Keberadaan PSK Ilegal di Wanam, Bukan Tanggungjawab KPA Merauke

share on:
Sekretaris KPA Kabupaten Merauke, Heny Suparman. Jubi/Ans

Merauke (22/11)—Keberadaan para pekerja seks komersial (PSK) ilegal di Wanam, Kampung Bibikem , Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, yang berjumlah kurang lebih 70 orang, tak menjadi kewenangan dan tanggungjawab Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) setempat untuk melakukan penertiban kembali. Hal ini disampaikan Sekretaris KPA Kabupaten Merauke, Heny Suparman, yang dihubungi tabloidjubi.com melalui telpon selulernya, Kamis (22/11).

 

Menurut Heny, kewenangan mengatur para PSK ilegal disana adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke. “Kami tidak punya tugas dan tanggungjawab untuk mengatur. Tetapi hanya sebatas memberikan penyuluhan tentang dampak dari penyakit HIV/AIDS,” katanya.

 

Selalin itu juga, lanjut Heny, melakukan pendropingan kondom agar bisa digunakan dan atau dimanfaatkan para PSK saat berhubungan badan dengan lawan jenis. “Kami pernah ke Wanam bersama dengan petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Saat itu juga, dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para PSK,” ungkap Heny tanpa menjelaskan lebih rinci apakah ada yang positif atau tidak.

 

Heny mengharapkan agar semua komponen terkait termasuk aparat yang sedang menjalankan tugas  dan tanggungjawab di Wanam,  ikut melakukan pengawasan terhadap keberadaan PSK disana. Sehingga dapat diketahui secara pasti dan jelas berapa jumlahnya. “Memang kita juga belum mengetahui pasti apakah ada yang terjangkit penyakit tersebut ataun tidak. Karena kurang adanya komunikasi dan kunjungan secara langsung kesana,” tandasnya. (Jubi/Ans)

Editor : Cunding Levi
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Keberadaan PSK Ilegal di Wanam, Bukan Tanggungjawab KPA Merauke