OMBUDSMAN RI TERUS KEJAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011

share on:
Ombudsman RI (IST)

Jayapura, 11/3 (Jubi) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua dan Papua Barat di Jayapura, terus mengejar penerapan Peraturan Daerah Papua (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang pungutan retribusi daerah. Perda itu dikerja lantaran bermasalah.

Kepala Perwakilan ORI Papua dan Papua Barat, Sabar Iwanggin mengatakan pihaknya akan terus mengejar penerapan Perda tersebut. Kata dia, Ombusdman sudah melayangkan surat ke pejabat sementara Gubernur Provinsi Papua, Costant Karma untuk Audiens guna meminta kejelasan penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2011. “Kami sudah buat surat ke Gubernur untuk minta Audiens guna meminta kejelasan soal Perda Nomor 5 Tahun 2011,” kata Sabar kepada tabloidjubi.com di Abepura, Senin (11/3).

Menurut dia, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua dan Papua Barat bakal terus mengejar penerapan Perda tersebut hingga mendapat kejelasan yang detail. “Kami akan terus kejar penerapan peraturan ini,” ujarnya. Pengawalan dan pencegahan harus secara dini dilakukan lantaran Peraturan tersebut sudah bermasalah di Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura, beberapa waktu lalu.

Pada Minggu  (3/3) lalu, puluhan warga mendatangi RSUD Dok II Jayapura. Mereka melakukan aksi protes atas penerapan Perda Nomor 5/2011 tentang pungutan retribusi daerah di Rumah Sakit. Beberapa diantaranya meneriankan petugas loket klinik itu. Mereka menginginkan agar orang asli Papua digratiskan karena sudah ada Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang menjamin. Tak hanya protes, masyarakat juga menurunkan poster yang berisikan sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 yang tertempel didekat loket. Mereka protes karena harus membayar biaya sebesar Rp. 98.000.00.

Pungutan 98 ribu rupiah itu dijalankan pihak rumah sakit sesuai amanat Perda Nomor 5 Tahun 2011 yang dikeluarkan Gubernur Provinsi Papua. “Kami hanya menjalankan Peraturan dari Gubernur,” kata Pelaksana Tugas Harian (Plth) Direktur RSUD Dok II Jayapura, Martinus Ginting. Martinus menjelaskan, pungutan sebesar Rp. 98.000.00 itu dibagi dua.

Lanjut Ginting, pertama, Rp. 59.000.00 akan digunakan untuk membiayai jasa pelayanan, sedangkan Rp. 39.000 untuk jasa sarana. Jasa sarana termasuk obat, kalau saat itu pasien yang diperiksa tetapi tidak ada obat, anggaran itu digunakan untuk membeli obat. Sementara, Jasa pelayanan jumlahnya Rp. 59.000. Pendapatan dari 59 ribu rupiah itu akan dikeluarkan tiap bulan untuk membayar dokter, dokter umumnya, perawat bidang, penunjang medis dan administrasi Rumah Sakit. (Jubi/Musa)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  OMBUDSMAN RI TERUS KEJAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011