KESBANGPOLINMAS GELAR FGD INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

share on:
Suasana Kegiatan FGD Indeks Demokrasi Indonesia (Jubi/Alex)

Jayapura, 25/6 (Jubi) –  Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Provinsi Papua, menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia, melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pusat Statistik daerah setempat, bertempat di Hotel Sahid Entrop Jayapura, Selasa (25/6).

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elieser Renmaur saat membuka FGD mengatakan, dilaksanakannya FGD adalah untuk mengetahui sejauh mana pemerintah bersama rakyat melaksanakan demokrasi dengan pengukuran dari barometer serta indikator-indikator kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi yang ada di wilayah paling timur di Indonesia ini.

“Perlu kita pahami, suasana kehiduan demokrasi dalam negara Indonesia, sangat meningkat dan semakin dirasakan oleh masyarakat, baik tingkat nasional maupun ditingkat daerah dalam berbagai sektor kehidupan. Kita sangat berharap, tujuan utamanya adalah meningkatnya partisipasi rakyat dalam memperjuangka tuntutan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk pada aspek lain yang mempengaruhi kehidupan rakyat untuk kebebasan, berpendapat, berkumpul dan berekspresi, tetapi perlu disertai tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Indonesia,” katanya.

Dijelaskannya, tugas indeks demokrasi Indonesia di Papua memberikan ukuran capaian sejauh mana aksestabilitas berdemokrasi rakyat bersama dengan pemerintah di daerah melalui FGD kita dapat menghimpun dan mengola data seberapa banyak peranan rakyat terhadap kehidupan demokrasi dengan mengedepankan kebebasan sipil.

“Untuk itu, penting dikaji berbagai aspek variabel dan indikator-indikator yang sangat mempengaruhi kebebasan berdomokrasi. Oleh karena itu,  FGD ini adalah momentum untuk merekonstruksi pola apa yang sesungguhnya digunakan dalam melaksanakan kebebasan demokrasi yang baik,” jelasnya.

Dikatakannya, sangat penting diketahui, Indonesia sekarang ini, termasuk negara yang sangat demokrasi dan menghargai hak-hak dan kebebasan sipil sama dengan negara maju yang menganut demokrasi modern seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan Korea.

“Tentu kita pahami, karakteristik dan budaya negara masing-masing sangat berbeda, sehingga iut memperngaruhi budaya dan kebebasan demokrasi itu sendiri. Disadari, ideologi kita Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar negara untuk pengaman bangunan dan etika berpolitik di Indonesia wajib berpedoman terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945. Sehingga demokrasi yang kita harapkan adalah konstruksi demokrasi yang sesuai dengan ideologi dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Menanggapi itu, dirinya akan selaraskan regulasi aturan-aturan Otonomi Khusus yang masih mempunyai kelemahan dan multi tafsir, pembangunan infrastruktur untuk sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur jalan yang menghubungkan dari kabupaten ke kabupaten lainnya.

“Konsep berfikir kita saat ini harus riil, berapa jumlah sekolah dan rumah sakit yang akan kita dibangun, termasuk infra jalan serta berapa banyak orang Papua secara presentatif dan kuantitatif sebagai hasil dari pembangunan itu. Sehingga rakyat percaya, pemerintah serius membangun dan mengelola pemerintahan di Papua. Untuk melaksanakan program ini, dibutuhkan pula situasi dan ketentraman wilayah yang cakup, termasuk pembangunan demokrasi sebagai faktor penyokong utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan di Papua,” katanya. (Jubi/Alex)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KESBANGPOLINMAS GELAR FGD INDEKS DEMOKRASI INDONESIA