Pendidikan di Oksibil, Quo Vadis?

share on:
Aktivitas belajar di SMPN I Oksibil (AJI Papua)

AJI Papua

Tim penulis: Cunding Levi, Timo Marten dan Indrayadi

Wajah Daus Mimin, 14 tahun, kelas II SMPN I Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua, Sabtu, 11 Februari 2012 seperti penuh tanda tanya. Memakai kaos biru berkrah plus celana biru, beristirahat di pintu gerbang SMP itu, ia dan kawan-kawannya menatap masa depan dengan segudang harapan, harapan untuk menjadi anak-anak Oksibil, yang pada gilirannya bisa membangun Oksibil, Pegunungan Bintang dari ketertinggalan.

Ia bersama teman-temannya berteduh, ditemani semilir yang berhembus dari arah Timur Oksibil, ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang itu. Cuaca sekira 15 derajat celsius. Matahari seakan malu menyinari Jalan Garuda I, SMPN I Oksibil. Di lokasi  seluas 7.668 meter persegi itu, berdiri gedung sekolah dengan luas 618 meter persegi. Mimin sedang istirahat, menunggu Sang Guru yang mengajar mereka.

Di sela-sela istirahatnya, sembari memegang sebuah balpen, dan buku tulis yang diambil dari noken khas Pegunungan Tengah, dia menuliskan sesuatu. Entah, tentang harapannya? Ia bercerita tentang mimpinya.
“Saya ingin menjadi guru,” katanya kepada Tim AJI Papua, Sabtu siang, tengah 11 Februari 2012.

Menjadi guru adalah impian Mimin sejak ia mulai belajar menulis dan membaca. Guru, bagi dia, adalah profesi mulia, di mana, merekalah yang mendidik, mengajar, dan menjadi salah satu penentu masa depan anak-anak Oksibil. Namun, di sekolahnya, ditemui tidak lebih dari 10 guru. Sumber Tim AJI menyebutkan, rasio jumlah guru dan murid tidak seimbang menyebabkan angka putus sekolah tinggi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pegunungan Bintang, Sutarjo tidak menyebutkan jumlah guru yang ada di wilayah itu. Namun, sumber lain menyebutkan jumlah guru di wilayah itu sekira puluhan. Menurut data yang dihimpun Tim AJI, ada empat SD, dan PAUD (Pendidikan Usia Dini), yaitu, PAUD YPPK Mabilabol, PAUD Nanong Mangop, Adbon II, SD YPPK Mabilabol, dan SDN Distrik Dabolding. Dabolding masih dalam wilayah administratif Distrik Oksibil. Sementara SD, ada dua, yaitu, SMPN Oksibil, dan SMP YPPK Bintang Timur. Dan SMA di Yapi, yaitu SMA  dan SMK Yapi, distrik Serambakon. Serambakon adalah pemekaran dari distrik Oksibil. Maka, distrik ini masih dalam wilayah administratif Oksibil.

Di Oksibil, ada 28 guru SD dan PAUD. Mereka mengajar 596 murid. Dan sebanyak 28  guru SMP yang mengajar 245 murid. Sementara di SMA, terdapat 28 guru yang mengajar 234 murid.

Oksibil adalah ibukota dari kabupaten Pegunungan Bintang. Di kota ini, menjadi juga pusat administratif, perdagangan, dan roda ekonomi kabupaten, dan pendidikan di kabupaten yang baru dimekarkan dari kabupaten Jayawijaya, tahun 2002 lalu. Disebutkan, sedikitnya, terdapat empat SD di Oksibil, yaitu, SD YPPK Kupding, SD YPPK St. Vincentius, dan SD I.

Di Oksibil, dan Kabupaten Pegunungan Bintang pada umumnya, Pemerintah Daerah (Pemda) memberi kebebasan pada siswa dan siswi untuk tidak membayar SPP (Sumbangan Pembayaran Pendidikan). Karena itu, kewajiban orangtua adalah menyekolahkan anaknya. Disebutkan, anggaran untuk pendidikan dari APBD tahun 2011 di wilayah itu sebanyak Rp 200 miliar. Tahun 2012 ini dianggarkan sebanyak Rp 300 miliar.

Distrik Oksibil adalah ibukota dari Kabupaten Pegunungan Bintang dengan jumlah penduduk sebanyak 15.819 jiwa. Distrik dengan ibukotanya Abmisibil, dan luas wilayah 2.056 hektar atau 13,40 persen dari luas wilayah kabupaten Pegunungan Bintang ini, terdapat 13 kampung, dan 66  perangkat kampung. Murid-murid berasal dari delapan kampung di Oksibil, yaitu, Kampung PKT, Kabiding, Dabolding,  Okpol, Blangkop, Aldom, Adbon I, dan Adbon II. Tetapi juga di balik gunung, lereng, dan lembah Pegunungan Bintang, siswa-siswi berbondong untuk meraih masa depan dengan belajar di bangku sekolah di Oksibil.

