KONFLIK NDUGA, HARUSNYA DISELESAIKAN DI HONAI

share on:
Logo Kabupaten Nduga (Ist)

Jayapura, 3/6 (Jubi) – Kabupaten Nduga yang awalnya memiliki delapan distrik dimerkarkan menjadi 32 distrik berdampak kepada penetapan daerah pemilihan, penetapan jumlah pemilih dan kursi anggota DPRD Pemilu 2014. Sehingga berujung kepada perang saudara di Kabupetan Nduga. Akibatnya, dikabarkan ada tujuh korban jiwa.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga Se-Indonesia (IPMNI) Ronald Lokbere ke wartawan di Kantor Dewan Adat Papua, di Expo Waena, Kota Jayapura, Papua, Senin (3/6). “Waktu delapan distrik, dua daerah pemilihan (dapil), 53.701 jiwa Daftar Pemilih Tetap (DPT), 20 kursi legislatif mengalami perubahan tiga dapil, 119.964 jiwa DPT dan 25 kursi anggota legislatif,” jelas Ronald.

Sehingga, kata Ronald, perubahan ini menimbulkan pro-kontra pihak eksekutif dan legislatif. “Beberapa anggota DPRD pimpinan Ronald Kelnea dan Paulus Ubruangge tidak menerima perubahan dengan alasan tidak pernah menyetujui perubahan itu, tidak tahu menahu dasar hukumnya,” tuturnya.

Kotroversi ini, menurut Ronald, melahirkan perang antar kelompok sejak Maret 2013 hingga akhir Mei 2013, yang menelan beberapa korban jiwa. “Sejak perang dimulai, sudah ada tujuh orang meninggal, puluhan orang terluka dan rumah terbakar habis,” tuturnya.

Menurut Ronald, korban jiwa itu akibat kontroversi kepentingan pihak legislatif dan eksekutif yang tidak pernah mengawal pembangunan dengan hukum yang jelas. “Kemudian kepala daerah tidak pernah mau melihat persoalan yang terjadi dengan mempertahakan yang ditetapkannya disela-sela korban berjatuhan,” katanya.

Akibat sikap bertahan yang tak menyelesaikan persoalan, Ronald mengajak kedua bela pihak menyelesaikan persoalan dengan baik. “Kami meminta DPRD dan Bupati Kabupaten Nduga menyatukan presepsi pembagian dapil, DPT dan jumlah kursi di DPRD pada pemilihan legislatif 2014 nanti dan mendamaikan masyarakat yang bertikai,” jelasnya.

Selain itu, kata Ronald, pihak penegak hukum diharapkan tak menahan aktor utama dari konflik seperti DPRD dan Bupati Nduga, sebab dikuatirkan konflik ini akan menjadi tak bertuan dan memicu konflik yang lebih massif. “Kami berharap pihak penegak hukum dan pemerintah provinsi memediasi penyelesaian damai, serta menyatukan presepsi atas kontroversi ini,” tegasnya.

Pemerhati Hak Hidup Orang Papua, Markus Haluk, mengharapkan pihak DPRD dan kepala daerah setempat tampil sebagai pimpinan pemerintahan di daerah dibanding sebagai kepala perang dan lalu mendamaikan warga yang bertikai. “Bupati harus melihat dua kubu warga yang perang sebagi rakyatnya, lalu menyelesaikan masalah. Kami harap masalah di ini dibawa ke honai untuk diselesaikan secara adat,” ujarnya. (Jubi/Mawel)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KONFLIK NDUGA, HARUSNYA DISELESAIKAN DI HONAI