KAPOLRI: PERLU KEBERANIAN TANGANI KASUS KORUPSI DI PAPUA

share on:
Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo (Jubi/Levi)

Sentani, 13/5 (Jubi) – Kapolri Jenderal Polisi, Timur Pradopo mengklaim, terkait kondisi geografis Papua berbeda dibanding wilayah lain, sehingga perlu keberanian, termasuk juga di dalamnya biaya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

“Saya kira sudah ada beberapa perbaikan anggaran, terutama di tahun 2013 ini terkait masalah penyelidikan khusus tindakan pidana korupsi,” katanya dalam Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Papua, di Traveller Hotel, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (13/5).

Melalui pelatihan bersama untuk peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua, yang merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersma antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI, dengan mekanisme yang diselenggaran pimpinan KPK, kata Timur, tentunya nanti saling mendukung. “Apabila Polisi kekurangan, KPK ada anggaran,” jelasnya.

Menurut Timur, mungkin bukan hanya anggarannya saja, tapi juga sekaligus bantuan teknis yang memang diperlukan untuk penanganan penyidikan kasus tindakan pidana korupsi. “Intinya kesulitan ada, tapi upaya juga ada. Kemudian dikerja samakan dan mudah-mudahan ini menjadikan upaya dan hasil yang lebih maksimal,” katanya.

Sedangkan komitmen bagaimana tak melakukan korupsi, kata Timur, bukan hanya karena penegakan hukum saja, tapi pencegahan juga perlu dilakukan. “Saya kira sinergis antara pencegahan dan penegakan hokum sangat diperlukan. Kemudian KPK memberikan peningkatan kemampuan ke penyidik, baik dari Kejaksakan, Polri, BPK dan BPKP, itu bagian komitmen tadi,” katanya.

Selain itu, kata Timur, pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana korupsi tentu juga dibutuhkan kerjasama dari semua masyarakat dan dari semua yang punya komitmen tentang pemberantasan korupsi.

“Saya kira, itu yang harus selalu ditingkatkan. Sebab tak mungkin KPK, Polri, atau Kejaksaan bisa tangani sendiri, perlu kerjasama seluruh masyarakat. Sehingga langkah-langkah harus dioptimalkan, baik pencegahan maupun penegakan hukum yang ada di tanah Papua khususnya,” jelasnya. (Jubi/Levi)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KAPOLRI: PERLU KEBERANIAN TANGANI KASUS KORUPSI DI PAPUA