Namun, terkadang, guru-guru sepertinya ‘malas’ untuk mengajar. Masih ada oknum guru yang lalai melakukan tugasnya sebagai pendidik. Sumber lain  menyebutkan, guru yang digaji pemerintah alias Pegawai Negeri Sipil (PNS) kerap malas mengajar. Meski alasannya tak jelas. Ungkapan yang lumrah didengar masyarakat, pegawai negeri sipil yang berprofesi sebagai guru, menganggap ‘remeh’ profesi mulia ini.
“Mereka sering malas mengajar. Entah ke mana atau karena alasan apa. Mungkin faktor psikologis,” kata sumber itu kepada media ini di Oksibil, belum lama ini.
Sumber lain juga menyebutkan, di salah satu SMP Negeri di Oksibil, oknum PNS itu pergi ke sekolah jika ada jadwal mengajar. Sementara jam mengajar dalam sepekan untuk guru adalah 24 jam. Jadi, jika ada jadwal mengajar di sekolah baru ke sekolah, selebihnya tidak.

Walau demikian, kesejahteraan guru di sini dijamin oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pegunungan  Bintang. Meski demikian, terkadang juga, menurut sumber lain, gaji telat. Rumah dinas diberikan. Bahkan insentif, dan uang lauk-pauk juga diberikan. Namun, paradoks dengan pengakuan beberapa sumber  yang menyebutkan, gaji kerap telat hingga beberapa minggu. Barangkali ini menjadi salah satu faktor rendahnya minat dan mental mengajar guru. Menurut sumber itu, beberapa waktu lalu banyak guru yang demo soal keterlambatan dan ketidakjelasan gaji guru. Sutarjo menampik anggapan, bahwa guru-guru pernah berdemo soal ketidakjelasan gaji.

Di salah satu SMP swasta, sebut saja, SMP YPPK Bintang Timur Oksibil, tercatat murid SMP sebanyak 206 siswa, terdiri dari 6 kelas. Ada 24 guru, 2 guru sedang studi di Kota Jayapura, dan ada 2 pegawai honorer. Sebagian besar guru di sini berpendidikan sarjana. Sedang, guru dengan gelar akademik diploma belajar lagi untuk mendapat sandang sarjana.

Namun, kata Jonlice Gurning, Kepala Sekolah SMP YPPK Oksibil, sebagian besar guru di sini malas mengajar. Itu guru PNS. Yang honorer memang rajin. Di sekolah swasta semisal Bintang Timur, sebagian besar guru honorer digaji yayasan, sehingga perhitungan gaji dilakukan sesuai masa kerja.
“Dia malas mengajar ya kita potong gajinya,” kata dia lagi. Meski demikian, ia tak menampik, gaji guru pernah terlambat.

SMP Negeri I Oksibil, yang memiliki luas bangunan 618 meter persegi, pada bidang tanah seluas 7.668 meter persegi dan ratusan juga mengalami hal yang sama. Kepala sekolah SMPN Oksibil, Kasyono mengakui, banyak oknum gurunya yang malas. Namun, kata dia, belum ada tindakan tegas atau sanksi dari pihaknya. Pun dari dinas setempat. Dirinya kerap mengeluh akibat ulah oknum gurunya, yang menganggap ‘sepele’ profesi guru.

Setiap orang memang berbeda. Ada yang malas, juga tak sedikit yang rajin. Prilaku dan mental mengajar, tidak hanya dipengaruhi faktor psikologis, tetapi juga lingkungan. Namun, siswa kerap menjadi ‘korban’. “Kasihan murid-murid,” kata sumber itu.

Sumber lain juga menyebutkan, rasio pendidikan anak-anak Oksibil terhitung lumayan. Tapi, ironisnya, ada sumber lain yang menyebutkan, tak sedikit siswa dan siswi yang belum bisa membaca, meski sedang duduk di bangku SMP. Maka perlu ada kerja sama antara sekolah, siswa, dan orang tua murid.

