DUBES KERAJAAN NORWEGIA PERTANYAKAN KASUS LABORA SITORUS

share on:
Duta Besar Kerajaan Norwegia Untuk Indonesia, Stig Traavik (kiri) didampingi Ass II Setda Papua, Drs, Elia Laupaty (Jubi/Roberth Wanggai)

Jayapura, 9/9 (Jubi)Duta besar (Dubes) Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik beserta rombongan, Senin (9/9) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua  dalam rangka evaluasi kerjasama pemerintah Provinsi Papua dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam rangka pemberantasan ilegal dan kaitannya dengan kejahatan kehutanan dan korupsi di Papua periode 2010-2013.

Bahkan saat bertemu dengan Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Papua, Elia Laupaty di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dubes Kerajaan Norwegia juga sempat menanyakan tentang perkembangan kasus Labora Sitorus, oknum polisi berpangkat Aiptu yang memiliki rekening ‘gendut’ yang kini masih ditangani pihak penyidik Polda Papua dalam kasus kejahatan hutan di Provinsi Papua Barat.

“Karena memang masyarakat dan pemerintah Norwegia melihat bahwa untuk hutan di dunia khususnya di Provinsi Papua salah satu harapan dunia,” ungkap Laupaty kepada wartawan usai pertemuan tersebut. Karena itu pemerintah Norwegia memberi dukungan dalam hal kejahatan kehutanan dengan memberi perhatian sekitar tiga tahun belakangan ini.

Pemerintah Norwegia melalui UNODC, banyak sekali mengucurkan rupiah dalam bentuk workshop, penyegaran polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil dan lokakarya koordinasi penanganan illegal logging dan korupsi di sektor kehutanan.

“Mereka juga mempertanyakan kasus Labora Sitorus, karena itu bagian kejahatan kehutanan. Dan kami menjelaskan dengan baik dan benar bahwa kasusnya sedang ditangani pihak Kejaksaan dan Polda Papua. Mereka senang sekali (karena) Labora Sitorus terkenal di seluruh Indonesia,” ujar Laupaty.

Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Jan Jap L. Ormuseray, SH, M.Si mengakui bantuan pemerintah Norwegia melalui UNODC dimana mereka telah membantu untuk kehutanan sarana prasarana, dalam hal  ini 1 unit speed boad, kendaraan roda dua untuk patroli hutan dimana di kabupaten ada 15 unit serta di BKSDA dan Dinas Kehutanan Provinsi.

“Mereka juga bantu peralatan JPS, juga membantu peningkatan kapasitas aparatur penanganan hutan. Jadi sudah beberapa kali mereka pelatihan untuk Polsus dan PPNS,”ungkapnya. (Jubi/Roberth Wanggai)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DUBES KERAJAAN NORWEGIA PERTANYAKAN KASUS LABORA SITORUS