Connect with us

Mamta

KAPOLDA : SILAHKAN BICARA DALAM BATAS-BATAS TOLERANSI

Published

on

Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian (Jubi/Alex)

Jayapura, 9/8 (Jubi)Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, terkait kebebasan berekspresi yang oleh sebagian besar Masyarakat Papua dianggap ditutup, Tito justru mempersilahkan berekspresi tetapi harus tetap dalam batas-batas toleransi.

“Soal kebebasan berekspresi di Papua sebenarnya ada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Ada beberapa pendapat yang mungkin mengkritik kebijakan saya dengan mengatakan, saya menutup demokrasi dengan tidak memperbolehkan demonstrasi-demonstrasi yang bersuara kemerdekaan yang sekarang terjadi banyak,” kata Tito Karnavian kepada tabloidjubi.com saat bersilaturahmi ke kediamannya di Dok V atas, Jayapura, Jumat (9/8).

Pihaknya menyampaikan, demokrasi berbeda dengan demonstrasi. Demokrasi adalah sistem pemeritahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat yang ditandai dengan sejumlah indikator. Misalnya adanya pembagian kekuasaan. Adanya eksekutif, legislatif, yudikatif, sistem pemilihan langsung kepala pemerintahan dan lain-lain. Lawannya, menurut Tito adalah otokrasi dimana yang memegang kekuasaan itu tunggal, otoriter. Ada yang namanya oligarki, itu kekuasaan berada di tangan sekelompok orang.

“Di Papua, yang terjadi adalah demokrasi. Indikatornya, ada DPRP, MRP, ada eksekutif, gubernur, pemilihan langsung kepala daerah juga dilaksanakan. Demonstrasi dalam hal ini menyampaikan pendapat di muka umum hanya merupakan salah satu unsur dari demokrasi,” tutur Tito lagi.

Menurut Tito, di seluruh dunia, kemerdekaan menyampaikan pendapat juga dijamin, itu diatur dalam konvensi PBB tetapi setiap negara itu mengadopsi, meratifikasi dengan cara-cara yang berbeda, sesuai dengan karakteristik khas negara masing-masing. Di Indonesia, menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam UU No 9 Tahun 1998 yang dibuat pasca reformasi.

Dalam UU ini, diatur bahwa menyampaikan pendapat, berekspresi adalah hak dari setiap warga negara tapi ada Pasal 6 yang mengatur tentang batasan-batasan cara menyampaikan pendapat itu. Ada lima point penting yang harus diperhatikan. Pasal 6, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 berbunyi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, (b) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, (c) menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (d) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan (e) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Jadi kalau ada demonstrasi menutup jalan, itu tidak boleh. Kemudian demonstrasi sambil lempar-lempar segala macam, minta uang kepada masyarakat dengan paksa, diamana ada yang merasa kebebasannya terganggu, itu tidak boleh. Cntoh lainnya, mengumpat orang, menjelekkan orang, itu tidak boleh,” ungkap Tito yang didampingi istrinya.

Tito mengatakan, kalau di Amerika, mungkin boleh karena demokrasi di sana sudah berlangsung dua ratus tahun lebih sedangkan Indonesia baru lima belas tahun menjalankan demokrasi liberal ini. Jadi menurutnya, harus bertahap.

“Jadi bila dalam UU harus memberikan surat pemberitahuan sebelumnya kepada kepolisian, ya silahkan diberikan. Dan di dalam itu diatur tata caranya. Misalnya harus dua hari sebelumnya, harus dijelaskan berapa orang yang akan datang atau berdemo, juga harus dijelaskan dari mana mereka akan berangkat, denggan menggunakan apa dan setiap seratus orang harus ada penanggung jawabnya. Itu harus jelas,” tegas Tito.

Point paling penting dalam Pasal 6 itu, menurut Tito adalah point terakhir yaitu menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, kalau kasarnya ngomong, kalau demonstrasi tentang suara kemerdekaan, dalam UU No. 9 Tahun 1998 itu sudah jelas tidak boleh karena membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Saya juga tidak setuju dengan demonstrasi yang menutup jalan karena saya melihat beberapa rekan-rekan dari laporan yang masuk, kemudian dari pengalaman sebelumnya, itu menutup jalan. Di depan Expo misalnya, ribuan orang menutup jalan sehingga semua aktivitas mati sedangkan di Jayapura ini jalan cuma ada satu, dari Sentani sampai Jayapura dan ini menjadi pusat nadi ekonomi,” tutur Tito lagi.

