Sinode GKI Tolak Pendirian HKBP di Sorong

share on:
Ketua Sinode GKI Di Tanah Papua, Pdt. Alberth Yoku Tentang Pendirian HKBP di Sorong Papua Barat (Jubi/Roberth Wanggai)

Jayapura (24/10)—Sinode GKI Di Tanah Papua menentang keras pendirian gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang direncanakan dibangun di Sorong Provinsi Papua Barat, karena tidak memenuhi semangat oikoumenisasi yang diatur dalam Lima Dokumen Keesaan Gereja (LDKG).

 

Upaya Sinode GKI Itu sudah dilakukan dengan cara menyurat resmi ke Ephorus HKBP di Sumatera Utara dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) di Jakarta serta pihak-pihak terkait, termasuk Muspida di Sorong Papua Barat. Ketua Sinode GKI Di Tanah Papua, Pdt. Alberth Yoku, S.Th ke tabloidjubi.com, Selasa, (23/10) malam di Jayapura membenarkan sikap itu.

 

“Soal HKBP di Sorong maupun di Jayapura, sebagai Ketua Sinode saya menyampaikan pimpinan HKBP di Sumatera, pimpinan HKBP dimana saja berada supaya menghormati prinsip-prinsip oikoumenis Gereja yang sudah disepakati (apalagi) mereka (HKBP) juga ikut mengambil keputusan bersama-sama,”ujar Pdt. Alberth Yoku.

 

Prinsip-prinsip oikoumenis Gereja itu kata Alberth Yoku, diputuskan melalui Sidang Raya PGI ke 10 Tahun 1984 di Ambon yang menghasilkan 5 Dokumen Keesaan Gereja (LDKG) atau (salah satu butirnya) piagam saling mengakui dan menerima.

 

“Kami secara resmi mengirim surat kepada PGI untuk diteruskan kepada Ephorus HKBP bahwa mereka harus menghormati prinsip-prinsip oikoumenis yang ada. Kami di Tanah Papua sedang berusaha untuk menegakan prinsip oikoumenis itu,”ujar mantan Wakil Sekretaris Sinode periode lalu itu.

 

Pada bagian lain Yoku mengatakan Sinode GKI tidak setuju adanya pengembangan atau masuknya gereja-gereja suku di Tanah Papua. Karena orang Papua telah belajar menjadi Kristen tanpa sukuisme. “Jadi jangan ajar kami kembali kepada sukuisme. Kami warga GKI telah percaya bahwa Injil itu membawa kita kepada kehidupan persaudaraan tanpa batas suku, ras, bangsa dan bahasa,” ungkapnya.

 

Untuk itu baik gereja orang Batak, atau gereja orang Toraja atau gereja orang Jawa atau gereja orang Ambon jangan dibangun di tanah ini. Karena Papua tanah injil. Orang yang belajar injil bahwa injil itu mempersatukan semua orang menjadi satu.

 

Ketua Klasis GKI Sorong, Pdt. Andi Mofu mengatakan Ephorus (Ketua Sinode) HKBP pada beberapa waktu yang lalu ada niatan untuk dirikan Gereja HKBP di Sorong. “Tapi hal ini sudah ditanggapi oleh pimpinan Sinode yaitu melalui surat yang sudah dikirim pada PGI dan juga diteruskan ke Klasis. Dan sebagai Badan Pekerja Klasis, kami sudah koordinasi  baik dengan pemerintah tetapi juga dengan pihak gereja di Sorong, kami sudah melakukan penolakan dan sudah menjadi pernyataan tegas untuk HKBP tidak mendirikan gerejanya di Sorong,”bilang Pdt. Mofu di Jayapura, Rabu.

 

Sebagaimana dalam 5 Dokumen Keesaan Gereja, salah satu dokumen itu yaitu Piagam Saling Menerima dan Mengakui. Dalam penjelasan Piagam itu menyebutkan, setiap warga denominasi Gereja yang ada di satu tempat atau wilayah, maka yang bersangkutan wajib mengikuti ibadah dalam tata ibadah liturgy yang diatur dalam ibadah di daerah tersebut.

 

Bukan membangun gereja dari mana dia berasal. Sebagai contoh, warga GKI yang ada di Jawa ataupun tanah Batak, dilarang keras membangun GKI disana. Begitupun sebaliknya, orang Batak yang ada di Papua, diperkenankan untuk ibadah dan mengakui tata ibadah GKI, bukan mendirikan gereja HKBP. (Jubi/Roberth Wanggai)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Sinode GKI Tolak Pendirian HKBP di Sorong