PENGUSAHA PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD PUNCAK JADI TERSANGKA KORUPSI

share on:
Suasana Gelar Perkara Dugaan Kasus Korupsi Kabupaten Puncak. (Doc. Humas Polda Papua)

Jayapura, 26/8 (Jubi) – Setelah melakukan penyelidikan dugaan korupsi pembangunan rumah jabatan Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan pembangunan rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Papua, tim penyidik Polda Papua akhirnya menetapkan Direktur PT. K J berinisial TT sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi I Gede Sumerta Jaya mengatakan, TT ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses gelar perkara, Jumat 23 Agustus lalu di Aula Dit Reskrimsus Polda Papua yang dipimpin Wadir Reskrimsus Polda Papua, AKBP Wantri Yulianto, berdasarkan Laporan Polisi Nomor  LP / 56 / III / 2013 / Papua / SPKT,  tanggal 21 Maret 2013.

“Adapun kronologis permasalahannya, pada Tahun Anggaran (TA) 2010 dilaksanakan kegiatan pembangunan rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Puncak dan Pembangunan rumah jabatan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Puncak, serta pembangunan rumah Jabatan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Puncak tanpa melalui mekanisme pelelangan sebagaimana yang diamanahkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” kata I Gede kepada tabloidjubi.com via pesan elektroniknya, Senin (26/8).

Menurutnya, kegiatan pembangunan rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Puncak di SKPD Sekwan DPRD Puncak senilai Rp3.078.991.400, pembangunan rumah jabatan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Puncak di SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Puncak senilai Rp2.524.239.400 dan pembangunan rumah Jabatan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Puncak di SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Puncak senilai Rp2.215.435.000 yang keseluruhannya bersumber dari DAU.

“Kegiatan pembangunan rumah jabatan ketua DPRD Kabupaten Puncak di SKPD Sekwan DPRD Puncak dikerjakan PT. K J dengan direktur T T, sedangkan pembangunan rumah jabatan Wakil Ketua I DPRD dan pembangunan rumah jabatan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Puncak dikerjakan oleh T T dengan menggunakan PT. K S dengan direktur S R,” ujarnya.

Sementara itu Wadir Reskrimsus Polda Papua, AKBP Wantri Yulianto mengatakan, kegiatan pembangunan ke tiga rumah wakil rakyat menggunakan uang negara itu masing-masing telah dilaksanakan pencairan uang muka sebesar 30 persen dari nilai proyek yaitu sebesar Rp 814.532.809, Rp667.775.337, dan Rp586.082.818, pada 9 November 2010. April 2011 kembali dilaksanakan pencairan termin I, masing-masing 30 persen dari nilai kontrak, tapi kenyataannya hingga saat ini bangunan-bangunan dimaksud tidak selesai dikerjakan dan masih berupa pondasi. Sehingga terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp2.507.516.310.

“Dengan demikian T T sudah memenuhi syarat untuk dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidan Korupsi Junto pasal Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 21 orang dan telah menyita sejumlah dokumen-dekomen sebagai barang bukti. Sedangkan langkah selanjutnya adalah menunggu hasil audit BPKP perwakilan Papua untuk menentukan kerugian Negara,” kata Wantri Yulianto. (Jubi/Arjuna) 

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PENGUSAHA PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD PUNCAK JADI TERSANGKA KORUPSI