MENCARI KEADILAN DIBALIK PEMBANGUNAN PLTA

share on:
Suasana Persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura di Kotaraja, dimanakah keadilan bagi masyarakat pemilik hak ulayat yang menuntut haknya ?? Semoga ada putusan yang terbaik di pengadilan (Jubi/Eveerth)

Jayapura, 1/7 (Jubi) –  Sehubungan dengan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Genyem  Orya, telah terjadi perampasan hak adat masyarakat Sarmai, sehingga hal ini terus dituntut hingga melalui jalur pengadilan. Namun,  kini telah berjalan hampir satu tahun tiga bulan, belum juga ada kejelasan.

Kampung Sarmai adalah kelompok masyarakat adat yang didalamnya terdapat beberapa suku. Kehidupan suku-suku Sarmai sejak leluhurnya dahulu, secara turun-temurun telah mendiami wilayah Grime Nawa, Kabupaten Jayapura. Maka didalam interaksi sosial dengan masyarakat adat lain disekitarnya, telah disepakati atau ditentukan batas-batas hak petuanan adat masing-masing. Petuanan-petuanan adat tersebut terus dipertahankan hingga saat ini.

Sehubungan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Genyem/Orya, telah terjadi perampasan hak adat masyarakat Sarmai, yang direkayasa oleh bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura ketika itu, Habel Melkias Suwae dan Zadrak Wamebu. Bersama para stafnya. Hal ini terlihat dari berita acara pelepasan hak atas tanah adat, yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Jayapura, dan disodorkan kepada para pihak di kampung Santosa untuk menandatangani surat pelepasan dimaksud.

Padahal secara hukum, lokasi pembangunan PLTA berada dalam petauannan adat atau hak ulayat masyarakat Sarmai. Sedangkan warga dikampung Santosa bukanlah pemilik, mereka hanyalah sebagai pemakai. Sebagaimana diketahui bahwa orang Sarmai yang disebut orang Namlong pada awalnya berada di Wange, suatu kampung tua yang berada di Distrik Unurum Guay, dan pemilik sah atas tanah adat secara turun-temurun, yang terletak di kampung Santosa dan Beneik.

Hal ini diperkuat juga dengan surat putusan hasil rapat 12 suku  Sarmai, nomor : SKEP/01/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang hak milik atas tanah lokasi pembangunan PLTA Genyem, yang ditandatangani oleh 89 ondoafi/kepala suku dari 54 kampung wilayah adat Namblong, Kemtuk dan Gresi.

Diketahui pula bahwa keberadaan kampung Santosa hanyalah sebuah perkambungan relokasi, yang dibuat anggota TNI AD. Pada tahun 1978 pejabat Panglima Kodam XVII/Cenderawasih saat itu Brigjend C.I. Santosa melakukan operasi teritorial, lalu membangun dua pemukiman yaitu Santosa di distrik Unurum Guay dan Suna di distrik Kemtuk Gresi.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukanan ini, maka masyarakat adat Sarmai mengajukan gugatan perdata dan kini sedang dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura. Penggugat menggugat tujuh tergugat, masing-masing: tergugat satu sampai lima adalah para saksi yang menandatangani surat pelepasan tanah, tergugat enam adalah General Manager PT PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua. Berkedudukan di Makasar, dan tergugat tujuh adalah pemerintah kabupaten Jayapura.

Dalam persidangan, para tergugat satu sampai lima mengaku,  bukan pemilik atas tanah yang disengketakan, namun saat itu disuruh tandatangan oleh pihak pemerintah kabupaten Jayapura, jadi mereka menurut aja untuk tandatangan. Sedangkan bagi tergugat enam dan tujuh hingga siaran pers ini dibuat, masing-masing sudah dua kali dipanggil pengadilan namun berhalangan hadir.

Sebelum permasalahan ini dibawah ke Pengadilan, pada suatu kesempatan dialog, pihak PT. PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua dengan penggugat, diakui bahwa pihak PLN telah menyerahkan dana sebesar Rp 90 Milyar lebih kepada pemerintah kabupaten Jayapura ketika itu, selaku panitia pembebas tanah lokasi proyek, selanjutnya seluruh urusan hukum menyangkut pembebasan lahan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah kab. Jayapura.

