PERINGATI HUT RI, 35 PASANGAN NIKAH MASSAL

share on:
Nikah Massal di GKI Ebenheizer (Jubi/Sindung)

Jayapura, 4/8 (Jubi) Sedikitnya 35 pasangan suami istri ikut nikah massal di  GKI Ebenhaizer Kayu Pulo, Kota Jayapura, Papua. Beberapa pasangan diantaranya sudah lama hidup sebagai suami istri, tetapi belum memiliki ikatan sah secara hukum negara.

Disela-sela pemberkatan, Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano mengatakan dalam sambutannya bahwa kegiatan nikah massal ini merupakan upaya pemerintah Kota Jayapura untuk membantu pelayanan kepada masyarakat kecil dan terciptanya administrasi kependudukan yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Merlan Uloli menegaskan bahwa ke 35 pasangan suami istri ini merupakan salah satu bagian dari program nikah massal dari Pemerintah Kota Jayapura yang menargetkan dalam satu tahun ini sebanyak 200 pasangan nikah masal.

“Ini merupakan program dispenduk capil yang bekerjasama dengan GKI Ebenheizer Kayu Pulo dan Klasis GKI setempat, dalam rangka memperingati HUT RI ke 68 tahun.” ujar Merlan disela-sela acara pemberkatan, Ahad (4/8).

Menurut Merlan,  pentingnya acara nikah massal atau nikah pencatatan sipil ini adalah syarat mutlak dari terbitnya akta kelahiran anak. “Dimana sekarang ini ada konsekuensi sanksi administrasi sebesar Rp 200 ribu bagi orang tua yang mengalami keterlambatan mengurus akta lahir setelah 60 hari di luar biaya pokok sesuai dengan Perda yang telah disahkan di DPR D Kota,”  jelas Uloli.

Tidak hanya itu saja, proses pencatatan sipil akan dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 200 ribu bagi pasangan suami istri yang melebihi 60 hari mengurus buku nikah ke catatan sipil, diluar pendaftaran administrasinya sebesar Rp 200 ribu. “Jadi mereka akan membayar double jika terlambat melebihi 60 hari untuk melaporkan proses nikahnya di gereja ke catatan sipil,” tegas Merlan

Merlan berharap, dengan pemberlakukan sanksi administrasi ini akan membuat warga masyarakat Jayapura lebih peka untuk mengurus lebih dini adminstrasi kependudukan secara baik. “Kedepan diharapkan seluruh masyarakat Kota Jayapura ini tidak memiliki akta nikah dan begitu pula dengan beberapa catatan administrasi kependudukan lainnya seperti KK dan E-KTP serta akta kelahiran, sebab telah cukup untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga setelah harmonisasi perda usai di bagian hukum Setda Provinsi Papua selesai , maka akan digalakkan penegakkan perda,” lanjut Merlan. (Jubi/Sindung)

Tags:
Editor : MUSA ABUBAR
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PERINGATI HUT RI, 35 PASANGAN NIKAH MASSAL