IJIN PRODUKSI TAMBANG DISTAMBEN PAPUA HANYA PT.FI

share on:
Sekretaris Dinas Pertambangan Provinsi Papua, Fred Boray (Jubi/Eveerth)

Jayapura, (25/1) —  Sekretaris Dinas Pertambangan Provinsi Papua, Fred Boray mengatakan, hingga  saat ini seluruh perusahaan di Papua belum mendapat ijin produksi. Hanya satu perusahaan yang mendapat ijin produksi yaitu PT. Freeport Indonesia (PTFI)

Dikatakan, kehadiran Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di Papua akibat kebijakan . Di Papua, ada dua kebijakan besar yang memicu persoalan PETI.

“Ada dua kebijakan besar yang membuat persoalan PETI sulit diatur. Dua kebijakan tersebut adalah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khsus di Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009. Kita mau berkiblat kemana?,” kata Fred Borai kepada wartawan setelah acara peluncuran buku Penambangan Tanpa Ijin (PETI) menuju wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Susteran Maranatha Abepura, Jayapura, Jumat (25/1).

Lanjut Fred, saat menjadi pertanyaan besar, apakah mengacu pada otonomi khusus atau mau mengacu pada pemerintahan umum. Jika mengacu pada pemerintahan umum, maka yang berwenang  yang berhak mengeluarkan ijin sebuah perusahaan penambangan adalah Pemerintah Kabupaten. Tetapi, jika mengacu pada otonomi khusus berarti kembali pada kebijakan Gubernur atau kebijakan d Pemerintah Provinsi.

Borai membantah ada pembiaran terjadi di kawasan Degeuwo. Bagi dia, duduk masalahnya ada di dua peraturan berbeda yang dikeluarkan oleh Pemerintah. “Masalah Degeuwo, sebenarnya ada di pengeluaran kebijakan,” ujarnya.

Kawasan Penambangan Degeuwo belum mendapat IWPR (Ijin Wilayah Penambangan Rakyat). Karena, selain kebijakan, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kawasan penambangan tersebut beroperasi di wilayah hutan konservasi.  “Apakah bisa diupayakan agar mendapat IWPR bisa jalan. Karena, dalam tata ruang, kawasan Degeuwo ada dalam kawasan konservasi,” tuturnya.

Bagi Borai, kawasan konservasi yang menyulitkan pengembangan Degeuwo sebagai Penambangan milik Rakyat. Kedepan, Dinas Pertambangan Provinsi Papua akan berupaya mendikusi kawasan konservasi itu dengan Dinas Kehutanan. “Kami akan koordinasikan masalah ini dengan Dinas Kehutanan dulu. Apakah kawasan ini bisa jadi wilayah penambangan rakyat atau tidak,” tuturnya.

Borai mengaku sampai saat ini baru lima lwilayah di Papua yang mendapat Ijin IWPR. Lima lokasi tersebut masing-masing wilayah Senggi, Distrik Web, Sentani Timur dan Sentani Barat, wilayah Topo di Nabire.

Selain masalah itu, penambangan Degeuwo juga belum mengantongi surat ijin produksi penambangan dari Dinas Pertambangan Provinsi Papua. Namun, perusahaan yang beroperasi di kawasan itu sudah memegang surat ijin produksi.

 

“Sampai saat ini seluruh perusahaan di Papua belum mendapat ijin produksi. Hanya satu perusahaan yang mendapat ijin produksi yaitu PT. Freeport Indonesia,” ungkapnya. Dinas Pertambangan hanya mengeluarkan ijin eksplorasi perusahaan. Hingga kini, sebanyak 55 perusahaan yang mendapat ijin eksplorasi di kawasan paling timur ini.  (Jubi/Eveerth)

Editor : dominggus a mampioper
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  IJIN PRODUKSI TAMBANG DISTAMBEN PAPUA HANYA PT.FI