Hatari : Manajemen Asset Papua Masih Lemah

share on:
ACHMAD HATARI

Jayapura (9/11) — Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Achmad Hatari mengakui bahwa manajemen asset pemerintah provinsi masih lemah. Padahal asset daerah mempunyai pengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi yang memiliki bobot prosentasi kurang lebih 40 persen dari 100 persen.  

“Di asset ini kita sedang melakukan konsolidasi secara terus menerus. Memang manajemen asset itu masih lemah, karena ini memang sesuatu yang terbaru, setelah UU No 17 tahun 2003 lahir, baru asset ini menjadi sesuatu yang harus jadi konsentrasi atau perhatian,” kata Achmad Hatari, di Sasana Krida Kantor Gubernur Jayapura, Jumat (9/11).

Dia menjelaskan, pada 2007, BPKAD mempergunakan sucofindo sebagai epraisernya atau pihak yang mengelola asset daerah. Sehingga opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Provinsi Papua menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari predikat disclaimer. “Kemudian predikat itu bertahan sampai tiga tahun yakni dari tahun 2007 sampai dengan 2009,” tambahnya.

Lanjutnya, dikemudian hari BPKAD Provinsi Papua lepas kontrak dengan sucofindo dan saat ini sudah melakukan MoU dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Mudah–mudahan dari soal asset, kita update secara terus menerus. Jadi asset yang sudah dihapus oleh gubernur, ketentuannya tetapi di daftar neraca masih eksis. Sementara ini belum dihapus,” jelasnya.

Dikatakannya, dalam keputusan gubernur yang mengatur tentang asset menyatakan, BPKAD hanya bertugas menghitung asset dan mengkompilasi data–data itu.

“Kami ini hanya menghitung asset dan mengkompilasi data–data. Tetapi kami tidak membeli asset. Ini  harus diproporsikan. Namanya memang badan pengelola keuangan dan asset daerah tetapi badan keuangan tidak membeli asset,” tegasnya.

Menurut dia, hal itu bisa ditanyakan kepada biro umum dan perlengkapan karena tugas biro umum yang menangani hal ini. Misalnya dalam hal pembelian mobil dinas untuk pejabat, pembangunan fisik yang semuanya itu bernilai asset.

Kemudian di SKPD ada yang dinamakan belanja modal dan lainnya.  Setelah itu, pada penutupan tahun anggaran pada waktunya, BPKAD akan menyusun laporan keuangan.

“Ini semua dari SKPD kita kompilasi. Jadi kalau itu error atau ada kesalahan maka itu ada pada di masing–masing SKPD. Nantinya dilihat dari belanja modal setiap tahun berapa,” tukasnya.

Diakuinya, secara terus menerus pihaknya terus melakukan konsolidasi soal asset. Semoga tidak terlalu lama ini semua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana.

Sementara soal pembagian asset antara Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, ujar Hatari, hal itu sudah tidak ada masalah dan sudah berjalan selama dua tahun ini.

Sedangkan soal adanya asset yang telah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Menurutnya semua data–data tersebut sudah ada di BPKAD. Akan tetapi ada hal–hal yang harus diproporsikan, artinya manajemen pemerintahan dan administrasi negara juga  menyertai hal itu.

“Untuk itu  kita selalu melakukan konsolidasi – konsolidasi, karena asset itu mempunyai nilai 40 persen,  didalam opini BPK. Jadi asset itu harus baik dulu, diikuti dengan yang lainnya. Jika  yang lainnya sudah baik sekarang ini tinggal asset saja,” katanya. (Jubi/Alex)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Hatari : Manajemen Asset Papua Masih Lemah