MIFEE DAN TANAH TRANSMIGRASI MASUK KATEGORI BENCANA

share on:
Pegiat LSM di Kabupaten Merauke, Paulus Samkakai (Jubi/Ans)

Merauke, 4/10 (Jubi)Permasalahan tentang MIFEE dan tanah transmigrasi yang terjadi di Kabupaten Merauke, Papua  selama ini, sudah masuk kategori bencana besar. Kedua permasalahan dimaksud, tidak hanya menjadi isu lokal dan nasional, tetapi sudah sampai ke tingkat internasional. Sehingga perlu dibicarakan kembali bersama pemerintah  di tingkat pusat.

Keterangan tersebut disampaikan Paulus Samkakai,  Pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di  Merauke, saat ditemui tabloidjubi.com di Kantor DPRD setempat, Jumat (4/10). “Kenapa saya mengatakan bahwa  Program MIFEE dan juga tanah transmigrasi menjadi masalah besar, karena sampai sekarang, terus mengundang polemik berkepanjangan dari masyarakat asli Papua sendiri,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, lanjut Samkakai, diharapkan lebih jelih menyikapi dua permasalahan dimaksud. Karena masih terus dipolemikkan. “Kita berharap sekiranya rencana untuk pertemuan di Salor Kampung, Distrik Kurik dengan melibatkan tokoh adat, pemilik hak ulayat serta komponen terkait lain, agar segera ditindaklanjuti,” harap dia.

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka diharapkan  memfasilitasi pertemuan agar dapat dilangsungkan pada  Oktober ini. “Sehingga disitu orang asli Papua bisa berbicara tentang permasalahan yang terjadi hingga memunculkan adanya reaksi keras terhadap berbagai kegiatan investasi,” katanya.

Paulus menilai, tiga tungku yakni pemerintah, masyarakat serta agama, tidak berjalan baik. Semua kegiatan dijalankan sendiri-sendiri. “Saya kira kita perlu duduk bersama sekaligus membicarakan dan mencari jalan keluar penyelesaian terbaik. Sehingga tiga tunggu itu, bersinergi dalam berbagai kegiatan di waktu mendatang,” harap Paulus lagi.

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dalam pertemuan bersama tokoh intelektual di Kantor Bappeda beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi pertemuan di Salor Kampung . Romanus berharap,  semua komponen terkait, terutama masyarakat yang adalah pemilik hak ulayat, harus ada dalam pertemuan. (Jubi/Ans)

 

Editor : MUSA ABUBAR
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  MIFEE DAN TANAH TRANSMIGRASI MASUK KATEGORI BENCANA