KEPALA SKPD WAJIB HADIRI HEARING DPRP

share on:
Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe (Jubi/Alex)

Jayapura, 16/7 (Jubi) – Melihat kurang harmonisnya hubungan kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dengan Pemerintah Provinsi Papua mendapat tanggapan dari Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe. Dimana di era kepemimpinannya bersama Klemen Tinal, seluruh Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) diminta untuk selalu hadir di setiap hearing atau dengar pendapat DPRP.

“Wajib hukumnya pimpinan SKPD untuk hadir di dengar pendapat DPRP. Tidak boleh lagi mengutus stafnya atau pejabat eselon dibawahnya untuk mengikuti itu. Hal ini penting dilakukan agar hubungan harmonis antara pemerintah provinsi dengan DPR bisa tercipta,” kata Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura Selasa (16/7).

Menanggapi itu, Gubernur tegaskan, saat ini dirinya ingin menyelesaikan masalah-masalah klasik yang muncul antara DPRP dengan pemerintah. “Selama ini DPR beranggapan ada kecurigaan terhadap pemerintah daerah karena dianggap APBD Papua dibahas di DPR lain, di pmerintah lain. Itu yang sudah bertahun-tahun dicurigai oleh DPRP, bahkan menurut mereka ini kenyataan yang terjadi selama ini,” tegasnya.

Dikatakannya, apapun yang disampaikan DPR semuanya sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, karena mereka dipilih oleh rakyat. “Apa yang disampaikan DPR sesuai dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat, apakah itu melalui kunjungan kerja mereka maupun di lembaga ini. Itu yang harus kita sinkronkan mana yang menjadi urgend yang disampaikan oleh DPR dan mana yang menjadi visi dan misi. Tentu tidak keluar dari visi dan misi program kita,” tambahnya.

selain itu, lanjut Gubernur, memberi bobot dan penguatan yang lebih jelas keberadaan lembaga ini. “Kalau DPR. MRP dan Gubernur sudah bersatu, saya pikir ini bobot yang luar biasa. Sehingga Gubernur tidak jalan sendiri, DPR juga tidak jalan sendiri, begitu juga dengan MRP. Kalau kita sudah sepakat bersatu membangun hubungan ini, saya pikir kita akan lebih kuat, solid dan apapun program yang kita buat bisa saling pahami. Intinya pada kesejahteraan rakyat,” tukasnya.

Persoalan-persoalan klasik lainnya adalah selama ini eksekutif banyak disurati berbagai persoalan yang belum diselesaikan, seperti rumah sakit dan lainnya, tetapi rupanya tidak ditanggapi serius oleh eksekutif.

“Oleh karena itu, kita sudah tegaskan ini menjadi keseriusan pemerintahan yang baru untuk melihat pembenahan-pembenahan yang lebih jelas. Pada prinsipnya semua komisi yang ada di DPR mendukung penuh program pemerintah daerah dan sepakat untuk mempercepat sidang APBD induk,” katanya. (Jubi/Alex)

Tags:
Editor : MUSA ABUBAR
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KEPALA SKPD WAJIB HADIRI HEARING DPRP