Warga Kamoro di Pulau Karaka Belum Punya Pustu

share on:
Pulau Karaka tak jauh dari Portsite yang menjadi lokasi pengapalan konsentrat PT FI (AJI Papua)

AJI Jayapura

Tim Penulis : Dominggus Mampioper, Speedy Paraeng dan Jack Wally

Menurut data BPS Papua Dalam Angka 2010, jumlah penduduk di Kabupaten Mimika terus meningkat dari 2005 hanya sebesar  99.798 jiwa selanjutnya pada 2006 menjadi 134.679 jiwa, pada 2007 sebesar 139.036 jiwa, 2008 tambah lagi menjadi143.486 terakhir 2009 hanya 148.019 jiwa.

Kabupaten Mimika terdiri dari 12 Distrik dan 85 kampung, adapun Distrik-distrik di Kabupaten Mimika meliputi Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Timur, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Agimuga, Jila dan Jita. Distrik Mimika Timur Jauh yang menjadi wilayah sasaran riset terdiri dari Kampung Ayuka, Amamapare, Omawita, Fanamo dan Ohoyta. Mayoritas masyarakat yang hidup di kampung-kampung ini termasuk dalam suku Kamoro dan Sempan.

Warga Kampung Amamapare  berjumlah  1.094 jiwa atau 36,69 persen dari total penduduk Distrik Mimika Timur Jauh yang sebesar 2982 jiwa,  sedangkan secara khusus di pulau Karaka terdapat sekitar 350 kepala keluarga.

Permukiman warga di Pulau Karaka  tepat di depan Dermaga Pelabuhan Kargo Dok Portsite milik PT Freeport.  Akibat tak ada Pustu Petugas kesehatan di Pulau Karaka hanya berkunjung setiap bulan hanya dua kali saja, kalau dalam keadaan darurat perlu perawatan segera,    warga terpaksa berobat di klinik milik PT FI.  Balai pertemuan di Kampung Pulau Karaka pun menjadi multi fungsi karena bisa digunakan sebagai ruang belajar, pertemuan antar warga dan tempat pelayanan kesehatan.

Jika mengharapkan petugas kesehatan dari pemerintah jelas sangat terlambat karena hanya dua minggu sekali berkunjung. Kalau ada warga di Kampung Ayuka mendadak sakit terpaksa klinik milik PT Freeport Indonesia yang melayani mereka. Jika penyakit warga cukup para terpaksa harus dibawa ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat di Timika.

Mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak adalah impian semua warga Negara Indonesia. Hal inilah juga yang tertulis di dalam UU nomor 36 tahun 2009 tetang Kesehatan. Dengan demikian setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di manapun dia berada. Atau Sehat itu kitorang punya hak.

Namun fakta di lapangan terkadang berbicara lain, kondisi geografi suatu wilayah sering menjadi penyebab sulitnya memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi setiap warga Negara Indonesia. Tanah  Papua dengan topografi yang begitu sulit, membuat jangkauan pelayanan kesehatan belum menyentuh ke pinggiran gunung, pesisir pantai dan pelosok sungai. Salah satunya termasuk warga masyarakat Suku Kamoro di pelosok sungai Amamapare di Kabupaten Mimika.
Di sepanjang sungai Amamapare, Kabupaten Mimika  Timika Papua di huni suku-suku asli Kamoro, wilayah permukiman mereka kini digunakan sebagai areal pertambangan PT. Freepot Indonesia. PT Freeport masuk di kawasan ini sejak 1967 dan memulai produksi tambang pertama pada 11 Maret 1973.

Di tengah perkembangan jaman dan proses perekonomian yang semakin terus meningkat, ternyata kehidupan Suku Kamoro boleh dikatakan masih jauh dari harapan, salah satunya suku Kamoro yang mendiami Pulau Karaka di Sungai Amamapare.

Memang untuk menuju ke pulau ini bisa di tempuh lewat dua jalur, yakni melalui pelabuhan Poumako  dengan menggunakan perahu menyusuri sungai dalam waktu  45 menit saja atau memanfaatkan jalur perusahaan melalui terminal Gorong-gorong Timika. Selanjutnya mengikuti bus karyawan PT Freeport Indonesia menuju pelabuhan Port Site dan dilanjutkan dengan mengunakan perahu menuju pulau Karaka yang jaraknya sekitar 200 meter dari pelabuhan Port site. Perjalanan memanfaatkan fasilitas PT Freeport khusus untuk penduduk asli Suku Kamoro saja. Sedangkan bagi masyarakat umum hanya bisa melewati pelabuhan Poumako dengan menyusuri Sungai Amamapare.