Kalau ditutup di situ menurut Tito maka arus barang dan orang jadi terhenti semua. Bayangkan daerah-daerah gunung ini, Wamena, Lani Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, semua itu sangat bergantung pada Pelabuhan Jayapura yang mana sebagian besar konteiner yang datang ke Jayapura berisi sembako, kebutuhan dasar masyarakat di Jayapura, Keerom, Sentani dan di Wilayah gunung. Kalau jalan ditutup, konteiner tidak bisa jalan yang kasihan itu Masyarakat Gunung karena harga barang akan naik semua, yang disalahkan polisi. Maka pihaknya juga menyampaikan kepada teman-teman yang katakanlah menyuarakan kemerdekaan ini terkait kondis ini.

“Saya juga memberikan toleransi kepada mereka. Silahkan bicara dalam batas-batas toleransi tetapi jangan mengganggu masyarakat umum. Contohnya, pada 1 Mei lalu di Kampung Harapan. Silahkan demo, kita jaga. Dan demonstrasi lain, soal menyampaikan kemerdekaan berekspresi di Papua sudah sangat banyak sekali. Dalam dua hingga tiga hari sekali pasti ada demonstrasi. Domonstrasi masalah korupsi, raskin, jalan, miras dan lain-lain tetap kita amankan,” pungkas Tito mengakhiri wawancara (Jubi/Aprila Wayar)

Mamta

Semua Komponen Dikerahkan untuk Membangun Jayapura BERIMAN

Published

on

R. D. Siahaya, Sekda Kota Jayapura - Jubi/Munir

R. D. Siahaya, Sekda Kota Jayapura – Jubi/Munir

Jayapura, Jubi – Sekda Kota Jayapura R.D. Siahay membuka pelatihan pengelola taman bacaan masyarakat (TBM) kampung, PKBM dan LKP tahun 2016 yang digelar Dinas Pendidikan Kota Jayapura.

Dalam sambutannya ia mengatakan semua komponen pembangunan dikerahkan untuk mendorong pembangunan di kota ini sesuai visi-misi Pemkot Jayapura: Bersih, Indah dan Nyaman (Beriman) maju dan mandiri, sejahtera berbasis kearifan lokal.

“Pembangunan pendidikan nasional dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu jalur pendidikan formal, nonformal dan pendidikan informal,” katanya di Jayapura, Rabu (21/9/2016).

Dari tiga pilar pembangunan pendidikan itu harus diwujudnyatakan. Oleh karena itu, program Dinas Pendidikan harus berjalan seirama.

“Setiap orang dalam kehidupannya pasti membutukan masa depan yang baik. Karena itu, untuk mengharapkan hasil yang baik tidak hanya pemerintah mengandalkan pendidikan formal saja,” katanya.

Pelatihan yang dibiayai APBD ini disebutnya harus berdampak pada masyarakat dan diimplementasikan dalam program dinas terkait.
Ketua panitia kegiatan Debora Rumbino mengatakan kegiatan ini dilakukan merupakan satu cukupan oleh badan standar nasional pendidikan. Sebanyak 20 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.

“Jumlah peserta PKBM 20 orang, dari LKP 20 orang dan pengelola taman masyarakat sebanyak 16 orang. Totalnya 56 orang yang mengikuti kegitan ini,” kata Debora.

Ia mengakui kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BP PAUD Hikmat regional Maluku-Papua dan Papua barat, Kantor Perpustakaan, Sekda Kota Jayapura dan Dinas Pendidikan Kota Jayapura. (*)

Continue Reading

Mamta

BTM-Harus Resmi Mendaftar ke KPU Kota Jayapura

Published

on

Pasangan calon wali kota Jayapura Benhur Tomi Mano (BTM) bersama wakilnya Haji Rustam Saru atau pasangan BTM-Harus secara resmi mendaftar ke KPU Kota Jayapura, Rabu (21/9/2016) – Jubi/Hengky Yeimo

Pasangan calon wali kota Jayapura Benhur Tomi Mano (BTM) bersama wakilnya Haji Rustam Saru atau pasangan BTM-Harus secara resmi mendaftar ke KPU Kota Jayapura, Rabu (21/9/2016) – Jubi/Hengky Yeimo

Jayapura Jubi – Pasangan calon wali kota Jayapura Benhur Tomi Mano (BTM) bersama wakilnya Haji Rustam Saru atau pasangan BTM-Harus secara resmi mendaftar ke KPU Kota Jayapura, Rabu (21/9/2016).

