WALAU DITOLAK, KPU MIMIKA TETAP LANJUTKAN TAHAPAN PILKADA

share on:
Tiga spanduk penolakan hasil Pemilukada Mimika di depan gedung Eme Neme Yauware, Kota Timika, dipasang saat aksi damai hari kedua, Kamis (17/10). (Jubi/Eveerth)

Timika, 17/10 (Jubi)  – Ketua KPU Mimika, Karolus Tsunme mengatakan, , tidak bisa kepentingan satu dua orang lalu membatalkan semua tahapan Pilkada yang sudah berjalan, sehingga tetap konsisten jalankan semua tahapan yang ada.

“Tidak ada dasar hukum untuk membatalkan seluruh tahapan Pilkada setempat hanya karena ditemukannya banyak pelanggaran dan kecurangan saat pemungutan suara, 10 Oktober 2013,”  ujar Ketua KPU Mimika, Karolus Tsunme,  di Timika, Kamis (17/10).

Karolus menegaskan, jajarannya tetap berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan Pilkada Mimika sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Mimika Nomor 10 tahun 2013. “Kalau mau protes dan lain-lain ada jalurnya, tapi kami tetap melaksanakan semua tahapan yang sudah ditetapkan. Ingat, Pilkada merupakan agenda nasional,”  tuturnya.

Dirinya berpesan, kepada sembilan dari 11 kandidat yang menggelar aksi unjuk rasa di luar pagar halaman Gedung Eme Neme Yauware Timika agar melaporkan segala bentuk kecurangan dan pelanggaran yang ditemukan saat sebelum, saat pelaksanaan dan setelah pemungutan suara Pilkada Mimika ke Panwaslu setempat.

Pelanggaran Pilkada yang bersifat pidana, katanya, akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Namun jika pelanggaran tersebut bersifat administratif maka Panwaslu akan memberikan rekomendasi kepada KPU Mimika.

Karolus mengungkapkan bahwa seluruh tahapan ini sudah berjalan dengan baik jangan lagi dikotori dengan adanya penolakan karena ini bisa saja merugikan bagi semua pihak bukan satu atau dua orang tertentu. “Undang – undang sudah jelas diatur sedemekian rupa , kalo kita salah menerjamahkan atau salah mengikuti mau jadi apa kira kira ,” tuturnya.

KPUD sendiri sebagai penyelenggara pesta demokrasi semata mata melakukan rekapan  sesuai dengan jalur , selain itu seluruh pedoman yang telah dilaksanakan pihaknya sudah memberikan ke pihak PPS dan PPD sebagai penyelnggara tingkat bawah sehingga jika ada yang mengatakan bahwa pihak penyelenggara salah, maka harus dibuktikan dengan melaporkan hal tersebut ke Panwas melaui para saksi.

”Semua panduan itu, kami sudah bagikan dan sudah di sosialisasikan,  jadi pada saat dalam penghitungan itu salah atau salah tempat ini saksi punya hak untuk melakukan protes dan segera melakukan pembetulan untuk rekapan,” terangnya.

Rekapan Pilkada tingkat PPD khusus wilayah Mimika Baru yang seharusnya bisa selesai dilakukan kemarin,  terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena adanya demo dari sejumlah kandidat , menurut karolus sangat tidak memungkinkan untuk bisa konsentrasi meyelesaikan.

“Sekarang kita tidak bisa lakukan itu, karena demo sehingga belum lakukan rekapan pilkada .seharusnya jika ingin kita lakukan secepatnya maka mungkin hari ini sudah kami rekap semua seluruh  kotak suara yang ada di Mimika Baru,” ungkapnya.

Dirinya  mengakui,  bahwa seluruh rekapan untuk wilayah yang jauh sudah masuk di KPUD Mimika, tetapi belum bisa di umumkan sebelum rekapan untuk wilayah Mimika baru selesai. ”Dari distrik jauh sudah ada dan sekarang sudah di KPU,   kemudian untuk Mimika Baru sesuai kesepakatan perhitungan di Eme Neme Yauware,  namun bagiamana bisa lanjut karena ada demo, sehingga diharapkan supaya setiap komponen memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan semua tahapan dulu sampai pada titik puncaknya,”  pungkasnya.

Disampaikan, dalam aksi protes bukan seperti ini tapi harus melaporkan secara tertulis ke panwas , persioalan ada dua hal kalo memang terjadi pelanggaran tindak pidanamaka langsung ke Polres sedangkan adminsitrasi nanti panwas rekomendasikan ke KPU bagaimana jalurnya,  silahkan menempuh jalur hukum.

Menurut Karolus, tidak ada dasar bagi massa pendukung sembilan kandidat untuk mempersoalkan hasil perolehan suara Pilkada Mimika pada 10 Oktober 2013 terutama di Distrik Mimika Baru . Pasalnya, saat ini Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru masih sedang melakukan rekapitulasi peroleh suara 11 kandidat dari setiap Panitia Pemilihan Setempat (PPS).  Lantaran proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada Mimika masih pada tingkat PPD Mimika Baru, KPU Mimika juga belum menggelar rapat pleno tentang perolehan suara hasil Pilkada Mimika.

Sementara itu, salah satu calon Wakil Bupati Mimika, Anastasia Tekege menilai, banyak terjadi kecurangan dan kejanggalan di lapangan saat pencoblosan Pemilukad aMimika tanggal 10 Oktober 2013 lalu, sehingga pihaknya bersama pasangan kandidat yang lainnya menolak hasil Pilkada Mimika.

“Kami sepakat  siap menang dan siap kalah, akan tetapi anehnya banyak terjadi kejanggalan dalam proses demokrasi di lapangan,” kata Anastasia, yang berpasangan dengan Calon Bupati Mimika, Trifena Tinal, yang disampaikan saat pertemuan dengan Ketua KPU Mimika bersama Panwaslu Mimika yang di jaga ketat aparat keamanan di gedung Eme Neme Yauware, Rabu (16/10).

Hingga kini, massa aksi dari 10 kandidat yang menolak hasil Pemilukada Mimika, masih tetap bertahan di depan gedung Eme Neme Yauware, dengan pengawalan aparat keamanan.

Di hari kedua, tidak terlalu banyak massa yang datang, namun beberapa spanduk – spanduk bertuliskan “ Rakyat Mimika sangat mengharapkan Gubernur, DPRP, MRP untuk mendukung dan mengambil alih Pilkada Mimika”,  “Pilkada Mimika cacat hukum, segera periksa penyelenggara (KPU) Kabupaten Mimika”, Pilkada Mimika telah melecehkan UU Nomor 21 Otonomi Khusus Papua.   (Jubi/Eveerth)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  WALAU DITOLAK, KPU MIMIKA TETAP LANJUTKAN TAHAPAN PILKADA