KOMNAS HAM DIDESAK BATALKAN PUTUSAN ROLING PIMPINAN

share on:
Direktur Eksekutif Imprasial, Poengky Indarti. (IST)

Jayapura, 18/2 (Jubi) – Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM dan Komnas HAM mendesak agar Komnas HAM sesegera mungkin mengambil keputusan terkait masa kepemimpinan atau roling pimpinan setiap tahunnya.

Direktur eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan, desakan tersebut diserukan agar permasalahan tidak berlarut-larut dan mengganggu kinerja Komnas HAM sebagai garda terdepan penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia.

“Koalisi memandang bahwa kepemimpinan Komnas HAM tentang implementasi kolektif kolegial dan upaya reformasi birokrasi di Komnas HAM tidak tepat dengan merubah masa kepemimpinan di Komnas HAM menjadi setahun sekali. Pandangan ini juga sesuai dengan kritik yang disampaikan oleh publik,” kata Poengky Indrati dalam rilis persnya kepada tabloidjubi.com, Senin (18/2).

Menurutnya, Pemaksaan terhadap keputusan pergantian kepemimpinan setahun sekali akan menjadikan Komnas HAM terus berhadapan dengan publik, LSM, akademisi, pemerhati HAM, mantan anggota Komnas HAM, para staff Komnas HAM, DPR RI dan juga komunitas HAM internasional diantaranya the Asian NGO Network on National Human Rights Institutions (ANNI).

“Jaringan 28 Organisasi dari 17 Negara Asia, juga mempertanyakan perubahan masa kepemimpinan di Komnas HAM dan pemberlakukan Tata Tertib tersebut yang berlaku surut. ANNI  merekomendasikan adanya dialog dan konsultasi dengan masyarakat untuk adanya proses pengambilan keputusan yang transparan,” ujarnya.

Dikatakan Poengky, saat rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Komnas HAM, 11 Februari 2013 yang membahas berbagai permasalahan hak asasi manusia, secara khusus tentang permasalahan di Komnas HAM terkait dengan perubahan masa kepemimpinan Komnas HAM menjadi setiap tahun yang diatur dalam Tata Tertib yang baru, para anggota Komisi III DPR mengkritik keras perubahan tersebut dan mendorong agar ditinjau ulang.

“Sebagian besar anggota Komisi III memandang perubahan masa kepemimpinan setahun sekali tidak masuk akal, dan terkesan hanya mengincar jabatan, kekuasaan dan fasilitas.  Anggota Komisi III DPR juga mengkritik keras pemberlakukan Tatib yang berlaku surut (retroaktif), yang menyebabkan kepemimpinan Komnas HAM sekarang demisioner.

“Anggota Komisi III DPR mengusulkan agar Komnas HAM kembali ke Tata Tertib semula, dan juga ada yang mengusulkan agar masa kememimpinan Komnas HAM kembali menjadi 5 tahun. Komisi III DPR kemudian memberikan waktu selambatnya 1 bulan agar Komnas HAM menyelesaian masalah tersebut, dan jika tidak terselesaikan Komisi III DPR akan memfasilitasi penyelesaiannya,” katanya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM dan Komnas HAM lanjut dia, mendukung pandangan Komisi III DPR agar Komnas HAM mengembalikan ketentuan mengenai kepemimpinan Komnas HAM seperti semula yakni 2,5 tahun, atau menetapkan masa kepemimpinan Komnas HAM selama 5 tahun.

“Sebagai konsekuensi dari pembatalan keputusan Tatib yang baru tentang kepemimpinan di Komnas HAM, Koalisi mendesak agar Komnas HAM mengembalikan kepemimpinan Komnas HAM kepada Otto Nur Abdullah sebagai Ketua, serta Sandra Moniaga dan M. Nurkhoiron sebagai Wakil Ketua. Juga meminta DPR dan publik memonitor Komnas HAM agar setia berada dijalur yang benar,” ujarnya. (Jubi/Arjuna) 

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KOMNAS HAM DIDESAK BATALKAN PUTUSAN ROLING PIMPINAN