KEPEMILIKAN MASYARAKAT ADAT AKAN DIINVENTARISIR

share on:
Menteri Linkungan Hidup, Prof. Dr. Balthazar Kambuaya (Jubi/Eveerth)

Jayapura, 21/3 (Jubi) — Menteri Linkungan Hidup, Balthazar Kambuaya mengatakan, dalam mengantisipasi Protokol Nagoya terkait keanekaragaman hayati, maka pihak kampus akan dilibatkan menginventarisir kepemilikan masyarakat adat.

Hal ini disampaikan Balthazar dalam sambutannya saat membuka acara Konferensi Adat Papua tentang pemanfaatan sumber daya genetik, di Hotel Relat, Kota Jayapura, Kamis (21/3). “Pihak kampus di Papua akan dilibatkan menginventarisi semua kepemilikan adat, sehingga nantinya bisa jelas,” katanya.

Balthazar mengakui masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dan sumber daya genetik, namun selama ini rakyat masih menderita, sehingga diatur pemanfaatannya dan pembagian keuntungan. “Jadi mesti datur pemanfaatan, bagaimana orang yang ambil diatur, pembagian keuntungan serta ada keuntungan dimanfaatkan dan yang punya hak ulayat bisa menikmati,” paparnya.

Balthazar menjelaskan, pentingnya inventarisir kepemilikan adat, sebab mengantisipasi Nagoya Protokol yang diharapkan menjadi suatu pengaturan internasional yang komprehnsif dan efektif dalam memberikan perlindungan keanekaragama hayati Indonesia dan menjamin pembagian keuntungan bagi Indonesia sebagai negara kaya sumberdaya genetik.

“Selain itu, Protokol Nagoya dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya pencurian hayati (biopiracy), sebagaimana dapat dibayangkan kekayaan tersebut tercermin dari jumlah suku yang ada di Indonesa, yakni sekitar 1128 suku,” ungkapnya.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Biak, Yan Piter Yarangga mengakui, kegiatan ini sangat penting, sehingga kedepan nantinya apa yang menjadi kepemilikan masyarakat bsia di data dengan baik. “Disinilah kita lakukan pertemuan, sehingga nantinya bsia terlihat jelas apa yang menjadi kepemilikan masyarakat adat, dan harapan bagi pemerintah untuk tidak berwacana saja tetapi merealisasikannya, agar supaya memberikan keuntungan bagi masyarakat adat,” harapnya.

Protokol Nagoya tentang akses kepada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati, telah diadopsi dalam kerangka konvensi keanekaragaman hayati (CBD) di Nagoya, Jepang, pada tanggal 30 Oktober 2010. (Jubi/Eveerth)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KEPEMILIKAN MASYARAKAT ADAT AKAN DIINVENTARISIR