INI CATATAN EVALUASI OTSUS PAPUA

share on:
Suasana Diskusi Evaluasi Otonomi Khusus Papua di Tanah Hitam Abepura, kediaman Anggota MRP, George Awi (Jubi/Eveerth)

Jayapura, 17/7 (Jubi) –  Setelah 12 tahun berjalan, Otonomi Khusus Papua belum dilakukan evaluasi, hingga kini dalam kepemimpinan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, sepakat bersama – sama Majelis Rakyat Papua dan stakeholder serta berbagai komponen terkait, melakukan evaluasi yang lansung di gagas oleh MRP bersama semua pihak yang terlibat.

Seperti apa yang terungkap dalam penelusuran, diawali dengan komentar salah seorang  Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), George Awi mengatakan, hingga kini masyarakat Papua belum sejahtera dengan adanya pelaksanaan Otonomi Khusus yang telah berjalan hampir 12 tahun lebih.

“Demikian juga penggunaan dana Otonomi Khusus di Papua belum menyentuh, sebagaimana dapat dilihat dalam Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano, sekitar 50-an miliar namun penggunaan belum nampak,  pertanyaanya dana ini untuk siapa dan kepada siapa , kalau memang untuk masyarakat di kampung – kampung mengapa tidak ada perubahan hingga kini,” ujar Anggota MRP, George Awi, kepada tabloidjubi.com, di Abepura, Selasa (16/7).

Ketika ditanya, siapa yang bertanggungjawab, George Awi yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay ini menjawab, yang bertanggungjawab adalah kita semua tanpa saling menyalahkan, namun yang utama juga adalah perlu adanya sosial kontrol.  “Semua harus bertanggungjawab dan goodwiill dari pimpinan daerah , perlu ada keberpihakan kepada masyarakat Orang Asli Papua,” katanya.

Adapun materi evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat ini meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus di dua provinsi  ditinjau dari kajian Yuridis Undang undang Otsus , kebijakan implementatif  bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM, Sosial  Budaya, Keamanan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pertanahan disertai pengalaman empiris masyarakat adat papua.

Evaluasi terhadap pemanfaatan dana  Otsus mendapat porsi penting, kata George Awi, yang mana dalam evaluasi ini  terkait mekanisme prosedur pengelolaan dan pemanfaatan serta pertanggung jawaban dana Otsus,  termasuk pembagian dan peruntukan dana Otsus.

Dirinya menyoroti, adanya pendataan sensus penduduk orang asli Papua yang belum jelas, sehingga juga berdanmpak pada kebijakan pemerintah untuk lebih tepat sasaran.  “Data yang ada sifatnya umum, tetapi selama ini juga belum terlihat grand design yang jelas, sehingga bisa disinkronkan  dengan jumlah penduduk dengan program untuk lebih tepat kepada masyarakat,” tuturnya.

Dikatakan, jika masyarakat selama ini menilai Otonomi Khusus gagal, karena memang secara kasat mata juga bisa terlihat hal tersebut. “Hasil evaluasi ini akan kami masukan dalam usulan – usulan sesuai dengan kuesioner yang ada dan selanjutnya akan dipresentase kepada MRP pada tanggal 24 – 27 Juli 2013 nantinya,” paparnya.

Diskusi yang berlansung beberapa hari ini, Hadiri dalam diskusi tersebut berbagai perwakilan tokoh masyarakat, aktivis, akademi dan LSM, diantaranyta Hendrikus Ondi, Eddy Ohoiwutun, Rudi Mebri, Nicolaas Jouwe, Fien Jarangga, Henoch Merahabia serta perwakilan MRP adalah George Awi, William Sawaki dan Pdt. Samuel Waromi.

Sebelumnya, MRP Papua dan Papua Barat sepakat lakukan  evaluasi Otsus berperspektif orang asli Papua dengan melibatkan perwakilan orang asli Papua sebanyak tiga orang dari masing masing Kabupaten/Kota di kedua Provinsi.

Dalam pernyataan ini, Ketua MRP, Timotius Murib menegaskan  MRP Papua dan Papua Barat menolak segala bentuk  evaluasi Otsus Papua  perspektif  orang asli  Papua yang dilakukan pihak lain atau pihak yang tak mewakili orang asli papua. “Evaluasi Otsus perspektif orang asli  Papua merupakan tanggung jawab dan wewenang MRP Papua dan Papua Barat sebagai lembaga representatif kulural orang asli papua,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, Undang-Undang 21 tahun 2001 adalah untuk tanah Papua bukan provinsi Papua, itulah sebabnya pemerintah sebagai provinsi induk mendapat kepercayaan dari Presiden untuk menata kembali UU tersebut.   “Tentu itu lahir bukan karena keinginan Pemerintah Pusat, tetapi sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat Papua untuk menata kembali, karena 12 tahun kita melaksanakan UU 21 tentu perlu ada evaluasi. Memang ada yang sudah kita laksanakan, tapi belum sepenuhnya kita laksanakan. Oleh karena itu, sejak saya dan Klemen Tinal dilantik, salah satu yang kita sampaikan kepada Pemerintah Pusat adalah rekonstrusi UU 21 tersebut,” katanya.

Dikatakan,  rekonstruksi UU 21 adalah sangat penting karena UU ini bukanlah suatu kitab suci. Sebab selama perjalanannya 12 tahun kita tidak punya evaluasi.  “Saya anggap penting mendapat tanggapan dari semua stakeholder untuk provinsi Papua, Papua Barat dan Pemerintah Pusat, tiga bulan berjalan pemerintahan di bawah pimpinan saya dan Klemen Tinal kami sudah lakukan langkah-langkah yang luar biasa, Raperdasus dengan menghadirkan 29 bupati dan wali kota,” paparnya.

Ditambahkan, pihaknya meminta pandangan dan pikiran mereka dan draf kita sudah lempar ke rakyat Papua untuk dipelajari dikaji dan didiskusikan. Tentu kita lakukan langkah awal adalah kembalikan kepada MRP karena Pasal 77 UU 21 menyatakan rekonstruksi harus dari rakyat Papua kepada MRP dan diteruskan kepada pemerintah. “Untuk itu, kami berharap teman-teman Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat mendukung penuh dan dibicarakan secara terbuka pada rakyat Papua. Harapan kita adalah 16 Agustus mendatang, Presiden bisa menyampaikan gagasan dan regulasi dan kita berharap rekonstruksi ini membawa harapan bagi rakyat Papua,” tandasnya.  (Jubi/Eveerth)

Tags:
Editor : MUSA ABUBAR
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  INI CATATAN EVALUASI OTSUS PAPUA