25 SAKSI PILGUB PAPUA MEMBERIKAN KESAKSIAN

share on:
Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Merdeka Timur Jakarta Timur (Jubi/Eveerth)

Jayapura, 1/3 (Jubi)—Sebanyak 25 orang saksi diajukan pemohon pada sengketa Pemilukada Papua 2013 yang disidangkan di Mahkamah Konsititusi (MK). Mereka memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, Kamis, (28/2).

Adapun agenda mendengarkan keterangan para saksi pemohon dengan nomor perkara nomor 14, 15, 16, 17. Dalam persidangan tersebut, para pemohon mengajukan saksi sebanyak 25 orang saksi. Pihak termohon keberatan dua saksi, yakni, saksi nomor 9 dan nomor 10, karena kedua saksi adalah bagian penyelenggara, yakni anggota Panwas.

Keberatan tersebut diterima oleh Majelis Hakim, yang dipimpin oleh Ketua MK, Mahfud MD yang didampingi dua orang anggotanya. Menurut keterangan Mahfus MD, yang namanya bagian dari penyelenggara, harus tidak boleh menjadi saksi pemohon, kecuali saksi bersangkutan telah dikeluarkan keanggotaannya sebagai penyelenggara.

Disamping itu, ada satu saksi dari pemohon yang tidak dapat dihadirkan karena terlambat dalam menghadiri persidangan. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi pemohon, umumnya mempersoalkan permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) yang terjadi perbedaan yang signifikan oleh KPU Provinsi Papua, dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua. Disamping itu pula, persoalan sistem Noken yang berdasarkan keterangan para saksi, adanya intervensi oleh para Bupati di Pegunungan Tengah untuk memenangkan pasangan nomor urut 3.

“Pada Kabupaten Nduga, tidak ada pemilihan, karena Logistik tidak semua dibagi ke 8 distrik, hanya Mapenduma dan Giarek, hanya dibagi saja, tapi juga tidak ada pemilihan juga. Kampanye di Wamena oleh pasangan nomor urut 3, pada saat itu disampaikan oleh Bupati Yalimo, bahwa siapapun yang memilih kandidat nomor urut lain, saya pecat, juga Bupati Lany Jaya, serahkan uang Rp 100 juta di panggung, saat itu juga terjadi perkelahian,” kata Gurik Giwjangge.

Sedangkan mantan Kepala Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, Royen Giri, bersaksi, dirinya dipecat Bupati Tolikara karena tak memihak kandidat nomor urut 3, bahkan dan operasional dirinya yang masih aktif sebagai kepala distrik dulu tidak diterimanya. Begitupun, tidak ada kotak suara yang ada di Distrik Kanggime untuk pencoblosan. Bukan itu saja, Bupati juga memberikan Rp 250 juta ke distrik-distrik untuk bakar batu, dengan diarahkan untuk pilih nomor urut 3.

Saksi, Natael, menuturkan, di Distrik Balingga, tidak pemilihan di 15 kampung, tapi diadakan di Ibu Kota Kabupaten Lanny Jaya, karena perintah dari Bupati Lanny Jaya, dan yang memilih adalah kepala distrik, kepala kampung yang mewakili masyarakat dengan semua harus pilih nomor urut 3.

“Di Kabupaten Dogiyai, PPD dan kepala kampung kerjasama untuk bawa surat suara ke distrik dan kabupaten, padahal masyarakat belum mencoblos, juga saksi tidak tanda tangan berita acara. Di Distrik Piyae, kabupaten Nabire, kartu suara dibakar, keamanan diamkan saja, karena sudah dikasih uang dan masyarakat tidak pilih,” tutur saksi Agustinus Tebay, saat memberikan kesaksiannya di Sidang Sengketa Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi (MK) Jl. Merdeka Timur Jakarta Timur, Kamis, (28/2) kemarin.

Sebagaimana dengan keterangan, dari saksi-saksi pemohon, diantaranya, Usman Tolowon, yang menerangkan, ketika dirinya tiba di tempat pemugutan suara karena dirinya sebagai saksi kandidat, dirinya ditolak oleh PPD, karena alasan bahwa dirinya terlambat, tapi kenyataannya tidak ada kotak suara di TPS-TPS.

Saksi Yaru Karuba, menyampaikan, pada 29 Januari 2013 di Distrik Kagime, Kabupaten Tolikara, PPD tidak mengeluarkan kotak suara ke TPS-TPS, tapi semua di kantor distrik, kemudian 18 kepala kampung di Distrik Kagime melakukan pencoblosan di Kantor Distrik Kagime yang dilakukan sendiri oleh pihak PPD dan para kepala kampung untuk mencoblos nomor urut 3, sesuai dengan arahan dari Bupati Tolikara. Begitupun berita acara rekapitulasi perolehan suara tidak diberikan kepada para saksi, terutama saksi di luar kandidat nomor urut 3.

Sedangkan, Ny. Doris Dou Simanjuntak, yang suaminya di bunuh oleh masanya kandidat nomor urut 3, yakni, Yosias Karoba anggota DPRD Tolikara. Dimana pada saat itu, Yosias Karoba yang melihat proses pencoblosan yang sudah diarahkan memilih kandidat nomor urut 3, dirinya meminta agar pihak penyelenggara hendaknya memberikan suara kepada kandidat yang lain, tapi sayangnya malah nyawanya suaminya dihabisi.

“Di Distrik Gilobandung, kepala Kampung gantung Noken satu saja dan pengumuman, bahwa itu nomor urut 3 dan semua harus coblos 100 persen, dan Yosias Koroba minta satu suara saja untuk kandidat yang diusungnya, tapi langsung dibunuh dan saya juga dilukai,” tutur Herman Narim.

Yorim Gurik yang dipecat dari keanggotaan PPD oleh KPU Tolikara, karena terlibat salah satu tim sukses, juga bersaksi dipersidangan menyatakan, pada 28 Januari 2013, dirinya tidak tahu apa alasan yang dipecat, namun, saat itu, dirinya melihat ada tumpukan karton-karton yang berisikan surat suara, tapi tidak dibagikan ke rakyat, melainkan sudah ada rekapan dan berita acara rekapitulasi surat suara disalah satu kantor distrik.

Sementara itu, Saksi pemohonan yang juga bernama Kornelis Logos yang adalah tim sukses salah satu kandidat, menyampaikan, di Distrik Maima, Distrik Asolokoba, Walesi, dan distrik lainnya, dalam rekapitulasi KPU Jayawijaya, itu nol perolehan suaranya pada kandidat nomor urut 1,2,4,5,6, semua untuk nomor urut 3 dan saksinya meminta berita acara rekapitulasi perolehan surat suara tidak diberikan oleh KPU Jayawijaya. (Jubi/Eveerth)

Editor : Cunding Levi
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  25 SAKSI PILGUB PAPUA MEMBERIKAN KESAKSIAN