INVESTASI DI MERAUKE HANYA ‘KENYANGKAN’ INVESTOR

share on:
Anggota DPRD Merauke, Nikolaus Mahuze (Jubi/Ans)

Merauke, 3/10 (Jubi)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Merauke, melancarkan kritikan keras  kepada investor  di daerah itu. Kritikan dialamatkan kepada Investor yang sudah melakukan kegiatan investasi di kampung-kampung.

Bagi dewan penyambung lidah raktyat ini, kegiatan yang dilakukan selama ini,  lebih banyak  ‘mengenyangkan’ investor. Keterangan ini disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Nikolaus Mahuze saat ditemui tabloidjubi.com di ruang kerjanya, Kamis (3/10). “Saya berani katakan demikian, karena berangkat dari fakta. Justru masyarakat yang nota bene adalah pemilik hak ulayat, tidak diberdayakan sama sekali. Akibatnya, timbul aksi penolakan dari waktu ke waktu,” katanya.

Nikolaus menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke bersama investor berkaitan juga tidak transparan dengan kontrak tanah hak ulayat yang dimanfaatkan.  Akhirnya, masyarakat terus bertanya-tanya seperti apa kontrak kerja yang dibuat. “Inilah  salah satu permasalahan mendasar yang sering terjadi dan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat pemilik hak ulayat,” katanya lagi.

Lanjut dia, jika dibandingkan dengan kegiatan investasi di Negara PNG, telah dibuatkan kontrak kerja sama pembayaran lahan setiap bulan, terkait lahan yang dimanfaatkan. “Memang kesepakatan dengan masyarakat di negara tetangga itu, penyelesaian pembayaran akhir tahun, tetapi sudah sangat jelas. Dimana, mereka tahu berapa yang akan dibayar investor nanti,” tuturnya.

Perbandingan PNG  dengan Kabupaten Merauke, kata dia, lahan yang digarap sekitar 80 ribu hektar dan sebagai kompensasinya, dibayar sekaligus senilai  satu milyar. “Itu kan tidak efisien dan justru uang yang ada, akan habis dalam satu dan dua hari,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Merauke, Antonius Omogio Kahol. “Saya kira, kontrak harus diperhatikan kembali oleh pemerintah. Sehingga masyarakat di kampung-kampung juga ikut merasakan manfaatnya,” pinta dia.

Dia menambahkan, Jika tidak diketahui pasti tentang kontrak, maka  sudah pasti akan menimbulkan tanda tanya besar dari warga dan otomatis aksi protes akan terus dilancarkan. “Kontrak harus jelas dan  disosialisasikankepada masyarakat secara kontinyu,” ujarnya. (Jubi/Ans)

 

Editor : MUSA ABUBAR
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  INVESTASI DI MERAUKE HANYA ‘KENYANGKAN’ INVESTOR