INI REKOMENDASI KOALISI TERKAIT PUTUSAN MK

share on:
ILUSTRASI MASYARAKAT ADAT PAPUA (kepadamu.com)

Jayapura, 3/7 (Jubi)Koalisi Masyarakat Sipil untuk Masyarakat Adat di Tanah Papua mengeluarkan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang diterima tabloidjubi.com di Kantor pt. PPMA, Abepura, Jayapura, Rabu (3/7).

Putusan MK 35 memberikan penguatan pada UU Otonomi Khusus Papua yang berimplikasi pada pengakuan mutlak hak atas wilayah adat Masyarakat Papua atas tanah dan sumber daya alam (SDA). Khususnya untuk kehutanan, berdasarkan SK Menhutbun No. 891/Kpts-II/199 yang secara jelas terlihat bahwa kawasan hutan dan perairan (TGHK) Pulau Papua adalah 42.224.480 ha dan terindikasi bahwa luas kawasan hutannya adalah 40.546.360 ha atau menutupi 96% luas wilayah Tanah Papua.

Masyarakat Papua dengan hak atas tanahdan SDA-nya hidup mendiami keseluruhan kawasan hutan ini dan sering kali menjadi objek yang dirugikan dari kebijakan pengelolaan hutan. Data terakhir menurut RTRWP Papua 2011-2031 bahwa sekitar 2,337 kampung di Provinsi Papua berada dalam kawasan hutan (84%). Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, BPS dan Dephut (2009) memberikan informasi bahwa sekitar 718 kampung atau 59% berada dalam kawasan hutan.

Untuk itu, kami merekomendasikan kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan sebagai berikut:
1. Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat
a. Segera menindaklanjuti keputusan MK dengan Amar Putusan poin 2. “Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”
b. Membuat peraturan gubernur sebagai amanat untuk bupati/walikota melakukan percepatan penataan dan pengakuan batas wilayah adat di wilayah administrasi masing-masing.
2. Bupati/walikota Provinsi Papua dan Papua Barat
a. Segera melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan masyarakat adat di wilayah administrasinya untuk melakukan pemetaan batas wilayah adat;
b. Segera menyusun draft peraturan daerah yang memuat pengakuan hak atas wilayah adat.
3. Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB)
a. Segera menyiapkan mekanisme registrasi keberadaan masyarakat adat dab wilayah adatnya;
b. Segera melakukan inventarisasi tanah ulayat dan mendorong masyarakat adat untuk melakukan pemetaan wilayah adat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat
c. Segera melakukan rancang bangun system perlindungan hak;
4. DPRP dan DPRPB di Tanah Papua
a. Segera melakukan revisi Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dan perdasus lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dasar masyarakat adat Papua;
b. Segera menyusun dan menetapkan tata cara registrasi wilayah masyarakat adat Papua.
5. Lembaga Adat atau Dewan Adat atau Institusi Masyarakat Adat di Tanah Papua

Masyarakat adat melalui kelembagaan adat melakukan konsolidasi diri baik inter dan antar masyarakat adat untuk memperkuat posisi dan melakukan pemetaan batas-batas wilayah adat; Pers Release ini dikeluarkan oleh pt. PPMA Papua, Foker LSM di Tanah Papua, JERAT Papua, TIKI Papua, YALI Papua, YPMD Papua, Samandha, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), YADUPA, ICS Papua, YBAW Wamena. (Jubi/Aprila Wayar)

Editor : MUSA ABUBAR
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  INI REKOMENDASI KOALISI TERKAIT PUTUSAN MK