DEER TABUNI : CARA PAK JOHN IBO TIDAK ETIS

share on:
Deer Tabuni (Jubi/Alex)

Jayapura (26/7) — Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Deer Tabuni menilai, tindakan yang dilakukan Ketua DPRP John Ibo di saat rapat Badan Musyawarah (Bamus) sedang berlangsug sangatlah tidak etis. Pasalnya di saat rapat berlangsung, John Ibo masuk dan membuat keributan.

“Kemarin kami menggelar rapat Bamus yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRP Komarudin Watubun. Rapat ini guna membahas jadwal pergantian antar waktu (PAW) ketua DPRP sesuai surat keputusan dari DPP dan DPD Partai Golkar. Mengingat adanya kekosongan jabatan ketua. Namun, ketika rapat sedang berlangsung Pak John Ibo masuk dan dia sedikit ada persoalan tentang rapat tersebut. Secara pribadi, sebagai anak Papua dan anak adat di Pegunungan, Pak John adalah tokoh dan guru, tapi cara yang dilakukan sebagai orang tua sangat-sangat tidak etis,” kata Deer Tabuni kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (26/7).

Dia menilai, apa yang sudah dilakukan oleh John Ibo adalah diskriminasi. Sehingga masalah ini saya pertegas, surat Mendagri tanggal 29 Januari 2013 perihal pemberhentian sementara ketua DPRP itu ada, dan beliau sudah baca surat ini.

“Sebagai orang Papua, bersama punya hati yang besar untuk membangun Papua surat ini harus dipatuhi. Kita sama-sama orang Papua untuk memimpin dalam Papua yang besar ini, dan saya sebagai anak daerah dan anak gunung merasa ini salah satu diskriminasi dan tidak menghargai surat keputusan dari DPP sebagai presiden tertinggi partai, yang mana memandatkan saya sebagai ketua DPRP sementara,” tukasnya.

Menurut Dia, DPRP melakukan pergantian bukan berdasarkan keinginan sendiri, tetapi berdasarkan surat yang diberikan Mendagri dan itu maksud oleh DPRP untuk melakukan PAW.

Satu alasan lagi, lanjutnya, kami fraksi Golkar, John Ibo dan partai Golkar menanggapi pembicaraan Pak John Ibo sudah pindah Partai ke Gerindra dan sebagai calon sementara (DCS di Dapil I Nomor urut I).

“Berdasarkan surat tanggapan dari DPD tertanggal 24 Juli 2013 menegaskan, agar pemimpin DPRP Papua tetap melaksanakan pergantian ketua DPRP degan mengacu pada surat DPP Partai Golkar No : B-267/GOLKAR/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan John Ibo saat ini telah berpindah ke Partai Gerindra (DCS di Dapil I nomor urut I) serta menjadi terdakwa. Untuk itu,
proses dari partai sudah berjalan dan itu tidak bisa ditarik kembali, tapi proses yang dilakukan adalah wajar untuk dilakukan dan John Ibo sebagai senior, tokoh dan sudah tahu aturan rumah tangga dan anggaran dasar kepartaian maka, bisa menyadari akan surat-surat keputusan ini,” jelasnya.

Dikatakannya, berdasarkan surat ini, ada PP Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 110 ayat 8, 9 dan Pasal 111 ayat 1 dan 2 sudah dijelaskan dan ini adalah paraturan perundangan-undangan, bagi siapa yang masalah sebagai terdakwa dan pindah partai maka dengan sendirinya sudah tidak punya kewenangan.

Itu sudah jelas dan kita terpaku pada aturan itu. Jadi PP ini sudah jelas, siapa yang mengundurkan diri dari partai maka, segala hak dicabut secara otomatis dan diberhentikan. Jadi yang memiliki hak untuk memberhentikan adalah partai,” katanya.

Menanggapi itu, ujar Deer Tabuni, sebagai calon ketua DPRP antar waktu berdasarkan legitimasi surat dari DPP dan DPD maka, John Ibo harus menyadari dari persoalan ini, tidak boleh tidak terima.

“Ini korbankan partai, saya sebagai generasi muda punya keinginan Partai Golkar harus bangkit kembali dan tidak boleh mati. Jadi menyangkut kepentingan priibadi-pribadi jangan korbankan partai, rakyat dan kursi selama satu tahun kedepan ini,” ujarnya.

Ditambahkannya, Kamis (25/7) rapat bamus kembali digelar untuk melihat dan menentukan jadwal kegiatan sidang istimewa PAW ketua DPR, namun ternyata ada keributan yang dilakukan John Ibo. Dari dasar kaributan itu, akhirnya rapat Bamus sementara di tangguhkan dan membawa masalah ini kepada partai.

Sebelumnya, terkait status Ketua DPR Papua John Ibo, Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan partai Golkar selaku partai yang mengusung John Ibo di DPR Papua.

Ia menambahkan, pihaknya ingin agar semua clear terlebih dahulu sebelum dilakukan pergantian. Jangan sampai nantinya DPR Papua mendapat sorotan.

“Kami dewan, terutama kami pimpinan tidak mau ada anggapan seakan-akan ada kepentingan didalam hal itu. Kami tidak ada kepentingan disitu, maka kami mau internal partai selesai terlebi dahulu,” kata Yunus Wonda.

Sekedar untuk diketahui, John Ibo divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jayapura satu tahun 10 bulan penjara karena dianggap melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hukuman John Ibo lebih ringan 2 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketua Majelis Hakim Haris Munandar membebankan denda Rp50 juta kepada terdakwa. Namun yang bersangkutan belum dieksekusi karena mangajukan kasasi. (Jubi/Alex)

Tags:
Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DEER TABUNI : CARA PAK JOHN IBO TIDAK ETIS