KOMISI A DPR D KOTA JAYAPURA SOROTI BLSM

share on:
Penyerahan BLSM secara simbolis ke warga Papua oleh MenKLH beberapa waktu lalu(jubi/sindung)

Jayapura,18/7(JUBI)Terkait penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Ketua Komisi A DPR D Kota Jayapura, Abisay Rollo meminta BLSM agar harus bisa diserahkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan dana tersebut dan penumpukan tidak terjadi.

Selaku Anggota DPR D Kota Jayapura kata dia  banyak mendapatkan laporan terkait pemberian BLSM yang tidak tepat sasaran dan dijumpai banyak warga penduduk  yang tidak terima BLSM dikarenakan sudah meninggal dan juga sudah pindah tempat tinggal masih diberikan juga bantuan tersebut.

“Data penerimaan BLSM itu adalah data dari tahun-tahun yang lampau jadi sudah lama sekali jadi pasti banyak warga yang ada didata tersebut ada yang sudah almarhum dan pindah rumah serta tidak layak karena mengalami kenaikan taraf hidup ekonominya,” ujar Rollo usai Rapat LKPJ TA 2012 di kantor DPR D Kota Jayapura, Kamis (18/7).

Sehingga, kata Rollo harus ada update data Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui kelurahan setempat dan juga RT/RW yang lebih mengetahui warganya itu sendiri.

“Harus ada update data rumah tangga sasaran, sebab pada tahap sebelumnya ada juga pegawai dan para pengusaha yang menerima BLSM sebelum pembagian tahapan selanjutnya,” tambahnya.

Menyakut hal ini,  pihaknya hanya menyampaikan aspirasi masyarakat yang selama ini datang langsung menghadap kepada saya dan mengadu ke DPRD Kota Jayapura.Menurutnya uang tersebut jika melalui kantor pos, sebaiknya di ketahui semua melalui lembaga dewan.” Harusnya dewan mengetahui perihal data-data ini,” tukas Rollo.

Kakanwil Kantor Pos Maluku Papua Angiat Napitupulu menangapi hal tersebut untuk penyaluran dana tersebut disalurkan berdasarkan jadwal yang sudah di atur dan di tetapkan bersama pihak Distrik dan Kelurahaan setempat. “Jadi hal ini sudah  dijadwalkan penyerahaan dan pembayaran.”kata Anggiat Napitupulu melalui telepon selularnya.

Terkait andanya tudingan data yang tidak valid, ini dibantah bahwa selama ini kantor Pos melakukan penyaluran BLSM sesuai dengan data dari BPS tahun 2011.

“Solusinya untuk menangapi hal tersebut akan dilakukan pergantian warga yang berhak, sehingga data yang tidak bisa diserahkan akan dikembalikan ke pihak Kantor Pos. Untuk penentu penggantinya berdasarkan Pemerintah Daerah melalui Distrik dan Kelurahaan setempat melalui forum perembuk kampung.  Mencari dan menentukan warga yang berhak mendapatkan BLSM tersebut,” tegas Napitupulu.

Dan pada pada waktunya nanti, kata Napitupulu pihak Distrik dan kelurahan akan melakukan mengiventarisir sesuai berita acara melalui rembuk desa baru bisa menentukan siapa yang berhak mendapatkan penganti BLSM.

“Setelah menentukan siapa yang berhak tetapi pihak Kantor Pos juga belum bisa langsung membayarkan karena pihak Kantor Pos harus mencetak kartu baru BLSM baru bisa dibayarkan,” tukas Anggiat (jubi/sindung)

 

Editor : dominggus a mampioper
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KOMISI A DPR D KOTA JAYAPURA SOROTI BLSM