DPR PAPUA DUKUNG PEMBELIAN PESAWAT

share on:
Tampak aktivitas penerbangan di Bandara Mozes Kilangin Kota Timika, bandara ini juga melayani beberapa penerbangan ke wilayah pedalaman di Papua (Jubi/Eveerth)

Jayapura, 15/7 (Jubi) – Rencana Pemerintah Provinsi Papua  untuk membeli pesawat, mendapat dukungan dari Komisi D DPR Papua yang membidangi bidang pembangunan dan infrastruktur.

Komisi ini meminta hal tersebut segera direalisasikan karena jasa transportasi di Papua sangat mahal.

“Kami di Komisi D terus mendesak agar draft MoU kontrak berjamaah yang selama ini dikerjakan oleh Dinas Perhubungan dan Staf dari Badan Pengelolaan keuangan daerah untuk segera menyelesaikan itu, agar DPRP dan gubernur menandatangani hal itu,” ujar Ketua Komisi D DPR Papua Yan P Mandenas, kepada wartawan di Jayapura, Senin (15/7).

“Kami sudah lapor pak gubernur dan sudah disetujui. Sekarang kami butuh draftnya, dimana kalau sudah di tanda tangani oleh Gubernur maka pembelian pesawat untuk tahap awal kita bisa ke Kanada untuk deposit dengan anggaran Rp. 15 milliar yang tersedia,” ungkapnya.

Dikatakan, dalam induk APBD 2014, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Papua. Jika gubernur juga sudah mendukung itu, maka bisa anggarkan Rp. 100 milliar untuk membayar dua unit pesawat dulu yang didatangkan untuk melayani wilayah pedalaman. Minimal satu di parkir di Timika dan satu unit di Jayapura. Untuk masuk ke wilayah pedalaman di Papua.

“Hal ini tentunya  agar bisa mengatasi tingkat kemahalan harga transportasi udara yang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, disisi lain mendesak Pemerintah Provinsi Papua agar tahun ini segera melakukan pengadaan pesawat jenis twin otter yang akan melayani wilayah pedalaman Papua,” tuturnya.

Yan Mandenas menilai, minimal  harus ada dua unit jenis twin otter untuk melayani pedalaman terlebih dahulu. “Walaupun target kita bisa meningkat menjadi 10 unit dan saya pikir uang Otsus ini daripada kita taruh banyak – banyak, kita beli transportasi saja,” ucapnya.

Dari informasi yang diterima, satu unit pesawat seharga Rp. 60 milliar. Namun Pemprov Papua akan menyicilnya dengan uang muka Rp. 15 milliar.  Sedangkan jika  dibeli tiga unit kurang lebih sekitar hampir Rp. 180 milliar.

“Saya pikir kalau kita anggarkan sekitar Rp. 200 milliar, maka bisa mencukupi untuk pembelian pesawat. Sehingga  di tahun 2014, sudah bisa tersedia tiga unit pesawat untuk melayani wilayah pegunungan. Ini kan sudah meringankan beban,” katanya.

Ketika ditanya terkait manajemennya, Yan Mandenas menjawab, untuk pengelolaannya, maka harus dengan manajemen yang sehat dan bebas dari intervensi siapapun.

“Misalnya kalau pemerintah menggunakan pesawat tersebut, maka wajib dibayar sesuai dengan ketentuan yang ada.  Demikian juga dengan masyarakat gunakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini supaya kita punya barang ini bisa bertahan dan berfungsi lama. Sehingga tidak menimbulkan beban untuk pengadaan maintenance dan lainnya,” tandasnya.

Menanggapi pembelian pesawat, salah satu warga masyarakat Papua, Alfred Wally mengaku, sangat senang jika nantinya pemerintah bias merealisasikan hal tersebut, sebab tingkat kemahalan di Papua sangat tinggi, apalagi wilayah – wilayah pedalaman Papua yang masih harus di jangkau dengan jalur transportasi udara.

“Saya kira ada kemajuan dengan dana Otonomi Khusus yang besar lalu pemerintah daerah membeli pesawat, dengan demikian mengurangi beban kemahalan yang masih kini dirasakan oleh masyarakat Papua,” harap pria asal Jayapura ini. (Jubi/Eveerth)

Editor : MUSA ABUBAR
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPR PAPUA DUKUNG PEMBELIAN PESAWAT