ROBERTH DJITMAU : ANGGARAN 30 MILIAR BELUM JELAS

share on:
Ilustrasi Uang (IST)

Jayapura (12/2) – Sekretaris Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) di Jayapura, Roberth Djitmau mengatakan anggaran senilai Rp. 30 miliar untuk pembangunan Hombest Baru Damri dan pasar tetap pedagang Papua, sudah ada. Namun, penetapan anggaran tersebut belum jelas.

“Kami harap dana Rp. 30 miliar ini sudah jelas ditetapkan dan digunakan untuk pembangunan homebase Damri dan Pasar pedagang Papua. Jangan sampai nasibnya seperti Rp. 10 miliar dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Papua, Ahmad Hatari ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua awal Desember 2012 lalu,” kata Roberth kepada tabloidjubi.com di Abepura, Selasa (12/2) malam.

Anggaran sebesar Rp.30 miliar ini, kata Roberth, sudah ada di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dan siap digunakan. Kepastian anggaran tersebut disampaikan Kepala Cipta Karya Dinas PU Papua, Yan Ukago saat pihaknya bertemu dengan Solpap, Senin (11/2). Dalam pertemuan itu, Ukago mengatakan, dari dana Rp. 30 miliar itu, Rp. 15 miliar akan digunakan untuk membangun homebase Damri baru di lokasi Jalan Baru di Abepura. Selanjutnya, Rp. 25 miliar akan diperuntukkan untuk pembangunan pasar sementara bagi pedagang Papua dilokasi lahan Damri lama di Jayapura.

Namun, lanjut dia, penetapan dana ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum jelas. “Walaupun Dinas PU katakan dana itu sudah ada, tapi penetapannya dalam APBD belum jelas. Ini yang kami pertanyakan. Jangan sampai nasibnya seperti Rp. 10 miliar pada Desember 2012 lalu,” kata Roberth lagi.

Bertolak dari ketidakjelasan itu, Roberth mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua di Jayapura memberikan buku APBD ke Solpap untuk memeriksa penetapan dana tersebut. Solpap juga meminta daftar isian proyek dari Dinas Pekerjaan Umum untuk mengecek kepastian perincian penggunaan anggaran Rp. 30 miliar untuk Pasar Papua dan Hombest Damri. “Kami minta APBD dan daftar isian proyek untuk cek dana Rp. 30 miliar ini. Jangan sampai dibilang ada, tapi ternyata tidak ada dalam APBD dan daftar proyek,” ujar Roberth.

Penetapan anggaran ini diharapkan sudah sah dan benar-benar termuat dalam APBD. Karena, sebelumnya, dana hibah sebesar Rp. 10 miliar dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Papua, Ahmad Hatari kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua sejak itu, Jansem Monim, Desember 2012 lalu, terlambat. Akhirnya, dikembalikan ke kas negara lantaran terlambat cair tapi juga tak masuk dalam APBD. “Kami takut jangan sampai Rp. 30 miliar nasibnya seperti dana Rp. 10 miliar,” tuturnya.

Solpap meminta Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dinas Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua, transparan. “Jangan sampai dana ini sudah ditetapkan untuk homebase Damri dan Pasar Papua tapi digunakan untuk hal lain,” tegas Roberth. (Jubi/Musa)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  ROBERTH DJITMAU : ANGGARAN 30 MILIAR BELUM JELAS