Ketua Tim Koalisi Pemengangan BTM-Harus, Mukri Hamadi mengatakan pendaftaran ini ditandai dengan penyerahan berkas pendaftaran berupa rekomendasi B1 KWK dari delapan partai politik pengusung. Selain itu persayaratan lain yang tentukan KPU sesuai aturan dan mekanisme kepada ketua KPU diserahkan oleh ketua tim pemenangan.

“Sebelumnya bakal calon wali kota dan wakil wali kota BTM dan Rustam Saru mendeklarasikan tim pemenangan di GOR Waringi dihadiri pendukung dan simpatisan,” kata Mukri.

Usai mendeklarasikan koalisi pemenangan pasangan ini diarak ke KPU dan tiba di kantor KPU pada Rabu (21/9/2016), sekitar pukul 14.30 WIT. Proses pendaftaran berlangsung aman, bahkan masa pendukung dan simpatisan menunggu dengan tertib dalam barisan hingga pendaftaran usai.

“Di halaman kantor KPU Kota Jayapura yang dijaga ketat Polres Jayapura Kota,” katanya.

Pengawalan dilakukan secara ketat. Kapolres Jayapura Kota AKBP Marison TH. Sirait dan Dandim 1701/Jayapura Letkol Inf M. Mahbub Junaedi juga hadir dalam proses pendaftaran tersebut.

Ketua KPU Kota Jayapura Jeremias Numberi mengatakan KPU memeriksa dokumen pencalonan yang diterima dan melihat keabsahan dokumen tersebut ke KPU pusat melalui pengurus partai politik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia bahkan mengharapkan bakal calon memahami proses ini dengan baik. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dapat bekerja sama untuk belajar tentang demokrasi.

Tim verifikasi data pun langsung memverifikasi data yang diterima dari pasangan BTM-Harus untuk ditindaklanjuti ke KPU pusat. (*)

Continue Reading

Mamta

Dispendukcapil Kota Jayapura Perkuat Layanan Melalui Online

Published

on

Situasi pengurusan e-KTP di kantor Disdukcapil Kota Jayapura - Jubi/Sindung

Situasi pengurusan e-KTP di kantor Disdukcapil Kota Jayapura – Jubi/Sindung

Jayapura, Jubi – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jayapura memperluas layanan adminsitrasi kependudukan dengan menyediakan layanan website http://lampiddukcapil.jayapurakota.go.id/.

Data-data kependudukan semisal akta kelahiran dan kematian bisa dilayani tanpa harus ke kantor wali kota.

“Ini akan mudah lagi dimana masyarakat bisa mendaftarkan langsung melalui website, bahkan ini bisa dilakukan dengan handphone android,” kata Kepala Bidang Catatan Sipil Dispendukcapil Kota Jayapura, Marinche Pattinama kepada Jubi, Rabu (21/9/2016).

Marinche menegaskan bahwa masyarakat langsung bisa memasukkan dan mengisi data lengkap. Pihaknya lalu memberikan kartu pengambilan melalui online juga sehingga masyarakat langsung mengambilnya di kantor Dsidukcapil.

“Kami akan layani sesuai dengan jadwal pelayanan dimana biasanya dua hari, berkas itu sudah selesai,” katanya.

Dirinya mengakui website tersebut merupakan penjabaran dari adanya e-kios Dispendukcapil di kantor wali kota Jayapura dan kantor Dispendukcapil.

Pihaknya baru bisa memberikan pelayanan dalam akta kelahiran dan kematian saja tahun ini. ia yakin akan ada pelayanan secara keseluruhan melalui website tersebut.

Warga Kota Jayapura, Wahyu mengaku mengetahui layanan melalui online. Oleh karena itu, ia mengapresiasi layanan tersebut. Namun hal ini sulit bagi bagi warga yang tak memiliki handphone yang menyediakan fasilitas internet.

“Bagus sangat bagus pelayanan ada yang melalui website secara langsung, tapi perlulah dispendukcapil masuk ke distrik agar pelayanan ini juga bisa dijangkau,” kata Wahyu. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.