MAHASISWA PAPUA DI AUSTRALIA KECAM TINDAKAN BRUTAL APARAT KEAMANAN INDONESIA

share on:
Aki mahasiswa Papua di luar Papua (Dok. Jubi)

Pernyataan Pers
8 Mei 2013

Perhimpunan Mahasiswa Papua di Australian Capital Territory (ACT) dan Forum SeTARA mengecam penembakan yang menewaskan masyarakat sipil Papua menjelang peringatan peralihan administrasi West New Guinea (sekarang dikenal sebagai Papua) dari UNTEA ke NKRI pada tanggal 1 Mei 1963.

Kami, mahasiswa Papua di ACT dan Forum SeTARA mengecam tindakan brutal yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia kepada masyarakat sipil Papua dalam perayaan 50 tahun integrasi Papua ke Indonesia di Sorong, Biak, Timika dan ibukota provinsi Jayapura. Setelah adanya pelarangan untuk peringatan 1 Mei yang dikeluarkan secara resmi oleh Kapolda Papua dan gubernur Papua, operasi gabungan POLRI dan TNI mengerahkan tindakan kekerasan dalam upaya membatasi kebebasan berbicara dan berkumpul bagi masyarakat Papua. Di Sorong, operasi gabungan melakukan penembakan yang menewaskan dua warga Papua: Bp. Abner Malagawak (22) dan Bp. Thomas Blesia (22). Tiga orang lainya mengalami luka serius dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis yaitu: Ibu Salomina Klaibin (42), yang baru saja meninggal tanggal 6 Mei 2012, Bp. Herman Lokden (18), dan Bp. Andreas Safisa (24). Tujuh orang lain telah ditangkap dan ditahan. Di Jayapura, operasi gabungan membubarkan dengan paksa masyarakat yang berkumpul disekitar makam tokoh pemimpin Papua, Theys Eluay. Tidak ada yang dilaporkan terluka tetapi aksi penembakan oleh aparat memicu ketakutan dan kemarahan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Di Biak, polisi menangkap dan menahan 15 orang setelah mengibarkan Bendera Bintang Kejora tetapi tidak ada dakwaan dijatuhkan. Di Timika, polisi menangkap, menahan dan diduga menyiksa 15 orang. Berbeda ditempat lain, perayaan 1 Mei di Nabire berjalan dengan damai.

Peristiwa tragis ini mengingatkan situasi Papua 50 tahun yang lalu. Pemerintah Indonesia melalukan tindakan brutal yang sama kepada para pendahulu kami saat mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap integrasi Papua dari Belanda ke UNTEA yang pada akhirnya jatuh ke Indonesia melalui Perjanjian New York tahun 1962. Kami mengakui adanya berbagai perbedaan tafsir sejarah yang belum terselesaikan baik antara masyarakat Papua, pemerintah Indonesia, sejarawan dan para ahli hukum. Tafsiran-tafsiran berbeda tersebut seharusnya diselesaikan melalui dialog, bukan melalui tindakan kekerasan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa setelah setengah abad Papua menjadi bagian NKRI, kebebasan untuk berbicara dan hak untuk berkumpul di Papua tidak dilindungi negara meskipun undang undang HAM dan konvensi HAM internasional secara sah berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah Indonesia untuk:
1.    Meminta pertanggungjawaban para pelaku dan semua pihak yang terlibat, termasuk diantaranya: Kapolda Papua, Pangdam XVII/Trikora serta Gubernur Papua.
2.    Menuntut agar Kapolda Papua, Pangdam XVII/Trikora dan Gubernur Papua untuk meminta maaf secara publik untuk tindakan inkonstitusional mereka dalam pembatasan hak-hak sipil dan politik masyarakat Papua.
3.    Meminta kompensasi dan reparasi untuk para korban tindakan kekerasan operasi gabungan TNI dan Polri.
4.    Meminta Komisi Nasional HAM untuk melakukan investigasi dan melaporkan hasil penyelidikan ke publik.
5.    Memulai perundingan damai dengan masyarakat Papua yang diwakili oleh Tim Juru Runding Papua.
6.    Mengundang mekasime HAM PBB, dan mengijinkan akademisi dan wartawan internasional untuk berkunjung dan meneliti Papua dimana hasil kajian yang mendalam disajikan kepada masyarakat nasional dan internasional.

Kami menyambut baik pernyataan publik dari Komisaris Tinggi HAM PBB, Madame Pillay, oleh karena itu kami meminta agar masyarakat internasional untuk:
1.    Mendesak pemerintahan Presiden Yudhoyono agar semua pihak yang terlibat dalam kekerasan di Papua dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka di muka hukum.
2.    Mendorong terlaksananya perundingan damai seperti yang dinyatakan oleh Presiden Yudhoyono secara publik sebagai cara untuk menemukan penyelesaian damai untuk konflik tak terselesaikan yang paling panjang di wilayah Pasifik, seperti yang telah beliau capai untuk Aceh.

Kontak Media

Frederika Korain (+61-426598504)
Sri Lestari Wahyuningroem (+ 61-404806184)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  MAHASISWA PAPUA DI AUSTRALIA KECAM TINDAKAN BRUTAL APARAT KEAMANAN INDONESIA