GURU DILARANG TERLIBAT POLITIK

share on:
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Institute For Civil Society Strengthening (ICS) Papua, Yusak Reba (Jubi/Musa)

Jayapura, 10/9 (Jubi) Institute For Civil Society Strengthening (ICS) Papua melarang guru terlibat dalam politik. Lembaga ini juga meminta guru tidak menempatai jabatan kepala dinas yang tidak sesuai dengan bidangnya.

 “Guru tidak boleh terlibat politik. Sekarang banyak guru terlibat dalam partai politik. Harusnya, guru fokus memperhatikan pendidikan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Institute For Civil Society Strengthening (ICS) Papua, Yusak Reba di Hotel Horison Jayapura, Selasa (10/9).

Yusak Reba melarang keras guru terlibat dalam dunia politik. Ia juga melarang para guru menduduki jabatan kepala dinas yang tidak sesuai dengan bidangnya. Semisal, seorang guru menjabat sebagai kepala dinas kehutanan, kepala dinas perikanan, dan kepala sosial. “Ini kan lucu, jabatan kepala dinas itu tidak sesuai dengan bidang yang digeluti,” ujarnya.

 Yusak mengatakan, jabatan kepala dinas yang pantas untuk seorang guru adalah kepala dinas pendidikan. Dia meminta, terkait ini, harus ada regulasi yang tegas melarang masalah ini. “Harus ada regulasi hukum yang dibuat untuk mengatur ini,” tutur dia.

Selama ini guru tidak fokus mengatur pendidikan karena, tidak disemua menjadi guru ditengah-tengah. Artinya, tidak dari awal memiliki hati untuk melayani sehingga berprofesi sebagai guru.  Hal ini dikemukakan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kota Jayapura, Absalim Wayangkau. (Jubi/Musa)

 

Tags:
Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  GURU DILARANG TERLIBAT POLITIK