Kampung Amamapare, Pulau  Karaka yang dihuni oleh mayoritas  masyarakat asli Suku Kamoro sudah dibangun dengan fasilitas yang memadai. Sebuah sekolah baru, yang dibangun tahun 2010 lalu, terbuat dari kayu mangi-mangi ( mangrove/bakau). Seharusnya pemerintah tanggap bahwa masyarakat punya semangat luar biasa dengan swadaya mereka membangun sekolah tersebut secara darurat. Padahal pada tahun 2011 sebenarnya sudah dianggarkan untuk membangun sebuah sekolah permanen di Kampung Amamapare.

Pulau Karaka termasuk dalam Kampung Amamapare Distrik Mimika Timur Jauh yang dihuni sekitar 1000 lebih jiwa ini memang sangat mengenaskan. Selain rasa takut akan arus sungai yang cukup deras, Pulau Karaka dipenuhi pulau-pulau hutan bakau atau lolaro. Warga Suku Kamoro selalu melakukan aktivitas nelayan dengan memancing, buang jaring dan mencari kayu di bantaran sungai Amamapare.

Karyawan PT FI sibuk dengan jam kerja sesuai jadwal untuk mengejar produksi export sedangkan penduduk di Pulau Karaka hidup bergelut dengan kesehariannya.  Pemukiman warga di Pulau Karaka, sangat mengenaskan. Bayangkan saja rumah warga terkesan sangat kumuh yang memberikan gambaran seakan-akan tak ada tetesan emas yang jatuh di sekitar permukiman mereka.

Bagaimana tidak, untuk membangun sebuah rumah sebagai tempat tinggal, warga Kamoro di Pulau Karaka terpaksa mengais sisa-sisa bahan bangunan hasil buangan perusahaan tambang raksasa milik Amerika Serikat ini di tempat sampah. Warga memungut bahan bangunan berupa papan bekas, tripleks, terpal atau seng yang masih bisa digunakan untuk membuat sebuah rumah tinggal seadanya.

Jaman dulu mereka selalu menggunakan kayu bakau dan rumah beratap daun sagu dan dinding gabah-gabah. Mungkin bahan baku alami sudah berkurang sehingga terpaksa harus memulung di tempat sampah milik perusahaan tambang. Kondisi ini diperparah pula  dengan minimnya fasilitas umum sebagai sarana penunjang kelangsungan kehidupan di suatu lingkungan kehidupan masyarakat, seperti tidak tersedianya air bersih, listrik, Pusat Pelayanan Kesehatan (PUSTU) dan minimnya sarana pendidikan karena kondisi sekolah yang sudah sangat tidak layak digunakan.

Ketidaktersediaan air bersih dan pusat pelayanan kesehatan setingkat Pustu memang sungguh ironis. Bagaimana tidak, perkampungan yang saat air pasang akan berlabuh ini, tidak memiliki sarana MCK yang memadai, padahal perkampungan ini hanya berjarak 150-200 meter dari pelabuah Porsite. Akibatnya  ancaman bahaya penyakit kapanpun saja bisa terjadi. Ketika ancaman penyakit atau warga yang terkena sakit yang membutuhkan pertolongan cepat, maka tindakan yang diambil warga adalah membawa pasien ke Klinik Perusahaan PT.FI di kawasan Pelabuhan Port site. Hal ini dilakukan selain karena tidak adanya tenaga medis Kampung Amamapare  Pulau Karaka ini juga tidak memiliki pusat pelayanan kesehatan.

Fakundes Nafipra, Kepala Bidang Pembangunan Kampung Amamapare, Pulau Keraka mengungkapkan kondisi ini sudah berlangsung lama.  “Tidak ada rumah tinggal dan tempat untuk warga berobat. Sehingga kalau ada yang sakit di bawa ke Klinik perusahaan di pelabuhan Port site,” kata Nafipra.

Kalau penyakit biasa atau ringan, setelah berobat bisa pulang lagi ke kampung, tapi kalau yang sakit parah di bawah ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Di sana, masyarakat mendapat pengobatan secara gratis. Kalau untuk ibu melahirkan di kampung ini ada yang bisa membantu proses persalinan, ada juga yang bisa melahirkan sendiri tanpa bantuan orang. “Kalau yang tidak bisa baru bawa ke rumah sakit,” kata Nafipra.

Rumah Sakit Mitra Masyarakat merupakan rumah sakit yang dibangun oleh PT.Freeport sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat Adat Suku Amungme dan Kamoro, yang  mana rumah sakit ini di kelola oleh Lembaga Perlindungan Masyarakat Amungme dan Komoro (LPMAK) melalui Yayasan Charitas. Pelayanan kesehatan di kampung Amamapare Pulau Karaka ini selain jarang dilakukan kunjungan pelayanan kesehatan, waktu kunjungan pelayanan juga sering tidak tetap. Kadang satu atau dua minggu sekali baru datang. Waktu datang juga tidak tetap sehingga kadang datang warga tidak tahu kalau ada kunjungan pelayanan kesehatan.
“Saya sering bilang ke petugas kalau mau datang pelayanan satu hari sebelumnya diberitahu, sehingga warga menunggu. Warga ini kan semuanya bekerja. Ada yang mancing dan ke hutan,” ungkap Fakundes.

