PENJUALAN TANAH HARUS SESUAI ATURAN

share on:

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka. Jubi/Ans

Merauke (9/5)–Penjualan tanah yang dilakukan oleh siapapun, harus taat asas dan sesuai dengan aturan hukum. Tidak bisa dilakukan secara sepihak antara penjual dan pembeli. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke siap melakukan fasilitasi guna dilakukan transaksi jual beli. Jika antara pembeli- penjual melakukan transaksi secara diam-diam dan kemudian terjadi persoalan, jangan mempersalahkan pemerintah.

Hal itu disampaikan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka saat ditemui tabloidjubi.com  Kamis (8/5). Dikatakan, tidak ada larangan bagi siapa saja untuk menjual tanah. Tetapi diharapkan agar harus sadar bahwa untuk menjual itu, ada aturan mainnya dan perlu  ditaati oleh semua orang. Tanah boleh menjadi hak ulayat orang asli, tetapi negeri ini dilindungi  undang-undang serta dikuasai negara. Sehingga wajib harus dipatuhi dan dijalankan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Merauke menegaskan kembali bahwa jika  tanah yang telah dikuasai bertahun-tahun oleh pemerintah demi kepentingan umum, tidak bisa dipatok sebagai milik pribadi. “Kita harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Tidak dengan serta merta mengambil langkah atau inisiatif sendiri,” pintanya.

Dicontohkan,  beberapa bangunan usaha di Jalan Ahmad Yani itu, tidak diperkenankan untuk adanya kegiatan. Karena itu masih badan jalan dan merupakan tanah negara.

“Memang beberapa waktu lalu saya telah memberikan instruksi kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)untuk melakukan penertiban. Karena tidak diizinkan untuk adanya aktivitas di daerah tersebut,” tandasnya.
Dijelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan fasilitasi jika adanya transaksi jual tanah yang dilakukan oleh masyarakat. Silakan datang dan dikonsultasikan dengan baik-baik. Pada prinsipnya, pemerintah akan selalu membantu sekaligus mencarikan jalan keluar terbaik. Sehingga kemudian, tidak terjadi permasalahan yang merugikan salah satu pihak. (Jubi/Ans)

Editor : dominggus a mampioper
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PENJUALAN TANAH HARUS SESUAI ATURAN