Koalisi Masyarakat Sipil di Wamena minta aparat keamanan hentikan pola represif

share on:
Selongsong peluru yang ditemukan di distrik Bolakme usai penyisiran aparat keamanan di distrik tersebut pada tahun 2009 (Dok. Jubi)

Wamena, (10/12)—Aparat kemananan (Polisi) diminta mempertanggungjawabkan pembakaran honai adat suku Oagay-Ikinia dan seluruh kekayaan masyarakat adat dan mengungkapkan pelaku penembakan Opinus Tabuni.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kemanusiaan wilayah Pegunungan Tengah yang terdiri dari tokoh gereja, pemuda dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) meminta aparat TNI/POLRI tidak menggunakan pola – pola represif apalagi memberikan stigma separatis sebelum ada bukti. Permintaan koalisi masyarakat sipil di Pegunungan Tengah ini disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap yang disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Hak Asasi Manusia di Wamena yang jatuh pada tanggal 10 Desember.

Koalisi ini menyayangkan situasi kemanusiaan di wilayah Pegunungan Tengah yang terus menambah duka dan luka bagi masyarakat Papua, seperti penangkapan, terror, pembunuhan serta penembakan, baik yang dilakukan oleh TNI/POLRI maupun sipil bersenjata, yang selama ini disebut OTK  yang terjadi di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Selain meminta aparat kepolisian tidak menggunakan pola – pola represif Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kemanusiaan wilayah Pegunungan Tengah juga meminta agar kasus Wamena dan Wasior segera diperjelas nasibnya di KOMNAS HAM dan Kejaksaan Agung RI. Koalisi juga meminta Kepolisian Daerah Papua segera mengungkap pelaku penembakan terhadap Opinus Tabuni serta mengungkap pelaku teror bom di Kantor DPRD Jayawijaya dan Pos Lantas.

Pernyataan koalisi ini tak sampai disitu saja. Aparat keamanan di Wamena diminta untuk mempertanggungjawabkan pembakaran honai adat suku Oagay-Ikinia dan seluruh kekayaan masyarakat adat di honai yang dibakar itu. Kemudian, oknum TNI/Polri yang diduga menjadi pelaku pelanggaran HAM harus segera diproses hukum dengan transparan sebagai bentuk penegakan Hukum. Proses hukum harus ditegakkan, karena selama ini negara memberikan kesan pelanggengan Impunitas, karena aparat militer yang lakukan pelanggaran HAM tidak pernah diproses hukum secara adil.  Terakhir, koalisi ini menuntut Kepolisian Indonesia segera mengungkap pelaku penembakan misterius yang terjadi di Papua. (Jubi/Benny Mawel)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Koalisi Masyarakat Sipil di Wamena minta aparat keamanan hentikan pola represif