Pemerintah daerah sendiri berjanji akan membangun Puskesmas di kampung ini pada tahun 2012.
“Kami warga sudah menyiapkan tempat untuk di bangun Puskesmas dan sekolah. Dua rumah sanggar PKK itu disiapkan untuk petugas perawat dua yang akan datang, namun hingga sekarang belum datang itu dipakai untuk rumah tinggal guru. Ada janji akan datang dua perawat yang akan bertugas di kampung Amamapare Pulau karaka yang akan memberikan pelayan Senin sampai Sabtu,” kata Fakundes.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Erens Meokbun  mengatakan, untuk pelayanan di Kampung Amamapare pulau Keraka Distrik Mimika, awalnya ada beberapa hal yang menjadi kendala, yakni jarak jangkauan yang jauh dan belum ada Puskesmas terdekat.  Selain itu juga adanya rencana PT Freeport Indonesia merelokasi kampung Amamapare tersebut ke wilayah lain.

Namun seiring dengan perkembangan pemerintahan,  adanya Pemekaran Distrik Ayuka yang diikuti dengan Puskemas Ayuka, maka untuk pelayanan kesehatan di kampung Amamapare berada di bawah Pukesmas Ayuka.  Puskesmas Ayuka ini melayani distrik Ayuka itu sendiri, Fanamo dan kampung Otakwa dan kampung Amamapare.
“Sudah ada jadwal rutin setiap dua minggu sekali di lakukan pelayanan kesehatan dari Puskesmas Ayuka, namun kadang tidak sesuai harapan karena factor medan,”  ungkap Erens Meokbun Kadis Kesehatan Kab. Mimika.

Sebenarnya untuk pelayanan dari Puskesmas Ayuka tidak ada masalah dari tenaga medisnya, karena untuk Puskesmas Ayuka memiliki 15 petugas medis, dua diantaranya tenaga Dokter. Dalam pelayanan ke kampung-kampung, kunjungan disertai oleh dokter dan perawat lengkap. Ada petugas yang membidangi gizi, malaria, penyakit kulit, bidan ibu hamil dan ketersediaan obat juga cukup.

Melihat kondisi pada tahun 2012 Pemerintah Kab Mimika telah menganggarkan dana untuk membangun sebuah pusat pelayanan kesehatan setingkat Pustu yang akan di isi oleh dua tenaga medis. Dan dalam waktu dekat pembangunan sudah bisa di lakukan sehingga masyarakat juga sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin setiap hari.

Kepala Dinas Kesehatan Mimika Erens Mekobun juga meminta dan mengusulkan sebanyak 42 bidan PTT untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada ibu-ibu hamil dan anak di daerah-daerah terpencil sebab hingga kini belum tersedia tenaga medis, khususnya bidan.

Sebenarnya Kabupaten Mimika, kata Erens Meokbun masih membutuhkan banyak tenaga bidan.  Sekitar 100 bidan yang akan ditempatkan di Puskesmas dan Pustu di daerah pedalaman dan pesisir. Menurut Meokbun saat ini di Kabupaten Mimika terdapat 150 bidan. Sayangnya sebagian besar bidan-bidan ini bertugas di daerah perkotaan di Timika dan sekitarnya. Tidak ada petugas bidan dan petugas kesehatan di daerah pedalaman dan pesisir.

Meokbun mengakui kondisi ini sangat rentan mengingat angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Mimika masih sangat tinggi, di mana setiap tahunnya hampir 90 an ibu melahirkan dan bayinya meninggal. Meningkatnya angka kematian bayi kata Meokbun karena kurangnya pengawasan dari petugas medis saat ibu sedang mengandung dan tidak ada pertolongan saat melahirkan.

Kabupaten Mimika juga mendapatkan  kiriman dokter PTT dari Kementrian Kesehatan RI. Menurut Meokbun saat ini di Kabupaten Mimika ada sebanyak 18 orang dokter yang ditempatkan di Puskesmas Potowayburu, Distrik Mimika Barat Jauh, Puskesmas Wakia Distrik Mimika Barat Tengah, Puskesmas Kononao Distrik Mimika Barat, Puskesmas Jita, Puskesmas Jila, Puskesmas Atuka Distrik Mimika Tengah dan Puskesmas Ayuka Distrik Mimika Timur Jauh.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Mimika ini, penggajian para dokter PTT ini ditanggung sepenuhnya oleh Kementrian Kesehatan sedangkan Pemkab Mimika hanya memberikan insentif yang dibayarkan per enam bulan. Besaran insentif bervariasi sesuai dengan lokasi tempat bertugas. Untuk di daerah terpencil mendapat insentif sebesar Rp 3 juta perbulan.*

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Warga Kamoro di Pulau Karaka Belum Punya Pustu