DPRD Mimika Pertanyakan Capaian PAD Miras

share on:
Karel Gwijangge, saat di wawancara di Timika (Jubi/Eveerth)

Mimika (10/12)—Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penjualan minuman keras (miras) di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua dipertanyakan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Papua.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Mimika, Karel Gwijangge, sekaligus mengakui, dirinya belum mengetahui berapa besar keuntungan yang diperoleh dengan penjualan miras di Kota Timika, Papua. “PAD Miras tahun 2011 sebesar Rp 3 miliar, sedangkan selama ini berkisar Rp 50 juta hingga Rp 200 juta, lalu dana yang lain dikemanakan?” katanya dengan nada bertanya, saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Mimika, Senin (10/12).

Karel mengakui, belum mengetahui keuntungan PAD dari penjualan miras saat ini, akan tetapi akan dilihat nantinya. “Kalau memang miras menggiurkan sekitar berapa puluh miliar, mungkin bisa diaturr, tetapi justru yang selam ini terjadi lain, hanya menimbulkan masalah  sosial saja,” katanya menilai.

Pihaknya berharap, agar Perda bisa diberlakukan baik dan terutama adanya tim pengawas yang dibentuk, sehingga bisa memonitor peredarannya serta hal-hal lainnya sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Mimika.

Wakil Ketua DPRD Mimika,  Karel Gwijangge  meminta Pemda Mimika segera melaksanakan Perda nomor 5 tahun 2007 tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Mimika. “Pasalnya, sejak perda tersebut disahkan, belum ada tindakan nyata dari Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Perda Tersebut,” nilainya.

Dirinya mengakui, salah satu bukti tidak adanya keseriusan pemerintah daerah, yakni hingga saat ini Pemda Mimika belum membentuk Tim Pengawas sesuai instruksi perda nomor 5 tahun 2007 itu. “Minta dukungan dari media untuk kita berperan, memang salah satu faktor masalah social di Timika akibat dari minuman keras, saya setuju untuk tindakan kalau bisa pemerintah daerah mulai mau melaksanakan peraturan daerah nomor 5 tahun 2007 tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Mimika,” tuturnya.

Karel menambahkan, selama ini sebagian besar kasus pertikaian antar warga di Timika dipicu oleh miras.  “Pemerintah daerah harus serius melihat kondisi ini karena lebih besar kerugian yang diakibatkan miras, daripada keuntungan melalui PAD yang dihasilkan,” katanya. (Jubi/Eveerth Joumilena)

Editor : Cunding Levi
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPRD Mimika Pertanyakan Capaian PAD Miras