Panwas Papua: Sistem Noken Tak Boleh Ada Perwakilan

share on:
Onny Lebelauw (tengah) bersama dua anggota Panwas Papua dalam suatu kegiatan yang berbeda (Jubi/Eveerth)

Jayapura, (21/1) — Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Papua, Onny J.J. Lebelauw menegaskan, terkait  pemilihan menggunakan sistem noken tidak dibenarkan ada perwakilan atas nama  kelompok atau suku, sebab setiap orang mempunyai hak suara dalam berdemokrasi.

Hal ini disampaikan Onny J.J. Lebelauw dalam arahannya pada kegiatan rapat koordinasi (Rakor) dengan Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Ketua Panwas Provinsi Papua, dan KPU/Panwas Tingkat Kabupaten/Kota se-Papua, di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Senin, (21/1).

“Patut dihindari adalah tidak diperkenankan kepala suku yang mengatasnamakan suatu kelompok untuk melaksanakan pencoblosan, sebab disitulah dipastikan terjadi kecurangan dan munculah money politik,’ ujar Ketua Panwas Papua, Onny Lebelauw.

Dikatakan, bahwa hal ini harus mendapatkan pengawasan lebih, sehingga pihaknya sudah menginstruksikan kepada 12 Panwas Kabupaten di wilayah pegunungan yang sedinya mengggunakan system noken, agar bisa melihat secara lansung proses ini.

“Memang tidak dibenarkan ada keterwakilan dalam sistem noken, sebab setiap orang mempunyai hak suara,” ucanya.

Pihaknya berharap, adanya kerjasama bersama KPU kabupaten untuk mengawasi proses ini secara bersama, termasuk dengan pihak keamanan, sehingga bisa mencegah terjadi pelanggaran dalam menggunakan sistem noken pada Pilgub Papua 2013.

“Panwas Papua sudah siap melaksanakan pengawasan, dan secara keseluruhan Panwas Papua beranggotakan 8000 ribu lebih,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Papua, Kapolda Papua, Irjen Pol. Tito Karnavian mengakui adanya sejumlah KPU kabupaten yang bermasalah, yang semestinya harus diselesaikan. Seperti masalah Dogiyai, Deyai dan daerah lainnya.

“Saya mengecek laporan dari setiap Kapolres walaupun ada problem kecil tetapi mudah-mudahan dapat diselesaikan dalam empat hari. Kami siap dalam melaksanakan pengamanan. Kami secara internal di jajaran Polri juga melakukan Back up pada setiap tingkatan mulai dari tingkjat distrik sampai tingkat provinsi mengenai rekapitulasi suara,” akuinya.

Disarankannya, pada masa tenang kami menyarankan kepada jajaran di Provinsi dan Kabupaten/kota untuk melaksanakan doa bersama dengan mengundang tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Sedangkan terkait pelaksanaan tahapan Pilgub Papua 2013, sesuai informasi yang diterima dari KPU Papua, setelah masa kampanye selesai tanggal 25 Januari 2013, dilanjutkan dengan debat kandidat, bertempat di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua tanggal 25 Januari, yang dipandu oleh panelis Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, selaku ahli Otonomi Daerah, Michael Manufandu yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia serta panelis lainnya dan disiarkan secara lansung oleh TVRI Nasional. (Jubi/Eveerth)

 

Editor : dominggus a mampioper
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Panwas Papua: Sistem Noken Tak Boleh Ada Perwakilan