JAKSA DICOPOT KARENA DIDUGA “NAKAL”, KEPALA KEJATI PAPUA DIGUGAT

share on:
Jaksa Ahyani Musaidah,SH,MH (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura 4/9 (Jubi) – Kepala kejaksaan Tinggi Papua, Elieser Saut Maruli Hutagaulung digugat ke PTUN Jayapura oleh Jaksa Ahyani Musaidah, karena pencopotan dirinya sebagai Kepala Seksi Intel di Kejaksaan Negeri Biak Numfor.

Jaksa Ahyani Musaidah, kepada wartawan memberikan alasan bahwa Kepala Kejati Papua tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan SK pemindahan dirinya, sementara yang berhak atas pemindahan tersebut adalah Kejaksaan Agung. Dirinya juga belum mengetahui kesalahan yang dilakukannya hingga diterbitkan surat pencopotan dirinya dari jabatan saat ini. “Sampai sekarang, saya tidak mengetahui kesalahan apa yang menyebabkan saya dicopot dari jabatan. Lagipula, jika saya memang mau dicopot, seharusnya ada surat teguran 1,2 dan selanjutnya. Tapi ini, secara tiba-tiba saya dicopot dan dipindahkan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Papua,” kata Ahyani, Rabu (4/9).

Dirinya mengklaim dengan dicopot dari jabatannya dan ditempatkan dirinya dijabatan fungsional, bukan pada jabatan struktural, maka ia telah di demosi, atau sama saja dikenakan penjatuhan hukuman. “Seharusnya Kejati menyebutkan dan menguraikan kesalahan saya didalam SK pemberhentian saya dari jabatan sebelumnya. Tapi dalam hal ini, itu tidak dilakukan. Alasan yang saya dapat adalah pemberhentian saya berdasarkan pada rapat petinggi dijajaran Kejati Papua,” katanya.

Sidang gugatan melawan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua bernomor PRIN-102/T.1/Cp.1/08/2013 tertanggal 13 Agustus lalu. Sidang baru dilaksanakan perdana pada hari ini.

Sebelumnya, Ahyani diangkat menjadi Kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Biak, berdasarkan SK Jaksa Agung Republik Indonesia No: KEP-IV-351/C-4/04/2012 tanggal 30 April 2012.

Ditempat terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Elieser Saut Maruli Hutagalung mengklaim bahwa Jaksa Ahyani Musaidah dicopot dari jabatannya karena ada dugaan jaksa tersebut nakal. Dimana, jaksa ini diduga memeras uang dalam kasus perkara yang sedang dalam penyelidikan dan mengatas-namakan sebagai utusan dari Kepala Kejaksaan Negeri Biak.

“Ada juga tentang pengaduan warga terhadap jaksa Ahyani yang diduga meminta uang atas kasus perkaranya. Dia itu jaksa nakal. Silahkan saja di PTUN-kan saya. Semua akan terjawab dipersidangan,” kata E.S. Maruli Hutagalung kepada sejumlah wartawan, Rabu (4/9).

Hutagalung mengklaim jaksa Ahyani saat ini sedang dalam proses inspeksi kasus terkait beberapa laporan masyarakat. Dalam pemeriksaan ini, Ahyani juga telah dipanggil sebanyak dua kali oleh bidang pengawasan dan pemeriksaan internal kejati, namun dia juga tidak datang.

“Ketidakhadiran dia dalam pemanggilan ini juga menjadi salah satu penilaian terhadap kasusnya. Apalagi sejak dicopot dari jabatannya, dia sudah tidak masuk selama 5 hari berturut-turut dan dapat dikenai kasus baru kembali, sebab melanggar PP no 53 tentang disiplin  pegawai negeri sipil,” katanya.

Dalam pencopotan Jaksa Ahyani, Kejati Papua bukan menerbitkan SK (Surat Keputusan) yang dimaksud oleh Ahyani, melainkan Kejati menerbitkan SP (surat pemeriksaan). Surat ini berhak diterbitkan oleh Kepala Kejati sesuai dengan PP No 53 pasal 27.

Pihaknya menekankan bahwa jaksa Ahyani harusnya mengikuti prosedur pemeriksaan, tapi dirinya terus melawan institusinya. Dikatakan E.S. Maruli Hutagalung dengan memindahkan dia ke Jayapura bertujuan agar selama proses pemeriksaan, dia tidak bolak balik Biak-Jayapura.

“Saya ini hanya ingin menegakkan disiplin dan menegakkan hukum. Saya ingin membenahi lembaga ini dari oknum-oknum jaksa yang nakal. Memang baru pertama kali terjadi, karena memang baru saya yang menjadi kejati Papua yang berani menindak jaksa nakal. Saat ini ada sekitar 4-5 jaksa yang diduga nakal dalam pemeriksaan,” katanya. (Jubi/Indrayadi TH)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  JAKSA DICOPOT KARENA DIDUGA “NAKAL”, KEPALA KEJATI PAPUA DIGUGAT