Dijelaskan dari jumlah dana tersebut Rp. 50 Milyar masuk ke pemerintah kabupaten untuk pembebasan hutan, sementara sisanya untuk pembebasan lahan dan bagi masyarat adat setempat. Demi kepentingan pembangunan di daerah ini, masyarakat Sarmai sangat mendukung proyek PLTA ini. Namun gugatan perdata ke Pengadilan bertujuan agar ada ketetapan hukum yang membatalkan surat pelesan tanah yang bukan dilakukan oleh pemilik hak ulayat. Selanjutnya dikembalikan kepada pemilik yang sah untuk kemudian membuat surat pelepasan baru dengan syarat-sayarat yang disepakati bersama antara pemilik hak ulayat dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebab kalau dibiarkan saja maka secara tidak langsung telah memberi legitimasi bahwa tanah itu milik orang-orang di kampung Santosa, yang sebenarnya bukan. Bila hal seperti itu terjadi maka turut memperkuat konsfirasi yang dibuat oleh mantan bupati dan wakil bupati Jayapura, Habel Melkias Suwae dan Zadrak Wamebu, yang sejak awal tidak memiliki etiket baik terhadap masyarakat adat Sarmai.

Sikap ini terlihat bukan hanya dengan merekayasa pelepasan lahan, tetapi juga menyampaikan informasi bohong ketika itu bahwa telah terjadi pemalangan lokasi proyek PLTA oleh masyarakat Sarmai. Namun kenyataannya hingga saat ini masyarakat Sarmai belum perna melakukan pemalangan seperti dimaksud. Kecuali aksi demo ke DPRD kabupaten Jayapura.

“Gugatan masyarakat pemilik hak ulayat, lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kampung Santosa Distrik Unurumguay Kabupaten Jayapura, terhadap PT. PLN, kini proses persidangannya telah berjalan di Pengadilan Negeri Jayapura kurang lebih satu tahun tiga bulan,” ujar Pemilik Hak Ulayat, Laurens Yaung, ke tabloidjubi.com, usai mengikuti proses persidangan di Pengadilan  Negeri di Kotaraja, Abepura, Kota Jayapura, Senin (1/7).

Dikatakan, alasan gugatan diajukan yaitu telah terjadi kesalahan pembebasan tanah untuk pembangunan PLTA. Sehingga pembayaran ganti rugi tanah salah sasaran atau bukan kepada pemilik hak ulayat. Sebab nama beberapa warga kampung Santosa yang menandatangani surat pelepasan tanah hanyalah orang yang numpang tinggal dan menggarap di daerah tersebut.

“Para penggugat yang terdiri dari 12 (dua belas) suku Sarmai, selaku pemilik hak ulayat yang sah, pada dasarnya mendukung  pembangunan PLTA dimaksud. Namun pihaknya hanya menuntut keadilan atas hak mereka. Untuk itulah diharapkan Majelis Hakim yang memimpin persidangan dapat bersikap objektif melihat fakta kebenaran dalam kasus ini,” harapnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pada persidangan tanggal 24 Juni lalu sesuai agenda sidang yang dijadwalkan adalah mendengar putusan Majelis Hakim. Namun para penggugat harus kecewa, karena ternyata Majelis Hakim keluar dari agenda yang telah ditetapkan, dan merubah agenda persidangan yaitu mendengar keterangan pihak PT. PLN selaku tergugat.

“Kontan saja hal ini mendapat protes dari tim kuasa hukum penggugat. Sebab pihak PT. PLN pada awal-awal persidangan, ketika kasus ini bergulir dipengadilan, pihak PT. PLN selaku tergugat sempat hadir dalam persidangan. Sehingga tahu kalau pihaknya sedang berurusan di Pengadilan Negeri Jayapura. Namun dalam sidang-sidang berikutnya, meskipun telah diberikan surat pemberitahuan, mereka tidak perna hadir,” paparnya.

Majelis Hakim memutuskan utntuk persidangan tetap berjalan, tanpa terpengaruh dengan ketidak hadiran perwakilan PT. PLN. Tim kuasa hukum pada kesempatan ini meminta ketegasan Majelis Hakim sesuai keputusannya dalam persidangan sebelumnya bahwa tidak lagi memberi kesempatan kepada pihak tergugat PT. PLN karena lalai terhadap proses persidangan. Sidang akhirnya ditunda oleh Majelis Hakim, hingga hari Senin Tanggal 01 Juli 2013, bertempat di ruang sidang yang sama. Sementara perkara ini lansung ditangani dengan kuasa hukum untuk masyarakat atas nama Harry Maturbongs, yang berharap putusan pengadilan dapat terjadi seadil – adilnya bagi kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat.

Sementara dari hasil sidang yang berjalan  pada Senin (1/7), akhirnya tidak membuahkan keputusan, melainkan ditunda lagi hingga 14 hari, yang mana masih ada perusahan lain, selain Pemerintah Kabupaten Jayapura yang terlibat dalam proses tersebut.  (Jubi/Eveerth Joumilena)

Tags:
Editor : MUSA ABUBAR
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  MENCARI KEADILAN DIBALIK PEMBANGUNAN PLTA