MRP Bukan Sebagai Lembaga Politik

share on:
Kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja, Jayapura, Papua (Jubi/Eveerth)

Jayapura, (31/10) — Majelis Rakyat Papua (MRP) bukan lembaga politik, tetapi lembaga khusus yang memiliki kompetensi untuk memperjuangankan hal – hal yang berkaitan dengan keberpihakan, perlindung dan pemberdayan orang asli Papua.

 

 

Demikian Penjabat Gubernur Papua, Dr. Drs. H. Syamsul Arief Rivai, MS. dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Wim CH Rumbino, saat perayaan HUT MRP ke 7 di kantor MRP di Kotaraja, Rabu (31/10).

 

Majelis Rakyat Papua dibentuk karena amanat Undang-undang Republik Indnesia Noor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, akan tetapi wajah MRP mulai terbentuk  sejak dilantiknya MRP keanggotaan pertama kalinya pada tanggal 31 Oktober 2005.

 

“Undang-undang Republik Indnesia Noor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, telah memberikan mandat yang jelas kepada MRP seBagai representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua  yang    memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adaat dan budaya, pemberdayaan, perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama,” ujar Penjabat Gubernur Papua, Dr. Drs. H. Syamsul Arief Rivai, MS., dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Wim CH Rumbino.

 

Lebih lanjut, ditambahkan, hal –hal lain yang dipertegas lagi dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Noor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban MRP dan Perdasus Nomor  4 Tahun 2008 tentag Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP.

Saat ini kita sedang mempersiapkan berbagai hal terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Papua, yang telah mengalami penundaan cukup lama disebabkan beberapa hal prinsip MRP adalah bagian dari proses demokrasi tersebut.

“MRP bukan lembaga politik, tetapi lembaga khusus yang memiliki kompetensi unutuk memperjuangankan hal – hal yang berkaitan dengan keberpihakan, perlindung dan pemberdayan orang asli Papua,” pesannya.

Ditegaskan, bahwa tugas ini tidak mudah untuk dilaksanakan, karena itu perlu keseriusan, keberanian, jiwa bear dan landasan berpikir yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. Karenanya dalam melaksankaan tugas yang berat ini diperlukan keterbukaan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan serta reswponsif dan tangap dalam menyikapi segala sesuatu secara proposinal dan profesional.

Maka sejak saat itu, telah hadir memenuhi panggilan ibu pertiwi untuk mengemban amanat sbagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana adanya sekarang ini.

Ratusan warga yang hadir datang dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, dan mahasiswa. Tak hanya warga, instansi pemerintahan serta Lembaga Swadaya Masyarakat juga hadir. Halaman kantor yang terbentuk berdasarkan UU Otonomi Khusus tahun 2001 itu penuh manusia. Acara  diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin Ketua Persekutuan Gereja -Gereja di Papua (PGGP), pendeta Lipiyus Biniluk.

 

Sementara itu, Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan bahwa peringatan MRP ke 7 tahun, diselenggarakan dibawah sorotan tema “Budaya Identitas ku” dengan sub tema “ dengan keberagaman budaya di Papua, kita jadkan modal dasar untuk membangun masyarakkat Papua yang berkualitas, mandiri dan maju serta makmur dan Sejahtera.

“Tema dan sub tema ini akan ditetapkan menjadi tea kerjua MRP empat tahun kedepan, artinya program kerja dan kegiatan MRP harus senantiasa dimotivisir dan dijiwai oleh semangat tema dan sub tema yag ada,” ujar Ketua MRP, Timotius Murib.

 

Ditambahkan, sesuai tuga dan sungsi MRP, maka MRP bertekad dan berkomitmen  untuk reevaluasi dan koreksi ulang terhadap kinerja MRP, agar kinerja MRP sungguh-sungguh membawa manfaat sosial bagi kemajuan dan kesejahteraan orangPapua dan masyarakat pada umumnya. (Jubi/Eveerth Joumilena)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  MRP Bukan Sebagai Lembaga Politik