BPN RI LAKUKAN PENERTIBAN 164 PEGAWAINYA

share on:
Kepala BPN Papua, Niko Wanenda.(Jubi/Alex)

Jayapura, 24/9 (Jubi) – Dalam kurun waktu Juli 2012 hingga September 2013, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan promosi berdasarkan tipe kantor, yaitu tipe C, B dan tipe A baik pusat. Dalam kurun waktu yang sama juga telah dilakukan penertiban terhadap pegawai BPN RI sebanyak 164 orang yang terdiri 58 orang hukuman berat, 28 orang hukuman sedang dan 78 orang hukuman ringan.

Hukuman berat dijatuhkan berupa 16 orang diberhentikan dengan tidak hormat, 23 orang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pembebasan dari jabatan 11 orang, dan delapan orang mendapat hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.

“Jadi kita sungguh-sungguh ingin menerapkan pola jenjang karir dengan berprinsip pada reward and punishment secara konsisten. Saya menyadari, sistem ini belum berjalan secara sempurna, dimana masih terdapat subjektivitas dan kekurangan di sana sini. Namun kita sudah berada pada arah yang benar, kita coba se-objektif mungkin, apabila Bapak/Ibu melihat ada yang kurang tepat, maka saya minta supaya dapat disampaikan kepada pimpinan BPN RI untuk perbaikan kedepan,” kata Kepala BPN RI Hendarman Supandji melalui sambutannya yang dibacakan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Niko Wanenda saat HUT Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA) ke-53, di Jayapura, Selasa (24/9).

Disamping itu, program pengembangan dan perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) telah dilaksanakan secara bersamaan dengan agenda reformasi birokrasi di lingkungan BPN RI. Dimana reformasi birokrasi dilakukan untuk mengubah pola pikir dan pola tingkah laku, sehingga BPN RI ke depan akan menjadi suatu organisasi birokrasi yang melaksanakan sistem dan pengelolaan pemerintahan yang profesional, efektif, produktif, transparan, akuntabel dan taat hukum.

“Untuk itu semua masukan dan pantauan seperti hasil pantauan KPK telah ditindak lanjuti. Diantaranya mengenai loket pelayanan, syarat, waktu, prosedur dan biaya setiap pelayanan pertanahan telah kita tempelkan pada tempat-tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari pungutan liar dan untuk mencegah makelar tanah. Begitu juga masukan dari Ombudsman, Komnas HAM dan UKP4 telah dilaksanakan. Sekarang kita menunggu masukan lebih lanjut mengenai apa yang telah kita laksanakan tersebut,” jelasnya.

Sehingga pembenahan yang dilakukan telah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dimana pada tahun ini dalam laporan keuangan BPN RI mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan Paragraf Penjelasan. “Saya minta agar seluruh jajaran BPN RI bekerja lebih keras lagi, agar dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang menjadi catatan opini dan meningkatkan opini menjadi WTP tanpa catatan-catatan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Niko Wanenda mengatakan, belajar dari pengalaman selama ini, tugas yang sangat penting dalam bidang pertanahan kurang dapat dijalankan secara maksimal.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanahan yang berbentuk lembaga non-kementerian, dirasakan kurang memadai untuk melaksanakan secara efektif amanat konstitusi tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Kondisi objektif ini, telah mendorong lahirnya Tap MPR RI No. IX/MPR/2001 tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, perlu dilakukan pembaruan dan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), menyelesaikan konflik-konflik pertanahan, dan penguatan kelembagaan,” kata Niko Wanenda.

Dengan dilandasi semangat reformasi dan meningkatkan disiplin dan semangat kerja seluruh jajaran BPN RI. Dirinya telah mengeluarkan beberapa peraturan dan keputusan kepala BPN RI diantaranya adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Selain itu, peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, serta Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 tentang Penataan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

“Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut kepemimpinan dan kaderisasi di BPN RI dari berbagai jenjang harus dapat mencerminkan profesionalisme, kemampuan, kapasitas, integritas, kesesuaian dan kesempatan yang sama bagi siapapun di seluruh pelosok negeri ini yang berada dalam naungan BPN RI,” ujar Niko Wanenda. (Jubi/Alex)

Tags:
Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  BPN RI LAKUKAN PENERTIBAN 164 PEGAWAINYA