Salah satu tokoh Gereja Protestan yang menangani 15-an kelompok buta aksara di Oksibil, Pegunungan Bintang, Pendeta Barukh Jarangga, SR mengatakan, perlu adanya peran orangtua. Artinya, orangtua, sekolah, dan siswa harus bekerja sama. Kata dia, minat anak usia sekolah untuk belajar masih minim. Mestinya ada dorongan dari orangtua untuk memacu semangat belajar pada anak.
“Kadang-kadang juga pendidikan memang baik. Hanya anak-anak yang tidak mempunyai minat untuk sekolah, kita sering perhatikan mereka berkeliaran di Bandara (Bandar Udara), padahal itu jam sekolah,” kata Pendeta Barukh.

Pendeta dari gereja Maranatha Oksibil ini mengaku, pihaknya menangani kelompok buta aksara, sekitar 185 orang warga yang datang dari kampung Adbon I, Adbon II, Kabiding, Dabolding, Okatem. Rentang usia antara kelas satu hingga kelas enam. Artinya masih usia produktif untuk sekolah. Dirinya juga dibantu para TNI dari Pos Yonif 122 Tombak Sakti Kodam I Sumatera Utara, Medan yang berpos di Oksibil.

Betty Wenda, salah satu guru pada SMPN I Oksibil mengatakan, prilaku dan mental mengajar guru  tergantung setiap pribadi. Menurut guru yang mengajar selama delapan tahun ini, menjadi guru adalah sebuah panggilan mulia. Maka, apa pun halangannya, tetap mengabdi, demi mendidik siswa dan siswinya menjadi manusia yang pada gilirannya bisa membangun Papua, khususnya Pegunungan Bintang.
“Menjadi guru memang bagus, karena kita harus bertanggung jawab terhadap panggilan kita,” kata  guru asal Wamena yang sudah menjadi PNS sejak tahun 2006 ini.
Bupati Pegunungan Bintang, Wellington L. Wenda, saat melantik 300-an pejabat eselon I, III, IV, dan sejumlah pejabat atau PNS lainnya mengatakan, mengabdi di lingkungan Pemda Pegunungan Bintang merupakan tanggung jawab mulia sebagai abdi masyarakat, selain mengabdi pada Yang Maha Kuasa.

Ketua Komisi C DPRD Pegunungan Bintang yang membidangi Kesehatan, Pendidikan, Seni dan Budaya, Perempuan, Sosial, PU, Olahraga, dan Perhubungan, Jonlices Gurning mengatakan, pendidikan di wilayah itu belum sepenuhnya diperhatikan. Jika dilihat secara detail maka semuanya “Tidak Beres”.  Dia melanjutkan, sebelum pemekaran, dimana Oksibil masih berada dalam bingkai Kabupaten Jayawijaya, banyak guru-guru yang gajinya belum dikirim dari Wamena berbulan-bulan, namun guru-guru ini tetap rajin bekerja.
“Sekarang sudah jadi kabupaten, gaji full, tunjangan banyak. Malah banyak guru yang malas. Nih semuanya karena mental mereka sudah jatuh,” kata Jonlices.
Menurut Jonlices, yang juga Kepala Sekolah pada SMP YPPK Bintang Timur Oksibil ini, amburadulnya pendidikan, dan semua bidang lainnya disebabkan karena tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak oknum guru yang melanggar.

Di samping itu, biaya miliaran belum menyentuh substansi pendidikan. “Amanat undang-undang  20 persen dari dana APBD harus di alokasikan kepada pendidikan, ternyata di sini tidak bisa diterapkan, Dan seluruh Papua tidak diterapkan,” terang Jon, panggilan dia.
“Selama saya menajdi anggota DPRD disini, kemampuan daya serap, program atau lainnya dari dinas pendidikan itu tidak bagus. Menurut undang-undang, dari dana Otsus daerah ini juga, 20 persen itu harus di alokasikan ke bidang pendidikan. Tapi sangat disayangkan dari pemerintah Provinsi Papua, karena terjadi tumpang tindih,” lanjut Jon.

Sedianya, kata dia, dana Otsus untuk pendidikan diberikan kepada daerah masing-masing, sehingga setiap daerah mengelolanya sendiri.
“Nah, inilah yang menjadi permasalahan tidak meningkatnya dunia pendidikan di setiap kabupaten dan kota,” katanya lagi.

Tahun 2012, menurut dia, belum ditetapkan anggaran untuk biaya pendidikan. Seharusnya, sebelum tahun 2012, anggaran untuk pendidikan di kabupaten ini sudah ditetapkan.
“Disinilah tidak koneknya Provinsi Papua dengan kabupaten.

Salah satu warga Oksibil menyayangkan kondisi pendidikan di ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang, yang menjadi barometer dari 35 distrik lainnya itu. Quo Vadis (kemana engkau pergi)?*

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pendidikan di Oksibil, Quo Vadis?