Polda Papua Sampaikan Kebutuhan ke Komisi III DPR RI

share on:
Pertemuan Polda Papua dengan Komisi III DPR RI. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, (7/11) — Komisi III DPR RI yang membidangi keamanan melakukan kunjungan kerja ke Polda Papua, Rabu (7/11). Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam dengan jajaran Polda Papua di Aula Rupa Tama Polda Papua, Komisi III menerima berbagai masukan terkait kebutuhan Polda Papua dan penunjang Polda Papua menjalankan program kerjanya.

 

 

Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian usai pertemuan mengatakan, pihaknya menjelaskan beberapa hal termasuk kebijakan memerangi korupsi. Polda minta Komisi III DPR RI mendukung tidak hanya dalam masalah angggaran tapi juga dalam rangka mensinergikan dengan aparat penegak hukum yang lain. Polisi tidak bisa bekerja sendiri.

 

“Kami butuh dukungan dari penegak hukum lainnya. Misalnya Jaksa diperkuat, pengadilan diperkuat dan seterusnya. Selain itu kita juga minta masalah mobilitas. Misalnya ada beberapa Polsek yang tidak memiliki sarana dan prasarana. Komisi III juga menekankan masalah miras dan mendukung penegakan hukum terhadap aksi-aksi kekerasan bersenjata. Untuk penangana Tipikor, Polda telah berdiskusi dengan kejaksaan tinggi,” kata Tito Karnavian usai pertemuan.

 

Hanya saja menurutnya, masalah personil di penegak hukum lainnya masih kurang sehingga gerakan Polda mengungkap ini lambat. Sehingga diharapkan Kejaksaan dan Pengadilan ada penambahan personil agar saat ada kasus bisa cepat ditangani. Namun tentunya akan ditentukan lembaga berwenang sendiri.

“Terkait pengamanan di PT. Freeport Indonesia, pola penanganannya selama ini kurang efektif karena hanya penanganan dan patroli tanpa ada pro aktif mendekati masyarakat yang melakukan penyerangan. Itu kan kita uda tahu jaringannya. Harusnya kita melakukan pedekatan-pendekatan soft ke mereka. Tidak hanya jaga dan patroli saja karena yang patroli ini, mereka itu tidak tahu siapa yang nyerang. Akhirnya timbul spekulasi ini aparat yang rekayasa,” ucapnya.

 

Ditambahkannya, Polda Papua juga menyampaikan ke Komisi III dimana Polda Papua akan mmbuat telent scoting pencari untuk calon polisi putra daerah. Sehingga pihaknya mengharapkan dukungan karena hal ini baik, mengingat putra daerah lebih paham kultur Papua.

“Sekarang caranya bagaimana di Papua ini ada kekhususan rekrutmen. Jangan disamakan dengan wilayah lain. Jadi kita akan lalukan telent scoting. Kan selama ini belum dilakukan. Selama inikan tesik, hanya nunggu, daftar setelah itu baru dites dan banyak gak lulus. Sekarang talent scotingnya kita cari calon yang bagus dibina dari awal. Sehingga saat dia tes dia lulus karena sudah dipersiapkan. Kerjasama dengan Pemda. Kalau bisa biayanya dari Pemda dan banyak Pemda yang mendukung ini,” tandas Tito Karnavian.

 

Sementara itu, Ketua Rombongan Komisi III I Gede Pasek Suardika mengungkapkan, jjika dilihat problematikanya adalah saran prasarana dan alat komunikasi untuk mempercepat kinerja lembaga-lembaga mitra itu yang utama.

“Kami melakukan kunjungan kerja ke daerah yang menjadi fungsi kami. Tapi kami lebih banyak menyerap aspirasi dan kami sudah dapatkan beberapa hal masalah yang ada Polda Papua termasuk juga persiapan pemekaran Polda Papua Barat. Juga kedepannya apa yang akan kita dukung untuk Polda Papua. Kami lihat ada keseriusan dari jajaran Polda Papua untuk memberantas korupisi dan ini akan kita dukung semaksimal mungkin dan akan kita bahas serius dengan Kapolri,” terang I Gede Pasek Suardika.

Ditambahkannya untuk bantuan anggaran, otomatis itu akan mengikut. “Politik anggaran kan akan mengikuti program yang akan ada. Tidak mungkin anggaran ditetapkan tanpa program terlebih dahulu,” tutup I Gede Pasek Suardika. (Jubi/Arjuna)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Polda Papua Sampaikan Kebutuhan ke Komisi III DPR RI