DPR PAPUA AKAN BUAT PERDA KEAGAMAAN

share on:
Anggota Komisi E DPR Papua, Ananias Pigay. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 16/7 (Jubi) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua akan membuat Peraturan Daerah (Perda) keagamaan. Anggota Komisi E DPR Papua yang membidangi pendidikan, kesehatan, olahraga dan agama, Ananias Pigay mengatakan, ada beberapa hal yang nantinya diatur dalam Perda tersebut.

“Salah satu yang nantinya diatur dalam Perda ini adalah hari raya keagaamaan setiap agama. Jadi setiap hari raya itu tidak boleh ada kativitas masyarakat secara umum. Misalnya kerja bakti atau kegiatan pemerintah, swasta dan lainnya. Termasuk hari Minggu karena itu hari ibadah umat Kristen,” kata Ananias Pigay, Selasa (16/7).

Menurutnya, Perda keagamaan ini nantinya akan diberlakukan di seluruh wilayah Papua tanpa terkecuali. “Ya diberlakukan diseluruh wilayah Papua. Ini sebagai toleransi antar umat beragama yang ada di Papua. Kami hanya ingin agar semua orang dapat menghormati hari keagamaan. Tapi kami masih menggodok Raperdanya,” ujarnya.

Ia mencotohkan, di Bali setiap hari raya Nyepi tidak ada kativitas masyarakat secara umum. Bahkan maskapai penerbangan pun tidak melayani penerbangan dihari tersebut.

“Kami mencoba melakukannya juga di Papua. Seperti hari Minggu, diharapkan tidak ada kegiatan dan hari ini dapat dijadikan hari dimana masyarakat khususnya umat Kristiani sepenuhnya beribadah. Tapi tidak hanya hari Minggu, hari keagamaan lainnya juga kami berharap agar diberikan waktu khusus. Misalnya hari raya saudara kita yang muslim, hindu dan budha,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua, Max Mirino mengatakan, untuk tahun ini pihaknya menggunakan sistem periodesasi kuartal atau empat bulanan dalam menyelesaikan Raperdasi/Raperdasus.

“Tapi berapa jumlahnya, itu tergantung kemampuan kita. Yang jelas harus ada. Tidak bisa tidak. Mei hingga Agustus itu satu kuartal lagi, dan harus ada yang selesai. Empat bulan sisa, September sampai Desember harus ada lagi yang selesai,” kata Max Mirino.

Menurutnya, dengan begitu Baleg bisa mengetahui berapa Raperdasi/Raperdasus yang diselesaikan setiap tahunnya. Sistem yang sama akan dilakukan tahun 2014 mendatang.

“Jadi kita periodesasi dia seperti itu. Lalu kan kita tidak begitu. Ada yang diangkat kita bahas dan tinggal lama, baru akan diangkat lagi kita sudah lupa seperti apa pembahasannya. Untuk itu kita pakai priodesasi setiap empat bulan kita fokus yang mana saja,” ujarnya. (Jubi/Arjuna) 

Tags:
Editor : DOMINGGUS A MAMPIOPER
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPR PAPUA AKAN BUAT PERDA KEAGAMAAN