendata kemudian bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk mana yang bisa dikembalikan ke Indonesia, karena mereka bawa tanpa ijin, saya rasa ini penting dilakukan,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, W. CH Rumbino, di Jayapura, Rabu (24/10).

 

Saat ditanya apakah betul selama ini banyak orang luar yang datang ke Papua dan membohongi masyarakat dengan sejumlah uang untuk mendapat benda-benda bersejarah, kata dia, hal itu memang betul terjadi, bahkan ada yang dibeli dengan harga rendah.

 

“Saya kira baik kabupaten atau masyarakat sebagai pemilik benda-benda itu sendiri pada waktu itu kan kurang perhatian, dimana mereka menganggap benda-benda bernilai sejarah itu biasa-biasa saja, sehingga siapaun yang datang dan pergi bisa membawanya tanpa prosedur dan diketahui oleh pemerintah. Untuk itu, hal-hal ini kita harus antisipasi agar tidak perlu terulang kembali,” ujarnya.

 

Sebelumnya peneliti pada Balai Arkeologi Jayapura, Hari Suroto, kepada Tabloidjubi.com mengatakan, banyak benda cagar budaya Papua yang disimpan di Eropa terutama Belanda dan Jerman, yang didapatkan secara ilegal. Dimana tidak ada bukti jual beli yang diakui negara maupun pelepasan yang diakui hukum adat, serta tidak disertai surat-surat resmi lainnya, sehingga bagi pihak luar negeri tidak ada legalitas hukum bagi mereka yang yang memperoleh benda cagar budaya Papua.

 

“Selain itu benda cagar budaya Papua dilindungi Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Menurut undang-undang ini perdagangan benda cagar budaya dianggap ilegal dan melarang perdagangan artefak ke luar negeri,” katanya.

 

Menurut dia, dengan demikian pemerintah Indonesia bisa menuntut negara-negara, lembaga, museum maupun perorangan di luar negeri yang mengoleksi benda cagar budaya Papua guna mengembalikannya ke Papua. Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan pendekatan diplomasi antar negara maupun pendekatan hukum melalui pengadilan internasional guna mendapatkan kembali benda cagar budaya tersebut.

 

“Benda-benda cagar budaya Papua yang menjadi koleksi di luar negeri yaitu diantaranya kapak perunggu dari Pulau Asei, Kwadeware, Kampung Abar dan Ifar Besar selain itu juga batu berukir, kapak batu dari Sentani,” jelasnya.

 

Dia menegaskan, Pemerintah Indonesia perlu belajar dari Italia dan Mesir yang berjuang mendapatkan kembali benda cagar budayanya yang ada di luar negeri.

 

Dimana Pemerintah Italia sering mengadakan perundingan dengan museum-museum luar negeri yang mengoleksi benda cagar budaya Romawi, dengan harapan menghasilkan suatu kesepakatan yang menghindarkan penuntutan hukum tetapi menjamin penguasaan Italia atas benda-benda cagar budaya itu.

 

Sementara Pemerintah Mesir membentuk lembaga khusus untuk mengembalikan artefak-artefak asal Mesir ke negara itu, pengadilan-pengadilan Amerika Serikat mengakui keabsahan tuntutan-tuntutan Mesir,” katanya. (Jubi/Alex)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Disbudpar Papua Akan Mendata Benda Cagar Budaya