JOHN IBO: SAYA TIDAK PERNAH DIBERI KESEMPATAN MELAKUKAN HAK JAWAB

share on:
Ketua DPR Papua, John Ibo. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 28/7 (Jubi) – Adanya Pernyataan Dert Tabuni yang menyebut Ketua DPR Papua, John Ibo tak legowo dengan adanya keputusan pergantian dirinya dari posisi Ketua DPR Papua ditanggapi John Ibo.

Politisi senior yang sudah dua periode menjabat ketua DPR Papua itu mengatakan, secara pribadi dirinya tak keberatan diganti sebagai Ketua DPR Papua jika alasannya jelas serta dilakukan melalui mekanisme dan prosedur  yang benar, karena ketika ia menduduki jabatan itu juga dengan alasan yang jelas dan cara yang benar.

“Perlu diketahui, berdasarkan surat DPD Partai Golkar Provinsi Papua, keputusan pergantian saya dari jabatan Ketua DPRP karena alasan telah terjadi kekosongan jabatan Ketua DPRP dalam waktu yang cukup lama akibat masalah hukum yang saya hadapi. Ini kan alasan yang tidak benar dan merupakan pembohongan public, sejak kapan jabatan Ketua DPRP dinyatakan  kosong? karena alasan ini tidak benar dan merupakan pembohongan public, maka saya  menyurati DPD Partai Golkar dan ditembuskan ke Badan Musyawarah  DPRP  untuk  menyampaikan klarifikasi  sekaligus penundaan  PAW  dengan  beberapa alasan,” kata John Ibo, Minggu (28/7).

“Selain itu sejak dibukanya pencaleg kan, saya tidak pernah dipanggil dan ditanyai oleh pengurus DPD Golkar Papua apakah saya akan mencalonkan diri kembali dan dimana. Apakah di DPR Papua, di DPR RI ataukah DPRD. Saya juga tidak pernah diberikan kesempatan hak jawab oleh pengurus partai Golkar yang nota benenya partai yang saya perjuangkan selama 36 tahun. Jadi saya merasa dizholimi oleh para pengurus Partai Golkar,” lanjutnya.

Menurut John Ibo, dalam rapat  Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua, Selasa (23/7) yang dipimpin Wakil Ketua Yunus Wonda, surat yang dikirimnya direspon secara positif  sehingga  Rapat Bamus memutuskan untuk menunda PAW Ketua DPR Papua dan memberi kesempatan  kepada John Ibo untuk menyelesaikan secara internal dengan DPD Golkar.

“Keputusan Bamus tersebut harus dipatuhi  dan ditindaklanjuti oleh siapapun, sehingga semua pihak mesti memahaminya. Sehari setelah Bamus memutuskan menunda PAW Ketua DPR Papua, beberapa orang anggota Golkar mendatangi Wakil Ketua yang lain yakni Komarudin Watubun guna meminta digelar Rapat Bamus lagi. Kalau Komarudin Watubun tahu aturan dan etika politik, mestinya dia tidak  membuat Bamus lagi, atau paling tidak koordinasi dengan saya selaku Ketua DPR Papua,  karena sampai saat ini saya masih sah sebagai Ketua DPR Papua, tidak ada yang lain. Namun ternyata secara diam-diam, tanpa melalui mekanisme dan prosedur, Komarudin Watubun memimpin rapat Bamus lagi untuk membahas masalah pergantian Ketua DPR Papua. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin forum  setingkat Bamus bisa laksanakan sesuka hati. Kalau begini caranya, setiap hari pun DPR Papua bisa laksanakan Bamus,” kata John Ibo.

Selaku Ketua DPR Papua yang bertanggungjawab terhadap kewibawaan lembaga itu lanjut John Ibo, ia wajib menghentikan Bamus tersebut, karena itu illegal. Mau dibawa kemana lembaga DPR Papua jika hanya dengan bisikan  satu dua orang anggota DPR Papua saja, Bamus bisa digelar. Tentu itu namanya tidak tahu aturan dan tidak beretika. Tata Tertib DPR Papua sudah sangat jelas  mengatur tentang mekanisme dan prosedur  rapat-rapat Dewan termasuk Bamus.

“Jadi  jangan lagi membuat aturan sesuai keingan sendiri. Komarudin Watubun harusnya tahu, tiba-tiba datang langsung melaksanakan Rapat Bamus untuk mengganti saya.  Apakah ini cara yang benar sehingga ketika saya menghentikan Rapat Bamus tersebut  kemudian  saya dikatakan tidak legowo?  Kalau  bicara aturan dan etika politik,  Saya kira  rakyat  dapat menilai, siapa  yang sungguh-sungguh  berjuang untuk rakyat, siapa yang menghianati rakyat,” ujarnya.

John Ibo juga menegaskan kepada Derk Tabuni selaku kader baru di Golkar, agar tidak menunjukan ambisi pribadi yang berlebihan untuk menjadi Ketua DPR Papua. Jika  waktunya datang pasti akan  jadi Ketua DPRP. Jadi tidak perlu dikejar-kejar apalagi dengan cara-cara yang tidak procedural. Pergantian Ketua DPRP harus melewati dua institusi yaitu  institusi Golkar dan DPRP.

“Mekanisme dan prosedur di Golkar harus sesuai AD/ART, begitu juga di DPRP harus sesuai Tatib.  Saya selaku anggota Dewan Penasehat Golkar, yang juga mantan Ketua DPD Golkar dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPRP tidak pernah dipanggil oleh DPD Golkar membicarakan masalah pergantian Ketua DPRP.  Apakah  ini cara  yang benar bagi sebuah partai besar seperti Golkar. Kalau caranya seperti ini, jabatan Ketua DPRP kapan saja bisa diganti setiap ada surat  usulan dari DPD Golkar,” tegas John Ibo.

Ia berharap, semua orang terutama DPD Golkar Papua harus memahami bahwa  baik  UU No. 27 Tahun 2009 maupun PP No. 16 tahun 2010 menegaskan pergantian pimpinan Dewan oleh partai politik harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak main usul begitu saja. Partai politik itu diatur dengan Undang-Undang Parpol,  AD/ART maupun peraturan partai lainnya.

“Kemudian bukan hanya persoalan proses pergantian ketua DPRP, tetapi  orang  yang menggantikan juga memenuhi syarat  dan pengusulannya  sesuai mekanisme dan aturan partai  atau tidak? Golkar ini partai besar, partai yang sejak dulu sangat menjunjung tinggi kaderisasi, senioritas,  pengalaman dan kapasitas kader. Golkar juga punya system  promosi kader  dalam   menduduki  jabatan-jabatan politik, jadi bukan hanya main tunjuk begitu saja. Apalagi Ketua DPRP  itu jabatan politik  yang  sangat strategis di Provinsi Papua. Saya sebagai pemimpin tidak pernah dikotomi antara pesisir dan pegunungan sesame orang Papua,” kata John Ibo. (Jubi/Arjuna) 

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  JOHN IBO: SAYA TIDAK PERNAH DIBERI KESEMPATAN MELAKUKAN HAK JAWAB