DISPERINDAGKOP PAPUA SOSIALISASI UU NO.17

share on:
Koperasi Mama-Mama Pedagang Asli Papua (Arjuna/Jubi)

Jayapura, 6/5 (Jubi) – Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Papua, Senin (6/5), melakukan sosialisasi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian kepada para anggota Koperasi dan dinas terkait yang berlangsung di Hotel Aston Jayapura.

“UU 17 Tahun 2012 berbeda dengan UU 25 tahun 1992. Dimana, undang-undang ini mengatur koperasi. Sementara UU 25 Tahun 1992, koperasi dibawa kendali pemerintah, sekarang UU baru ini (UU 17 tahun 2012) koperasi mengatur dirinya sendiri,” kata Kepala Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Cecep Rahmad, di Jayapura, Senin (6/5).

Menurut Dia, di dalam UU 17 tahun 2012 ada beberapa penegasan terkait dengan pengelolaan koperasi sendiri. Dimana, dalam undang-undang 25 tahun 1992, koperasi simpan pinjam (KSP) bisa memberikan kredit kepada non anggota koperasi, tapi dalam undang-undang baru tentang koperasian tidak diperbolehkan diberikan kredit bagi non anggota koperasi.

“Jadi UU baru ini, yang bisa diberikan kredit haruslah anggota koperasinya. Jika yang bukan jangan diberikan,” tandasnya.

Menyinggung soal kredit yang sudah berjalan, kata Dia, bisa dilakukan perekrutan anggota. “Jika di Papua sekarang ada non anggota yang mengambil kredit, bisa dimasukan sebagai anggota, bagaimana aturannya, tinggal koperasi tersebut yang mengaturnya,” tambahnya.

Diketahui, Undang-Undang No.25 tahun 1992 sudah dilaksanakan di Papua. Dimana menunjukkan jumlah koperasi di Papua mencapai 2.580 unit. Sementara yang aktif sebanyak 1.292 unit, dan tidak aktif 774, dan yang telah melaksanakan ART sebanyak 213 unit.

“Dengan adanya undang-undang baru ini, diharapkan ada perubahan dan kemajuan bagi koperasian di tanah Papua. Kami harapkan ada perkembangan yang baik bagi kopersi, dan undang-undang baru inipun bukan saja disosialisakan di tingkat provinsi, tetapi juga di kabupaten/kota,” katanya. (Jubi/Alex)

Editor : MUSA ABUBAR
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DISPERINDAGKOP PAPUA SOSIALISASI UU NO.17