PEMBAYARAN GANTI RUGI TANAH PASAR AMPERA MENUAI PROTES

share on:

Yulius Yogi sedang perlihatkan dokumen surat-surat. Jubi/Ans

Merauke , 1/4 (Jubi) -Meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, Papua,  telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah di Pasar Ampera di wilayah itu,  dengan harga kurang lebih tiga milyar.

Pemerintah membayar ganti rugi kepada pemilik hak ulayat. Salah satu pemilik lahan diantaranya,  Moses Mahuze serta Rika Ulukyanan, namun Yulius Yogi yang nota bene adalah penerima hibah dari almahrum Amatus Yapri Mahuze,  melancarkan aksi protes dan mengancam akan melakukan pemalangan.

Saat ditemui tabloidjubi.com di kediamannya beberapa waktu lalu, Yogi mengungkapkan, dalam surat yang ditulis LMA Kabupaten Merauke serta LMA Mbuti, mereka fasilitasi untuk penyelesaian sengketa tanah tiga orang diantaranya, Moses Mahuze, Yulius Yogi serta Rika Ulukyanan. Dalam surat itu dijelaskan,  ketiga pihak yang menerima dana dengan besaran satu milyar dari total seluruhnya tiga milyar itu,  memberikan fee sepuluh persen kepada LMA.

Berita acara dimaksud, kata Yogi, ditolak,  lantaran pada saat berlangsungnya rapat, tidak ada pembahasan pemberian fee kepada LMA. Oleh karena penolakan itu, dua hari kemudian, Wakil Ketua LMA Kabupaten Merauke, Albert Moyuen memanggilnya dan menyampaikan jika fee 10 persen untuk dirinya, dihapus dan hanya berlaku bagi dua orang itu.

Beberapa hari kemudian, lanjut dia, Moses bersama Bernardus membawa berita acara guna ditandatangani lagi. Hanya saja, LMA belum menghapus atau menghilangkan nama Rika Ulukyanan. Padahal, kuasa kepada yang bersangkutan, sudah dicabut.

“Ya, saya tetap menolak untuk menandatangani berita acara yang diserahkan itu,” tuturnya. Dia juga membeberkan, ketika dirinya dipanggil Kabag Hukum Setda Merauke, Simson Silubun dan disaksikan Efrem Fangohoy serta Guntur Ohoiwutun di Gedung Negara beberapa waktu lalu, disampaikan jika tanah lokasi Pasar Ampera dengan bagian kecil luasan tanah yang bebas dan tidak bersertifikat yakni seluas 6.166 m2 dan akan dibayarkan Pemerintah dengan harga lima ratus ribu per meter-persegi.

Nilai tersebut, kata dia,  untuk keseluruhan pasar, jauh lebih besar.
Ditegaskan, oleh karena adanya penolakan beberapa kali untuk penandatanganan berita acara, maka dibuatkan surat rekayasa untuk menggugurkan wasiat yang diberikan almahrum. Padahal, surat itu ditandatangani tujuh marga dan diketahui empat orang perwakilan keluarga. (Jubi/Ans)

Editor : Musa Abubar
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PEMBAYARAN GANTI RUGI TANAH PASAR AMPERA MENUAI PROTES