PEMERINTAH RI HARUS MINTA MAAF

share on:
ILUSTRASI BIAK TRIBUNAL (DOK. JUBI)

Jayapura, 6/7 (Jubi) – LSM Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua minta Pemerintah Republik Indonesia untuk meminta maaf terhadap korban dan keluarga korban yang terjadi 15 tahun lalu di Biak.

“Pemerintah Republik Indonesia harus meminta maaf terhadap korban dan keluarga korban atas perbuatan biadab aparat keamanan yang terjadi 6 Juli 1998 lalu di Biak,” tutur Nehemia Yarinap dari Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) pada konferensi pers di Kantor KontraS, Padangbulan, Jayapura, Sabtu (6/7).

Memperingati 15 tahun Tragedi Biak Berdarah, tiga Lembaga Masyarakat di Tanah Papua yang bergerak di bidang HAM yaitu KontraS Papua, Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) dan Elsham Papua meminta pengakuan dan pertanggungjawaban hukum terhadap Tragedi Biak Berdarah dan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan membentuk Pengadilan Adhoc.
“Kami meminta jaminan ketidakberulangan tindakan-tindakan brutal aparat keamanan di kemudian hari. Kami juga ingin mengingatkan pemerintah bahwa kasus ini ada dan pernah terjadi,” kata Olga Hamadi, Direktris KontraS Papua dalam jumpa pers ini.

Menurut tiga lembaga ini, perjalanan kasus Biak Berdarah sebenarnya merefleksikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya juga kondisi dan situasi HAM di Papua saat ini yang tidak menjadi lebih baik dimana negara terus mengedepankan pendekatan keamanan dalam penyelesaian setiap persoalan di Papua yang terus meningkatkan Pelanggaran HAM dan di sisi lain mempertontonkan lemahnya penegakkan hukum.

“Kami mendesak pemerintah untuk membuka isolasi Papua bagi semua lembaga-lembaga kemanusiaan termasuk internasional,” kata Nehemia Yarinap lagi kepada wartawan. (Jubi/Aprila Wayar)

Editor : MUSA ABUBAR
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PEMERINTAH RI HARUS MINTA MAAF