PGRI MERAUKE HARAPKAN KADIS PENDIDIKAN HARUS ORANG YANG TEPAT

share on:
Wakil Sekretaris PGRI Merauke, Sergius Womsiwor

Merauke, Jubi (9/9) – Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadis Pendidikan) Kabupaten Merauke dalam beberapa bulan terakhir, sedang lowong. Sebab pejabat sebelumnya, Vincentius Mekiuw telah pensiun. Sebagai tindaklanjutnya, para guru yang tergabung dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Perwakilan Merauke mulai bersuara.

Wakil Sekretaris PGRI Perwakilan Merauke, Sergius Womsiwor ketika ditemui tabloidjubi.com di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran setempat, Senin (9/9) mengatakan, figur yang cocok dan pantas untuk menahkodai dinas tersebut adalah orang  dari latar belakang pendidikan yang jelas. Jika menempatkan orang dari disiplin ilmu lain, pendidikan di Kabupaten Merauke, tidak akan pernah maju. Justru kemuduran akan terus terjadi dari waktu ke waktu.

“Saya harus katakan dengan jujur bahwa ada orang Marind di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke sangat layak memimpin. Selama ini, banyak gagasan dan atau idenya  begitu cemerlang. Hanya saja, tidak diresponi dengan baik. Tidak perlu saya menyebutkan identitasnya. Tetapi bahwa semua orang terutama para guru sudah mengetahui,” tandasnya.

Pendidikan di Bumi Anim Ha, demikian Sergius, harus ditata kembali. Para pejabat di dinas tersebut, tidak memiliki konsep jelas untuk bagaimana menata pendidikan. Mereka hanya datang dan saling menonton.  Padahal, banyak sekali permasalahan yang sedang dialami dan dirasakan di sekolah-sekolah terutama di kampung.

Dia juga mengungkapkan, banyak dana yang mestinya harus dikelola setiap tahun oleh dinas pendidikan. Namun sayangnya dikembalikan ke kas daerah. Karena persoalan yang terjadi adalah para pejabat tak memiliki konsep  jelas. “Ada salah seorang pejabat di dinas tersebut yang nota bene adalah orang Marind, memiliki buah pikiran serta konsep-konsep sangat baik, namun tidak diresponi dengan baik,” tegasnya.

Permasalahan lain yang terjadi, jelas Sergius, sistem tidak berjalan juga. Contohnya adalah para pengawas serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), tidak diberdayakan dengan baik. Padahal, mereka adalah ujung tombak di lapangan. “Jadi, saya boleh katakan bahwa, pendidikan di Kabupaten Merauke, bukan mengalami kemajuan  tetapi kemunduran,” tegasnya.

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Umum PGRI Perwakilan Merauke, Nehad Ngilawane.  Menurutnya, penempatan pejabat di setiap instansi adalah kewenangan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka. Hanya saja, perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek terutama latar belakang yang dimiliki pejabat itu. “Kami lebih menginginkan agar pejabat tersebut dari latar belakang pendidikan. Sehingga bersangkutan dapat bekerja dengan baik sekaligus memetakan berbagai permasalahan pendidikan yang terjadi di daerah ini,” ujarnya. (Jubi/Ans)

 

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PGRI MERAUKE HARAPKAN KADIS PENDIDIKAN HARUS ORANG YANG TEPAT