PAPUA, KORBAN dari POLA “BAPAK BAWA HADIAH” (BBH)

share on:
Ilustrasi

Oleh : Theo van den Broek

Jayapura, 29/06 (Jubi) – Seusai kunjungan Gubernur pada Bapak Presiden bulan Mei, dengan semangat Gubernur menyatakan bahwa pertemuan sangat bagus. Bp Presiden menyetujui OTSUS PLUS dan akan kunjungi Papua bulan Agustus sambil membawa hadiah untuk Papua. Pertama kalinya kita dapat mendengar istilah OTSUS PLUS dan dalam komentar Gubernur tidak menjadi jelas apa yang dimaksudkan secara konkrit. Namun demikian Otsus Plus itu sudah perlu rampung dikerjakan sebelum 17 Agustus, kunjungan Presiden. Apalagi disiarkan berita bahwa Bp Presiden akan memberikan grasi kepada Napol/Tapol di Papua. Pendeknya, Bp Presiden akan membawa hadiah buat bangsa Papua, dan kita semua diandaikan mengucapkan terima kasih.

Lazimnya kalau kita dibawa hadiah, kita senang dan bergembira. Namun semangat Gubernur seusai kunjungan di Jakarta disambut di Papua dengan nada agak dingin. Ternyata segala macam “hadiah yang akan dibawa Presiden” disambut dengan kurang gembira. Para Tapol menyatakan bahwa akan menolak grasi yang mau diberikan, karena mereka menilai bahwa mereka tidak pernah salah, maka grasi artinya apa? Kalau mau mohon maaf, ya masih dapat diterima.

Beberapa bulan yang lalu seorang anggota DPR RI (utusan Papua) mengusulkan suatu hadiah lain lagi, dimana disarankan supaya selama tahun istimewa ini, yakni 50 tahun pengintegrasian Papua dalam NKRI, Papua diberikan hadiah sebagai tanda syukuran berupa persetujuan atas semua pemekaran yang telah diajukan. Ternyata anggota DPR ybs kurang menyadari bahwa sebagian besar masyarakat asli di pelosok-pelosok menjadi korban dari kebijakan pemekaran sampai kehilangan akses pada suatu pelayanan dasar yang layak (kesehatan, pendidkan, ekonomi).

Hadiah terbaru, yakni Otsus Plus, dinilai pelbagai pihak sebagai suatu ‘sarana politik’melulu yang tidak memiliki suatu legitimasi di tempat sasarannya, yakni Papua. Dasar hukumnya apa? Kepentingannya siapa? Evaluasi Otsus bagaimana? Yang menentukan isi “Plus” itu, siapa? Apalagi dalam dua bulan dikerjakan rampung; bagaimana bisa? Katanya Gubernur bahwa lebih banyak wewenang akan diberikan kepada daerah. Artinya apa? Apalagi kalau pada saat yang sama ruang gerak demokratis di Papua dibatasi secara sangat jelas dan secara sistematis. Bandingkan saja ungkapan wakil Bupati Jayapura bertempat di kantor Kapolda, dimana beliau menyatakan bahwa,  “kami sudah perintahkan Dinas Sosial dan P dan P Kab Jayapura untuk menginventarisasi mahasiswa yang berhak mendapat bantuan dari Pemkab Jayapura. Tapi bilamana mahasiswa tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang cenderung mengganggu ketertiban umum, tindakan-tindakan bersifat disintegrasi bangsa maka mahasiswa  tersebut kita tak memberikan bantuan”. Dikatakannya, izin unjukrasa yang disampaikan KNPB tak bisa dijamin, maka Kapolres memberikan izin akan diproses Polda. Sebaliknya juga Kapolda memberikan STTP itu akan ditegur Mabes Polri (baca: Bintang Papua, 24 Mei 2013, hlm. 5).

Bukan pertama kali bahwa ‘hadiah’ dari Pusat Pemerintahan disambut dengan dingin. Tawaran UP4B (Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat) sebagai ‘solusi ampuh’ dari awal mulai disangsikan dan ditolak. Apalagi penyerahan kembali Otsus kembali oleh MRP (Juni 2010) kepada Pemerintah Pusat tidak pernah ditanggapi, tidak diambil serius. Sama halnya nasib ‘perjuangan untuk berdialog’, suatu gerakan di Papua yang sangat konstruktif dan terbuka, disambut dengan sangat waspada oleh Pemerintah Pusat sampai pelahan-lahan dikesampingkan dan diganti dengan UP4B, atau namanya “komunikasi konstruktif”.

