DPR PAPUA DUKUNG POLISI USUT DUGAAN KORUPSI LAPTER

share on:
Ilustrai Korupsi. (IST)

Jayapura, 18/3 (Jubi) – Anggota DPR Papua dari Dapil V yakni Nabire, Paniai dan Timika mendukung upaya Polda Papua mengusut dugaan proyek fiktif pembangunan dua Lapangan Terbang (Lapter) di Distrik Dipa dan Menouw, Kabupaten Nabire, Papua.

Sekretaris Komisi E DPR Papua dari Dapil V, Hagar Aksamina Madai mengatakan, dirinya mendukung langkah Polda Papua memeriksa Bupati Nabire, Isias Douw sebagai saksi. Namun untuk masalah salah dan benarnya itu wewenang pihak yang berwajib.

“Kalau soal hukum biarlah pihak berwajib menanganinya. Saya hanya melaporkan hasil temuan di lapangan. Nanti pihak berwajib yang menentukan hasilnya seperti apa. Apakah ada penyimpangan atau tidak. Saya setuju Bupati Nabire diperiksa,” kata Hagar Madai, Senin (18/3).

Menurutnya, Lapter di Distrik Meouw sudah selesai pengerjaannya sejak 2011 lalu. Sementara Lapter yang ada di Distrik Dipa dalam waktu dekat juga akan rampung. Namun saat ia kesana, masyarakat melaporankan, akhir tahun 2012 Bupati Nabire datang dan memberikan uang Rp. 300 juta. Katanya uang itu adalah bantuan.

“Saya juga berkontribusi untuk dua Lapter itu. Namun memang nanti setelah masyarakat membangun sepanjang 40 meter baru saya bantu. Tapi saya bantu sesuai kemampuan saya dan permintaan masyarakat. Tapi tidak sekaligus,” ujarnya.

Dikatakan Hagar, yang ia ketahui, Pemkab Nabire menganggarkan dua Lapter tersebut dalam APBD tahun 2012 sebesar Rp. 1 miliar per Lapter. Padahal Lapter itu dibangun secara swadaya oleh masyarakat,

“Dianggarkan Rp. 1 miliar per Lapter. Jadi Rp. 2 miliar untuk dua Lapter. Namun yang sampai ke masyarakat hanya Rp. 300 juta dan katanya itu bantuan. Jadi kalau soal hukum biarlah pihak yang berwajib menanganinya,” kata Hagar Madai.

Anggota DPR Papua lainnya yang juga berasal dari Dapil V, Yulius Migaoni mengatakan, penyidik Tipikor Polda harus segera memeriksa Bupati Nabire. Indikasi korupsi pembangunan lapter sangat kental dan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp. 2 miliar.

“Padahal dari pengakuan masyarakat setempat, Lapter itu dibangun dengan swadaya. Tapi bupati datang mengklaim Lapter dibangun dari dana APBD. Ini yang harus dibuktikan Polda Papua, jika memang dibangun dari dana APBD, besaran dananya berapa, kapan dibangun dan perusahaan mana yang membangun,” kata Moagoni.

Menurutnya, dari laporan masyarakat setempat, tidak pernah ada perusahaan yang masuk ke dua distrik itu dan melakukan kegiatan pembangunan Lapter.

“Kalau pembangunan tidak ada, dananya kemana? Ini tentu sebuah indikasi yang harus ditelusuri aparat penegak hukum. Kami sangat mendukung komitmen Kapolda menindak segala bentuk korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, terutama memeriksa bupati yang diduga menyalahgunaan anggaran,” ujar Moagini. (Jubi/Arjuna) 

Tags:
Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPR PAPUA DUKUNG POLISI USUT DUGAAN KORUPSI LAPTER