43 ANGGOTA DPRD PAPUA BARAT YANG TERSANGKUT KORUPSI MASIH BERKELIARAN

share on:
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura 28/8 (Jubi) – Sebanyak 43 anggota DPRD Papua Barat yang tersangkut kasus dugaan korupsi senilai Rp22 miliar tak ditahan Kejaksaan TInggi (Kejati) Papua. Alasannya,  untuk menyelamatkan roda pemerintahan di daerah itu.

Hal ini dikatakan Kepala Kejati Papua, ES Maruli Hutagalung saat di konfirmasi sejumlah wartawan, Selasa (27/8). Dia juga mengatakan, tak akan melakukan pencekalan terhadap ke-43 anggota dewan yang terhormat tersebut, dengan alasan sebagian besar para anggota dewan itu adalah orang asli Papua. “Saya yakin mereka tak akan melarikan diri keluar kota ataupun keluar negeri,” katanya, Selasa (27/8).

Lanjut Hutagalung, pihaknya akan melakukan pemberkasan para tersangka ini ke pengadilan secara bertahap. Sebab menurutnya, tak mungkin menahan 43 anggota DPRD Papua Barat itu. “Kalau saya tahan, bisa bubar dong Papua Barat. Siapa, gubernur mau kerja sama siapa? Tidak ada legislatifnya. Mau PAW? Mana mungkin, sebanyak itu. Jadi kita juga harus punya hikmat ya dalam menangani perkara, tidak perlu gubrak-gubruk, ditahan semua ya bisa perang,” katanya.

Sejak 2009 lalu, Kejati setempat telah menetapkan 43 anggota DPRD Papua Barat sebagai tersangka penyelewengan dana APBD 2010-2011 senilai Rp 22 miliar. Penyelewengan itu dilakukan bersama-sama dengan Sekda Papua Barat, ML Rumadas, Ketua DPRD setempat Yosep Yohan Auri dan Direktur BUMD PT Papua Doberay Mandiri, Mamad Suhadi. Dalam pembagiannya, sejumlah anggota DPRD itu menerima sekitar Rp 500-700 juta per orangnya.

Saat ini Kejati Papua telah menahan Direktur BUMD PT Papua Doberay Mandiri, Mamad Suhadi. Sedangkan Sekda Papua Barat, ML Rumadas dan Ketua DPRD setempat Yosep Yohan Auri kasusnya dibantarkan, karena yang bersangkutan dirawat di rumah sakit Jayapura. (Jubi/Indrayadi TH)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  43 ANGGOTA DPRD PAPUA BARAT YANG TERSANGKUT KORUPSI MASIH BERKELIARAN