Ternyata kita berhadapan dengan suatu situasi yang sangat aneh. Semua pihak menyadari bahwa ada masalah-masalah di Papua. Namun dalam persepsinya mengenai isi permasalahan itu, ternyata semua pihak juga sudah tahu apa yang persis masalahnya. Bertanya saja pada Pemerintah Pusat dan jawabannya: Papua perlu disejahterakan, perlu pembangunan ekonomis. Mereka sudah tahu dan segala upaya dari masyarakat Papua untuk menyadarkan pejabat-pejabat di Pemerintah Pusat bahwa persepsi itu keliru, dinilai tidak berlaku, atau malahan dicap ‘melawan pemerintah’ dan/atau ‘melawan negara, alias separatis’. Dari sisi lain suatu ajakan untuk berdialog secara terbuka dan bersama –sama mencari tahu inti masalahnya, sehingga juga solusi yang tepat ditemukan bersama, diwaspadai sampai disingkirkan, dan diganti dengan “membawa hadiah”.

Hadiah-hadiah itu sebenarnya menunjukkan sikap ‘mau menutupi persoalan’,’ mau menenangkan anak-anak’ tanpa berani untuk masuk kedalam suatu upaya jujur dan sejati untuk akhirnya bersama membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Maka pola “Bapak Bawa Hadiah” (BBH) sudah menjadi suatu gejala adanya sikap “menutupi diri”. “Menutupi diri” karena tidak berani dan/atau berdaya menghadapi masalah yang sebenarnya dan mencari solusinya yang tepat, sehingga diganti saja dengan upaya ‘mengambil hati’ secara kurang tepat, dan sesuai dengan selera serta persepsi sepihak saja, yakni, pihak yang membawa hadiah. Ibarat seorang ayah yang tidak tahu dan/atau tidak berani berbicara dengan puterinya yang sedang berpacaran dengan orang yang kurang disukai/disetujui oleh ayah. Maka, beliau terus ‘memanjak’ (membawa hadiah) bagi puterinya dengan harapan bahwa puterinya akhirnya melepaskan jodohnya yang tidak disukai ayah. Sedangkan puteri tidak mengharagai hadiahnya dan merasa sangat sedih karena dia menunggu ayahnya membuka suatu pembicaraan/dialog yang bermartabat, dimana kedua pihak saling mengakui jati dirinya sambil mencari saling bertemu hati hingga menemukan jalan keluar yang terbaik. Ayah hanya tahu marah sama anaknya karena ‘kebaikan hatinya’ tidak dipuji. Puterinya menjadi korban “pola BBH”.

“Pola BBH” sangat menutupi jalan menuju suatu solusi di Papua, karena “anak-anak Papua” yang sangat dewasa menyadari dengan cukup tajam bahwa hadiah itu bukan suatu solusi. Perlu dialog disertai sejumlah kebijakan konkrit yang menunjukkan bahwa negara serius dengan meningkatkan keberadaan bangsa Papua. Kebijakan-kebijakan yang perlu diterapkan dengan sangat urgen: [1] menghentikan total pemekaraan di tingkat manapun karena sudah terlalu banyak warga asli Papua dipinggirkan – marginalisasi masal – dan hubungan intern suku serta fam sudah dirusakkannya; [2] mengembangkan suatu pendekatan pembangunan ekonomis yang berpihak pada masyarakat asli daripada mengutamakan investmen-investmen besar-besaran yang hanya meninggalkan masyarakat asli tanpa tanah, kehilangan jaminan makanannya, dan lingkungannya dirusak tak dapat dipulihkan lagi; [3] mengendalikan masuknya jumlah warga migran kedalam wilayah Papua, guna menjaga supaya bangsa Papua tetap merupakan suatu bagian penduduk Papua yang berarti secara kwantitatif maupun kwalitatif di tanahnya sendiri.

Mewujudkan dialog yang bermartabat serta penerapan kebijakan-kebijakan sangat urgen tadi bukan suatu “hadiah” namun suatu ungkapan sejati dari kewajiban Pemerintah untuk menjaga nasib warganya, dan satu-satunya jawaban yang pantas karena memang para warga mempunyai hak dasar diperhatikan demikian. Pengadaan suatu dialog yang terbuka sambil menerapkan sejumlah kebijakan yang mendukungnya dapat menghindari bahwa Papua menjadi korban “pola BBH”, sampai kehilangan jati dirinya.*

Penulis adalah pengamat perkembangan sosial-politik di Papua

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PAPUA, KORBAN dari POLA “BAPAK BAWA HADIAH” (BBH)